Peraturan perundang-undangan Indonesia: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Hanamanteo (bicara | kontrib)
Dikembalikan ke revisi 14268678 oleh AABot (bicara). (TW)
Tag: Pembatalan
Baris 1:
{{Untuk|hukum di Indonesia|Hukum di Indonesia}}
{{ref improve|date=November 2013}}
'''Peraturan perundang-undangan''', dalam konteks negara [[Indonesia]], adalah peraturan tertulitertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
 
== Jenis dan Hierarki ==
{{wikisource|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011‎|Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011‎ mengenai jenis dan hierarki, dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia}}
==Hierarki== maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut adalah hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12/2011 (yang menggantikan UU No. 10/2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:
# [[UUD 1945]], merupakan ''hukum dasar'' dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
# [[Ketetapan MPR]]