Peristiwa 17 Oktober: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Borgxbot (bicara | kontrib)
k Robot: Cosmetic changes
Aday (bicara | kontrib)
edit
Baris 1:
{{rapikan}}
{{unreferenced}}
'''Peristiwa [[17 Oktober]] [[1952]]''' adalah peristiwa di mana [[Kepala Staf TNI Angkatan Darat|KSAD]] (dijabat [[A.H. Nasution|Nasution]]) dan tujuh panglima daerah meminta [[Dewan Perwakilan Rakyat Sementara]] (DPRS) dibubarkan. [[Kemal Idris]], salah satu dari tujuh panglima, pernah mengarahkan moncong meriam ke Istana--dalihnya melindungi [[Soekarno|Presiden Soekarno]] dari demonstrasi mahasiswa.<ref name="wawancara"/>
Peristiwa ini bersumber pada kericuhan yang terjadi di lingkungan Angkatan Darat. Kolonel Bambang Supeno tidak menyetujui kebijaksanaan Kolonel A.H. Nasution selaku KSAD. Ia mengajukan surat kepada Menteri Pertahanan dan Presiden dengan tembusan kepada Parlemen berisi soal tersebut dan meminta agar Kolonel A.H. Nasution diganti. Manai Sophian selaku anggota Parlemen mengajukan mosi agar pemerintah membentuk panitia khusus untuk memepelajari masalah tersebut dan mengajukan usul pemecahannya. Hal demikian dirasakan oleh pimpinan AD sebagai usaha campur tangan Parlemen dalam lingkungan AD. Pimpinan AD mendesak kepada Presiden agar membubarkan Parlemen. Desakan tersebut juga dilakukan oleh rakyat dengan mengadakan demonstrasi ke gedung Parlemen (waktu itu masih di Lapangan Banteng Timur) dan Istana Merdeka. Presiden menolak tuntutan pembubaran Parlemen dengan alasan ia tidak mau menjadi diktator, tetapi akan berusaha mempercepat pemilu. Kolonel A.H. Nasution mengajukan permohonan mengundurkan diri dan diikuti oleh Mayjen T.B. Simatupang. Jabatan KSAD digantikan Kolonel Bambang Sugeng.
 
Pemicunya adalah pemilu yang tertunda-tunda yang dianggap hanyalah taktik DPRS (yang didukung Bung Karno) untuk mempertahankan keadaan yang makin parah. Konflik intern militer dan partai-partai menajam, korupsi meluas, dan keadaan keamanan memburuk. Pada [[13 Juli]] [[1952]], Kolonel Bambang Supeno, orang dekat Bung Karno yang sering keluar-masuk Istana, mengirim surat ke [[Perdana Menteri]] [[Wilopo]], Presiden dan DPRS, menyatakan tak mempercayai lagi pimpinan Angkatan Perang, khususnya Angkatan Darat (dipimpin Nasution). Bambang Supeno-lah yang melobi Bung Karno sampai Bambang Sugeng akhirnya mengganti Nasution sebagai KSAD. Nasution dipecat. Tujuh perwira daerah ada yang ditahan dan digeser kedudukannya.<ref name="wawancara">[http://www.tempointeraktif.com/ang/min/01/32/proklamasi1.htm Wawancara Jenderal (Purn) AH Nasution: "'''''Kalau Tak Ada Keadilan Sosial, Siapa Pun Bisa Membuat Aksi'''''". Opini Proklamasi, 2 Oktober 1996]</ref>
 
Pada tanggal [[17 Oktober]] [[1952]] terjadi demonstrasi di [[Jakarta]]. Semula massa mendatangi gedung parlemen, kemudian mereka menuju Istana Presiden untuk mengajukan tuntutan pembubaran parlemen dan menggantinya dengan parlemen baru serta tuntutan segera dilaksanakan pemilihan umum. Penyebab utama dari peristiwa ini adalah terlalu jauhnya campur tangan kaum politisi terhadap masalah intern Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).<ref name="pusjarah">[http://www.sejarahtni.mil.id/index.php?cid=1973&page=6 Kalender Peristiwa Sejarah TNI tahun 1945-sekarang]</ref>
 
