Politik Korea Selatan: Perbedaan antara revisi

'''Politik [[Korea Selatan|Republik Korea]]''' atau '''Politik Korea Selatan'''  berbentuk [[republik]]  [[demokrasi perwakilan]]  [[Sistem presidensial|presidensial]], [[Daftar Presiden Korea Selatan|Presiden]] adalah [[kepala negara]], dan menganut negara  [[Sistem multipartai|sistem multi-partai]]. [[Eksekutif|Kekuasaan eksekutif]] dilaksanakan oleh pemerintah. [[Legislatif|Kekuasaan legislatif]] dipegang oleh [[pemerintah]] dan [[Majelis Nasional Korea Selatan|Majelis Nasional]]. Kekuasaan [[Kehakiman|yudisial]]  bersifat sendiri dan tidak bergantung kepada eksekutif dan legislatif dan terdiri atas [[Mahkamah Agung Korea Selatan|Mahkamah Agung]], pengadilan banding, dan [[Mahkamah Konstitusi Korea Selatan|Mahkamah Konstitusi]]. Sejak tahun 1948, [[Konstitusi Korea Selatan|konstitusi]]  atau UUD Republik Korea  telah diamandemen sebanyak lima kali, masing-masing [[amandemen]] menandakan berdirinya pemerintahan republik baru. Saat ini, [[Sejarah Korea Selatan|Republik Keenam]]  dimulai dengan amandemen konstitusi pada tahun 1987.

Presiden menunjuk [[Daftar Perdana Menteri Korea Selatan|perdana menteri]]  dengan persetujuan [[Majelis Nasional Korea Selatan|Majelis Nasional]], serta mengangkat dan menjadi Ketua [[Dewan Negara Korea Selatan|Dewan Negara]] dari para menteri sebagai kepala pemerintahan. Pada tanggal 12 Maret 2004, kekuasaan presiden yang menjabat pada saat itu, [[Roh Moo-hyun]]  ditangguhkan ketika Majelis Nasional memutuskan untuk [[Pemakzulan|memakzulkan]] Roh Moo-hyun dan Perdana Menteri [[Goh Kun]]  diangkat sebagai Presiden Sementara. Pada tanggal 14 Mei 2004, Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan pemakzulan dari Majelis Nasional dan mengembalikan jabatan Roh Moo-hyun sebagai Presiden Korea Selatan.

Pada tanggal 10 Maret 2017, [[Park Geun-hye]] menjadi presiden pertama yang diturunkan dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi setelah dimakzulkan oleh Majelis Nasional. Perdana Menteri [[Hwang Kyo-ahn]]  diangkat sebagai presiden sementara di masa penangguhan jabatan Park Geun-hye sejak tanggal 9 Desember 2016 hingga pemilihan presiden berikutnya yang dilaksanakan pada bulan Mei 2017. Pada tanggal 9 Mei 2017, [[Moon Jae-in]] menjadi Presiden Korea Selatan ke-19, menggantikan Presiden Sementara Hwang Kyo-ahn.

Cabang yudisial di Korea Selatan bersifat sendiri dari legislatif dan eksekutif. [[Mahkamah Agung Korea Selatan|Mahkamah Agung]]  merupakan pengadilan tertinggi yang para hakimnya ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Selain itu, [[Mahkamah Konstitusi Korea Selatan|Mahkamah Konstitusi]] mengawasi hal-hal mengenai konstitusi. Korea selatan belum menerima yurisdiksi wajib dari [[Mahkamah Internasional]].

Pemilihan umum Korea Selatan pada tingkat nasional adalah pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Presiden dipilih dengan masa jabatan lima tahun oleh rakyat. [[Majelis Nasional Korea Selatan|Majelis Nasional]]  (''Gukhoe'') terdiri dari 300 anggota dan dipilih oleh rakyat dengan masa jabatan empat tahun.

Partai politik utama di Korea Selatan adalah [[Partai Minjoo Korea|Partai Demokrat Korea]]  yang bersifat [[liberal]], [[Partai Kebebasan Korea]]  yang bersifat [[Konservatisme|konservatif]], [[Partai Rakyat (Korea Selatan)|Partai Rakyat]]  yang bersifat partai sayap tengah, dan [[Partai Keadilan (Korea Selatan)|Partai Keadilan]]  yang bersifat partai sayap kiri.

* Kota Khusus  [[Seoul]]  (서울특별시)

* Kota Metropolitan  [[Busan]]  (부산광역시)

* Kota Metropolitan  [[Daegu]]  (대구광역시)

* Kota Metropolitan  [[Incheon]]  (인천광역시)

* Kota Metropolitan  [[Daejeon]]  (대전광역시)

* Kota Metropolitan  [[Gwangju]]  (광주광역시)

* Kota Metropolitan  [[Ulsan]]  (울산광역시)

* Provinsi  [[Gyeonggi]]  (경기도)

* Provinsi  [[Gangwon (Korea Selatan)|Gangwon]]  (강원도)

* Provinsi  [[Chungcheong Utara]]  (충청북도)

* Provinsi  [[Chungcheong Selatan]]  (충청남도)

* Provinsi  [[Jeolla Utara]]  (전라북도)

* Provinsi  [[Jeolla Selatan]]  (전라남도)

* Provinsi  [[Gyeongsang Utara]]  (경상북도)

* Provinsi  [[Gyeongsang Selatan]]  (경상남도)