Prosedur legislasi Uni Eropa: Perbedaan antara revisi

{{Politik Uni Eropa}}

 

Pengambilan keputusan di UE begitu kompleks. Mirip dengan pengambilan keputusan nasional, perbedaannya adalah pengambilan keputusan UE berkembang seiring kemajuan dalam [[Integrasi Eropa|integrasi]], suatu prosedur akan cepat diadaptasi ketika perjanjian baru mulai berlaku.{{sfnp|Egenhofer|Kurpas|Kaczyński|Schaik|2011|p=52}}

 

Konstitusi utama UE yang berkaitan dengan proses legislatif telah mengalami beberapa kali revisi, ''{{lang|en|Single European Act}}'' pada tahun [[1987]] memperkenalkan prosedur kerja sama (''{{lang|en|co-operation}}''), [[Perjanjian Maastricht]] pada tahun 1992 memperkenalkan prosedur ''{{lang|en|co-decision}}'' (I) kemudian [[Perjanjian Amsterdam]] pada tahun [[1997]] secara signifikan mengubah prosedur ini (''{{lang|en|co-decision}}'' II). Selama periode ini Parlemen Eropa (''{{lang|en|EP}}'') berevolusi dari sebuah majelis yang hampir tidak signifikan dan murni konsultatif menjadi pemain yang berpotensi kuat dalam proses legislatif.{{sfnp|Tsebelis|Jensen|Kalandrakis|Kreppel|2001|p=573}} Dengan [[Perjanjian Lisboa (2007)|Perjanjian Lisboa]] yang mulai berlaku pada tahun [[2009]], Parlemen Eropa semakin mendapatkan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Para anggota parlemen terus-menerus meninjau dan memberikan suara pada hukum yang mempengaruhi warga UE.{{sfnp|CES|n.d.}} Setelah Perjanjian Lisboa, prosedur ''{{lang|en|co-decision}}'' diubah menjadi prosedur legislatif biasa (''{{lang|en|ordinary legislative procedure}}''). Sebagian besar undang-undang diadopsi melaui prosedur ini, dengan mempertimbangkan kepentingan warga negara yang diwakili oleh Anggota Parlemen Eropa.{{sfnmp|Ciora|2013|1p=201|Borchardt|2010|2p=049}} Pasal 289 [[Perjanjian Roma|Perjanjian tentang Berfungsinya Uni Eropa]] (''{{lang|en|TFEU}}'') memuat 2 jenis prosedur legislatif, yaitu:{{sfnp|European Union|2017}}

 

 

Setiap undang-undang Eropa didasarkan pada pasal khusus dalam perjanjian ([[Perjanjian internasional|traktat]]), disebut sebagai "[[Konstitusi|dasar hukum]]" (''{{lang|en|legal basis}}'') dari undang-undang.{{sfnp|Borchardt|2010|p=080|ps=: Istilah "dasar hukum" atau "sumber hukum" (legal source) memiliki dua makna: dalam arti aslinya, merujuk pada alasan munculnya ketentuan hukum, yaitu motivasi di balik pembuatan konstruksi hukum. Menurut definisi ini, "sumber hukum" dari undang-undang UE adalah kehendak untuk menjaga perdamaian dan menciptakan Eropa yang lebih baik melalui hubungan ekonomi yang lebih erat, dua landasan dari Komisi Eropa. Dalam bahasa hukum, di sisi lain, "sumber hukum" mengacu pada asal atau dasar dan perwujudan hukum}} Dasar hukum Ini menentukan prosedur legislatif mana yang harus diikuti. Perjanjian menetapkan proses pengambilan keputusan, termasuk usulan Komisi, pembacaan (''{{lang|en|readings}}'') oleh Dewan dan Parlemen, serta pendapat dari badan penasehat.{{sfnp|European Union|2014|p=5}}

 

Pengambilan keputusan di tingkat UE melibatkan berbagai lembaga utama:

[[Berkas:Sistem Politik UE.svg|jmpl|400x400px|Sistem politik UE]]

 

== Prosedur legislatif biasa ==

 

Prosedur legislasi biasa didasarkan pada [[prinsip]] paritas antara Parlemen Eropa yang dipilih secara langsung mewakili rakyat UE, dengan Dewan yang mewakili pemerintah-pemerintah negara anggota. Atas dasar rancangan ([[proposal]]) dari Komisi, kedua ''{{lang|en|co-legislator}}'' mengadopsi undang-undang bersama. Tak satu pun masing-masing dari mereka dapat mengadopsi undang-undang tanpa persetujuan yang lain, dan kedua ''{{lang|en|co-legislator}}'' tersebut harus menyetujui naskah yang sama. Kesepakatan dapat dicapai pada masing-masing dari tiga kemungkinan pembacaan di bawah prosedur legislatif biasa. Jika rancangan legislatif ditolak pada setiap tahapan prosedur, atau Parlemen dan Dewan tidak dapat mencapai kompromi, rancangan tidak dapat diadopsi dan prosedurnya dianggap berakhir.{{sfnp|European Parliament|2017a|p=1}} Proses dalam prosedur legislatif biasa sebagai berikut:{{sfnp|European Union|2014|p=5-7}}

[[Berkas:Ordinary legislative procedure UE.svg|pus|jmpl|874x874px|<center>Proses adopsi undang-undang dalam Prosedur legislatif biasa.{{sfnp|European Union|2014|p=6}}</center>]]

 

Perundingan antar-institusional telah menjadi praktik standar dalam pengadopsian undang-undang UE. Perundingan ini memungkinkan para anggota dewan legislatif untuk mencapai kesepakatan pada setiap tahapan prosedur legislasi. Untuk Parlemen, kerangka umum untuk melakukan perundingan juga diatur dalam Aturan Prosedur (''{{lang|en|Rule of Procedure}}'').{{sfnp|European Parliament|2017b|p=28|ps=: "Untuk kebijakan yang akan diadopsi di bawah prosedur legislatif biasa, para anggota dewan legislatif pada suatu titik selama prosedur harus menyepakati naskah yang sama yang dapat diterima baik oleh Parlemen maupun Dewan. Hal Ini mengharuskan lembaga-lembaga tersebut untuk melakukan pembahasan, dalam bentuk trilog: pertemuan tripartit informal mengenai rancangan legislatif antara wakil-wakil Parlemen, Dewan dan Komisi."}}

 

* '''[[Direktif (Uni Eropa)|Direktif]]''' (''{{lang|en|Directive}}''), adalah instrumen hukum yang mengikat negara anggota, atau sebagian negara anggota untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya, direktif harus diubah menjadi hukum nasional agar menjadi efektif. Secara signifikan, direktif menentukan hasil yang ingin dicapai: terserah kepada negara-negara anggota secara individual untuk memutuskan bagaimana hal ini dilakukan.

* '''[[Keputusan (Uni Eropa)|Keputusan]]''' (''{{lang|en|Decision}}''), dapat ditujukan kepada Negara Anggota, kelompok orang, atau bahkan individu. Keputusan mengikat secara keseluruhan. Keputusan digunakan misalnya untuk memutuskan tentang penggabungan yang diusulkan perusahaan-perusahaan.

* '''Avis''', tidak mengikat dan ditujukan kepada semua negara anggota atau negara tertentu saja.{{sfnp|Borchardt|2010|p=088}}

 

{{artikel pilihan}}

{{portal bar|Uni Eropa}}

[[Kategori:Kebijakan Uni Eropa]]

[[Kategori:Legislasi Uni Eropa]]