International NGO Forum on Indonesian Development: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k deskripsi awal |
k Bot: Perubahan kosmetika |
||
Baris 10:
== Program Kerja ==
* '''[[HAM]] dan Demokrasi'''<ref>{{Cite news|url=http://www.infid.org/fokus-area/ham-dan-demokrasi/|title=HAM & DEMOKRASI - INFID|newspaper=INFID|language=id-ID|access-date=2018-08-31}}</ref>
Program HAM dan [[Demokrasi]] INFID bertujuan untuk mengawal dan memastikan proses reformasi di Indonesia berjalan secara demokratis dan menghormati serta memenuhi, prinsip-prinsip HAM. Fokus kerja program ini yaitu: (i) mendorong implementasi kabupaten/kota HAM, (ii) implementasi bisnis dan HAM, (iii) pencegahan intoleransi dan ekstremisme, dan iv) menciptakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat sipil sekaligus melakukan konsolidasi masyarakat sipil dalam merespons perkembangan politik elektoral. INFID telah aktif melakukan kajian dan penelitian, kemitraan dengan berbagai ''stakeholder,'' kampanye dan edukasi publik di media daring maupun luring di berbagai kota di Indonesia, dan advokasi kebijakan.
* '''Penurunan Ketimpangan'''<ref>{{Cite news|url=http://www.infid.org/fokus-area/penurunan-ketimpangan/|title=PENURUNAN KETIMPANGAN - INFID|newspaper=INFID|language=id-ID|access-date=2018-08-31}}</ref>
Program Penurunan Ketimpangan INFID lahir untuk menjawab tantangan untuk pemerataan pembangunan di Indonesia antara lain: (i) bagaimana memastikan penurunan ketimpangan menjadi indikator pembangunan setiap tahun dan 5 tahun; (ii) bagaimana membuat sistem pajak dan belanja sosial Indonesia (''tax and transfer'') efektif menurunkan ketimpangan; (iii) bagaimana memastikan program-program pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih memperluas aksesdan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan dan ketenagakerjaan, termasuk penghapusan berbagai praktik [[diskriminasi]] (terhadap kelompok [[difabel]], perempuan, masyarakat adat, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya).
Baris 22:
Di samping itu, INFID juga aktif mendorong struktur pajak yang adil sebagai salah satu cara menurunkan ketimpangan. [[Pajak]] yang tidak adil menyebabkan pekerja membayar pajak lebih banyak ketimbang orang kaya, perempuan membayar pajak lebih tinggi daripada laki-laki, dan korporasi melakukan penghindaran dan pengemplangan pajak. Padahal pajak merupakan sumber penerimaan negara dan sumber kemandirian negara.
* '''SDGs'''<ref>{{Cite news|url=http://www.infid.org/fokus-area/sdgs/|title=SDGs - INFID|newspaper=INFID|language=id-ID|access-date=2018-08-31}}</ref>
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau ''Sustainable Development Goals'' (SDGs) 2030 telah disepakati sebagai tujuan bersama oleh kurang lebih 193 negara pada 25 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa ([[Perserikatan Bangsa-Bangsa|PBB]]), New York. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 indikator dan harus dicapai tahun 2030. Upaya-upaya yang dilakukan INFID untuk pelaksanaan dan pencapaian SDGs di Indonesia meliputi: (1) mendorong tata kelola SDGs yang dapat memberi kesempatan semua pihak untuk terlibat dalam pelaksanaan SDGs. Sejak tahun 2017, INFID telah mendorong 7 daerah yaitu [[Kabupaten Bojonegoro|Bojonegoro]], [[Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan|Pangkajene Kepulauan]], [[Malang]], [[Kabupaten Kubu Raya|Kubu Raya]], [[Kota Banda Aceh|Banda Aceh]], [[Kabupaten Jember|Jember]], [[Kabupaten Cirebon|Cirebon]], [[Kabupaten Maros|Maros]], [[Kota Kupang|Kupang]], dan Provinsi DI [[Daerah Istimewa Yogyakarta|Yogyakarta]] untuk mengadopsi SDGs disertai dengan tata kelola yang inklusif dan partisipatif. Kabupaten Pangkep telah mengeluarkan SK Bupati Pelaksanaan SDGs yang melibatkan masyarakat sipil; (2) mendorong pelibatan masyarakat sipil dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs di berbagai daerah; dan (3) melibatkan universitas untuk terlibat aktif di dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs.
Baris 32:
# [http://www.trunity.net/infidjakarta/topics/view/56089/ Utang Indonesia terhadap Norwegia]
# [http://www.trunity.net/infidjakarta/topics/view/55715/ Studi Kasus Pembelian Kapal Perang Jerman]
# [http://www.infid.org/policy-brief-implementasi-prinsip-prinsip-panduan-pbb-tentang-bisnis-dan-ham/ Policy Brief Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM] <ref>{{Cite news|url=http://www.infid.org/policy-brief-implementasi-prinsip-prinsip-panduan-pbb-tentang-bisnis-dan-ham/|title=Policy Brief Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM - INFID|date=2018-04-07|newspaper=INFID|language=id-ID|access-date=2018-08-31}}</ref>
# [http://www.infid.org/kertas-kebijakan-bisnis-dan-ham-di-indonesia/ Kertas Kebijakan Menuju Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM]
# [http://www.infid.org/buku-panduan-kabupaten-kota-ham-2018/ Panduan Human Rights Cities Edisi 2018]
# [http://www.infid.org/laporan-survei-ketimpangan-sosial-infid-2017/ Laporan Survei Ketimpangan Sosial Menurut Persepsi Warga 2017]
# [http://www.infid.org/557/ Memo Kebijakan Sosial Ekonomi INFID 2017: 10 Cara Menurunkan Ketimpangan Gender di Indonesia]
# [http://www.infid.org/panduan-teknis-goal-5-sdgs/ Panduan Teknis Goal 5 SDGs untuk Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Daerah]
# [http://www.infid.org/tren-ketimpangan-dan-pilihan-kebijakan-indonesia/ Tren Ketimpangan dan Pilihan Kebijakan Indonesia: Laporan Ketimpangan di Indonesia 2014]
# [http://www.infid.org/studi-toleransi-dan-radikalisme-infid-di-4-daerah/ Studi tentang Toleransi dan Radikalisme di Indonesia: Pembelajaran dari 4 Daerah (Tasikmalaya, Yogyakarta, Bojonegoro, dan Kupang)]
== Pimpinan ==
Baris 79:
* {{en}} [http://audentis.wordpress.com/2007/12/30/infid-nusanet-and-its-advocacy-network infid-nusanet-and-its-advocacy-network]
{{Organisasi-stub}}
<references />▼
__INDEKS__▼
[[Kategori:Organisasi di Indonesia]]
[[Kategori:Lembaga swadaya masyarakat]]
▲<references />
▲__INDEKS__
| |||