Demonstrasi ini direncanakan Markas Besar Angkatan Darat atas inisiatif Letnan Kolonel Sutoko dan Letnan Kolonel S. Parman. Pelaksanaannya diorganisasi oleh Kolonel dr. Mustopo Kepala Kedokteran Gigi Angkatan Darat dan Perwira Penghubung Presiden, dan [[Kemal Idris|Letnan Kolonel Kemal Idris]], Komandan Garnisun Jakarta. Seksi Intel Divisi Siliwangi mengerahkan demonstran dari luar Ibukota dengan menggunakan kendaraan truk militer. Pada waktu itu, Pasukan Tank muncul di Lapangan Merdeka, dan beberapa pucuk meriam diarahkan ke Istana Presiden. Peristiwa [[17 Oktober]] [[1952]] ini diupayakan diselesaikan melalui pertemuan Rapat Collegial (Raco) tanggal [[25 Februari]] [[1955]] yang melahirkan kesepakatan Piagam Keutuhan Angkatan Darat yang ditandatangani oleh 29 perwira senior Angkatan Darat.<ref name="pusjarah"/>
 
Peristiwa ini bersumber pada kericuhan yang terjadi di lingkungan Angkatan Darat. Kolonel Bambang Supeno tidak menyetujui kebijaksanaan Kolonel A.H. Nasution selaku KSAD. Ia mengajukan surat kepada Menteri Pertahanan dan Presiden dengan tembusan kepada Parlemen berisi soal tersebut dan meminta agar Kolonel A.H. Nasution diganti. Manai Sophian selaku anggota Parlemen mengajukan mosi agar pemerintah membentuk panitia khusus untuk memepelajari masalah tersebut dan mengajukan usul pemecahannya. Hal demikian dirasakan oleh pimpinan AD sebagai usaha campur tangan Parlemen dalam lingkungan AD. Pimpinan AD mendesak kepada Presiden agar membubarkan Parlemen. Desakan tersebut juga dilakukan oleh rakyat dengan mengadakan demonstrasi ke gedung Parlemen (waktu itu masih di Lapangan Banteng Timur) dan Istana Merdeka. Presiden menolak tuntutan pembubaran Parlemen dengan alasan ia tidak mau menjadi diktator, tetapi akan berusaha mempercepat pemilu. Kolonel A.H. Nasution mengajukan permohonan mengundurkan diri dan diikuti oleh Mayjen T.B. Simatupang. Jabatan KSAD digantikan Kolonel Bambang Sugeng.{{fact}}
 
==Referensi==
===Sumber===
{{reflist}}
===Pranala luar===
*{{id}}[http://mingguanindonesia.wordpress.com/2007/10/18/17-okt-1952-meriam-nodong-istana/ 17 Oktober 1952 - MERIAM NODONG ISTANA... Bagaimana REAKSI PRESIDEN SUKARNO?]
*{{id}}[http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1998/04/02/0034.html Wawancara dengan Dan Lev Tentang Militer Tahun 50-an]
*{{id}}[http://www.sejarahtni.mil.id/index.php?show=script&cmd=loadnews&newsid=300 Rosihan Anwar. '''Peristiwa 17 Oktober 1952'''. Suara Pembaruan, 16 Oktober 2004]
*{{id}}[http://www.korantempo.com/news/2001/10/16/Opini/173.html Asvi Warman Adam. '''Meninjau Kembali Peristiwa 17 Oktober 1952'''. Koran Tempo]
*{{id}}[http://www.sinarharapan.co.id/berita/0211/30/opi01.html Alwin Nurdin. '''''Peristiwa Cikini, Titik Balik Sejarah Nasional'''''. Sinar Harapan, 30 November 2002]
*{{id}}[http://www.indomedia.com/BPost/012000/31/opini/opini2.htm Andy Jauhari. '''''Haul Ke 50 Pangsar Sudirman Teguhkan Komitmen Politik TNI'''''. 4 Februari 1999]
{{tni-stub}}
 
[[Kategori:Tentara Nasional Indonesia]]
[[Kategori:Sejarah Indonesia]]
[[Kategori:Peristiwa 1952]]