Hukum Uni Eropa: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k // perbaikan kecil |
k →Sumber hukum sekunder: // |
||
Baris 120:
==== Sumber hukum sekunder ====
{{main article|Regulasi (Uni Eropa)|Direktif (Uni Eropa)|Keputusan (Uni Eropa)|Rekomendasi (Uni Eropa)}}
Badan hukum yang berasal dari prinsip dan tujuan perjanjian dikenal sebagai hukum sekunder. Adapun hukum-hukum sekunder ini terdiri dari [[Regulasi (Uni Eropa)|Regulasi]], [[Direktif (Uni Eropa)|Direktif]], [[Keputusan (Uni Eropa)|keputusan]], [[Rekomendasi (Uni Eropa)|rekomendasi]], dan opini.{{sfn|European Commission|2018a}}{{sfn|European Commission|2018b}} [[Regulasi (Uni Eropa)|Regulasi]] berlaku secara otomatis, bersifat mengikat dan seragam di seluruh negara Uni Eropa, tanpa perlu diubah menjadi undang-undang nasional.{{sfn|European Commission|2018a}} Sementara, [[Direktif (Uni Eropa)|Direktif]] mengharuskan negara-negara anggota [[Uni Eropa]] mencapai hasil tertentu, tetapi negara-negara tersebut bebas memilih cara melakukannya
[[Keputusan (Uni Eropa)|Keputusan]] dapat mengikat dan berlaku di satu atau lebih negara [[Uni Eropa]], perusahaan, atau individu. Namun, keputusan tidak perlu diubah menjadi hukum nasional.{{sfn|European Commission|2018a}} Sementara, [[Rekomendasi (Uni Eropa)|Rekomendasi]] memungkinkan lembaga-lembaga [[Uni Eropa]] membuat pandangan mereka diketahui, dan menyarankan suatu garis akta tanpa memaksakan kewajiban hukum apa pun kepada yang ditujukan. Namun, rekomendasi tidak memiliki kekuatan mengikat,{{sfn|European Commission|2018a}} oleh karenanya tidak memberikan pengaruh langsung.{{sfn|European Commission|2018c}} Sementara opini adalah instrumen yang memungkinkan lembaga-lembaga [[Uni Eropa]] membuat pernyataan, tanpa memaksakan kewajiban hukum apa pun pada subjek opini. Suatu pendapat tidak memiliki kekuatan mengikat,{{sfn|European Commission|2018a}} oleh karenanya tidak memberikan pengaruh langsung.{{sfn|European Commission|2018c}}
Baris 184:
[[Komite Daerah Eropa|Komite Daerah]] (CoR) terdiri dari 344 perwakilan badan regional dan lokal dari negara-negara anggota. Persyaratan pengangkatan jabatan, hak istimewa, dan sebagainya, serupa dengan yang dimiliki Komite Ekonomi dan Sosial (EESC). Perjanjian Nice mewajibkan anggota [[Komite Daerah Eropa|Komite Daerah]] menjadi anggota terpilih dari otoritas regional atau lokal, yang secara politis bertanggung jawab kepada majelis terpilih. Mereka ditunjuk oleh Dewan supaya bertindak atas mayoritas yang memenuhi syarat, setelah berkonsultasi dengan [[Parlemen Eropa]], atas dasar proposal yang diajukan oleh negara-negara anggota.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=183}}
-->
=== Karakter hukum Komisi Eropa ===
Karakter hukum Komisi Eropa ditetapkan dalam dua putusan preseden oleh [[Mahkamah Eropa]] di tahun 1963 dan 1964.{{sfn|Klaus-Dieter|2000|p=22}}
| |||