'''Hukum Uni Eropa''' (sebelumnya disebut '''Hukum Komunitas Eropa''') adalah sekumpulan traktat perjanjian dan perundang-undangan yang dapat berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap hukum negara anggota [[Uni Eropa]]. Untuk tujuan penyederhanaan klasifikasi traktat-traktat tersebut dapat dibagi menjadi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, sumber eksternal, sumber pelengkap, dan sumber yang dihasilkan dari penafsiran hukum Komunitas oleh Mahkamah Eropa.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=206}} Sumber primer utama hukum Uni Eropa adalah [[Daftar perjanjian Uni Eropa|traktatTraktat pendirianPendirian Uni Eropa]]. Sumber sekunder meliputi [[Regulasi (Uni Eropa)|Regulasi]], [[Direktif (Uni Eropa)|Direktif]], [[Keputusan (Uni Eropa)|keputusan,]] [[Rekomendasi (Uni Eropa)|rekomendasi]], dan opini yang didasarkan pada traktat-traktat.{{sfn|European Commission|2018a}}{{sfn|European Commission|2018b}} Lembaga utama yang membentuk struktur dasar [[Uni Eropa]] terdiri dari [[Parlemen Eropa]], [[Dewan Uni Eropa|Dewan]], [[Komisi Eropa]], [[Mahkamah Eropa]] dan [[Mahkamah Audit Eropa]].{{sfn|Kaczorowska|2009|p=132}} Hukum Uni Eropa memiliki sistem hukum ''sui generis'', yang berbeda dengan hukum yang dikembangkan perjanjian internasional lainnya, sehingga tidak bersifat hukum nasional atau federal; dengan hubungan spesifik antara hukum nasional dan hukum yang berasal dari [[Daftar perjanjian Uni Eropa|Perjanjian Pendirian]] Uni Eropa.{{sfn|Cairns|2002|p=10}} Hukum Uni Eropa diterapkan oleh pengadilan-pengadilan negara anggota, di mana [[Mahkamah Eropa]] merupakan pengadilan tertinggi yang dapat menafsirkan Hukum Eropa.{{sfn|Kaczorowska|2009|p=170}}
Pada kasus [[Van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der Belastingen|''Van Gend en Loos'']], [[Mahkamah Eropa]] menyatakan bahwa hukum Eropa tidak hanya menimbulkan kewajiban bagi negara-negara [[Uni Eropa]], tetapi juga hak bagi individu,{{sfn|European Commission|2018c}} di mana Komunitas merupakan 'tatanan hukum baru dari hukum internasional' yang memberikan hak dan kewajiban pada individu, serta pada negara anggota yang berpartisipasi, tanpa perlu menerapkan undang-undang, dan pengadilan nasional harus melindungi hak-hak tersebut.{{sfn|Davies|2003|pp=47-48}} Sementara pada kasus [[Costa v ENEL|''Costa v ENEL'']], [[Mahkamah Eropa]] juga menekankan bahwa bila terjadi konflik antara hukum negara anggota dengan hukum Uni Eropa, maka hukum Uni Eropa lebih unggul. Sehingga, negara anggota harus menghapuskan hukum nasional yang tidak sesuai dengan hukum Uni Eropa.{{sfn|Klaus-Dieter|2000|p=22}}{{sfn|Klaus-Dieter|2000|p=22-24}}
