Abdoel Moeis Hassan: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 40:
Pada Mei 1940, Abdoel Moeis Hassan menggagas pembentukan organisasi kepemudaan yang berhaluan kebangsaan bernama Roepindo (Roekoen Pemuda Indonesia).{{sfn|Hassan|1994|p=14}} Ketika berusia 18 tahun, ia bersama A.M. Sangadji mengaktifkan ''Neutrale School'' menjadi Balai Pengajaran dan Pendidikan Rakyat (BPPR) pada 1942.{{sfn|Hassan|1994|p=51}}
 
Setelah Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945—sementara [[Kota Samarinda|Samarinda]] dan Kalimantan Timur belum bergabung dengan Republik Indonesia—Abdoel Moeis Hassan bergabung dalam Gerakan Dr. Soewadji yang merencanakan proklamasi kemerdekaan di Samarinda.<ref name="Sanusie">{{sfncite book|Katiandalast=Sanusie|2012first=M. Djunaid, dkk|date=1984|title=Secercah Perjuangan BPRI Bn. VIII Brig. “S” Div. VI (NAROTAMA) di Samarinda|publisher=Samarinda: Pemda Kalimantan Timur|ppages=2144}}</ref>
 
Kemudian ia berjuang melalui jalur pergerakan diplomasi dalam wadah partai politik lokal bernama [[Ikatan Nasional Indonesia]] (INI) dan koalisi organisasi bernama [[Front Nasional (Orde Lama)|Front Nasional]]. Tahun 1946 ia mendirikan INI cabang Samarinda.{{sfn|Hassan|1994|p=221}} Tahun 1947 ia ditunjuk INI menjadi ketua Front Nasional. Kedua organisasi yang bermarkas di Gedung Nasional Samarinda tersebut menyatakan sikap mendukung Negara Republik Indonesia dan menentang pendudukan Belanda di Indonesia.{{sfn|Hassan|1994|p=222}} Sikap ini bertolak belakang dengan empat kesultanan yang ada di [[Negara Kalimantan Timur|Keresidenan Kalimantan Timur]], yang lebih memilih bergabung dalam Pemerintah Federasi Kalimantan Timur bentukan [[Gubernur Jenderal Hindia Belanda]], [[Hubertus Johannes van Mook|Dr. H.J. Van Mook]].{{sfn|Penyusun|1992|p=114}}
Baris 52:
Pada awal 1950, INI Kalimantan Timur melebur ke dalam [[Partai Nasional Indonesia]] (PNI). Abdoel Moeis Hassan terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Indonesia Cabang Kalimantan Timur pada Februari 1950. PNI sendiri merupakan partai politik berhaluan nasionalis yang terbesar pada [[Orde Lama]]. Abdoel Moeis Hassan menempati pucuk pimpinan PNI Kaltim selama sembilan tahun sejak 1950 hingga 1959. Setelah itu, Dewan Pimpinan Pusat PNI mengangkat Moeis Hassan sebagai anggota Dewan Partai PNI.<ref name="Hassan">{{cite book|last=Hassan|first=H.A. Moeis Hassan|date=2004|title=Kalimantan Timur: Apa, Siapa dan Bagaimana|publisher=Jakarta: Yayasan Bina Ruhui Rahayu|pages=424}}</ref>
 
Abdoel Moeis Hassan termasuk tokoh yang memperjuangkan pembentukan Provinsi [[Kalimantan Timur]] yang dimekarkan dari [[Provinsi Kalimantan]]. Pada tahun 1954 ia menjadi Ketua Kongres Rakyat Kalimantan Timur yang menuntut status provinsi bagi Kalimantan Timur yang masih berstatus keresidenan di bawah Provinsi Kalimantan yang beribukota di [[Banjarmasin]].{{sfn|Hassan|1994|p=229}} Perjuangannya bersama PNI dan rakyat berhasil dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 yang membagi Kalimantan menjadi tiga provinsi, di antaranya Provinsi Kalimantan Timur. [[Kalimantan Timur]] diresmikan sebagai provinsi baru pada 9 Januari 1957. <ref name="Wirakusumah">{{cite book|last=Wirakusumah|first=R. Sambas, dkk|date=1986|title=Sejarah Daerah Kalimantan Timur|publisher=Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah 1976/1977|pages=80}}</ref>
 
=== Birokrat ===
Baris 76:
== Aktivitas lain ==
Setelah pensiun sebagai pegawai negeri pada 1977, Abdoel Moeis Hassan aktif dalam bidang sosial dengan mendirikan Yayasan Bina Ruhui Rahayu. Yayasan ini mengadakan pendidikan dan pelatihan serta memberikan beasiswa bagi pelajar. Ia juga menjadi Ketua Kerukunan Keluarga Kalimantan di Jakarta. Paguyuban warga Kalimantan di ibu kota negara ini para pengurus intinya antara lain mantan Ketua [[PBNU]] K.H. [[Idham Chalid]] dan mantan Ketua [[MUI]] K.H. [[Hasan Basri (MUI)|Hasan Basri]].{{sfn|Sarip|2018|p=86–88}}
 
Abdoel Moeis Hassan juga menjadi penasihat bagi pengusaha Gozali Katianda dalam mendirikan perusahaan penyelenggara umrah dan haji ONH Plus pertama di Indonesia.{{sfn|Katianda|2012|p=83 & 88}}
 
== Wafat ==
Baris 83 ⟶ 85:
Atas jasa dan pengabdiannya, masyarakat Kalimantan Timur yang diwadahi Lembaga Studi Sejarah Lokal Komunitas Samarinda Bahari (Lasaloka-KSB) mengusulkan kepada pemerintah untuk menganugerahkan gelar [[Daftar pahlawan nasional Indonesia|Pahlawan Nasional]] bagi Abdoel Moeis Hassan. Usulan ini dilakukan setelah Seminar dan Bedah Buku "Moeis Hassan dalam Sejarah Perjuangan dan Revolusi di Kalimantan Timur" tanggal 2 Juni 2018 di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi [[Kalimantan Timur]] menghasilkan kesimpulan bahwa Abdoel Moeis Hassan memenuhi syarat sebagai calon Pahlawan Nasional. <ref>{{cite web |url=https://www.sejarahkaltim.com/2018/06/moeis-hassan-diusulkan-gelar-pahlawan.html |title=Moeis Hassan Diusulkan Gelar Pahlawan Nasional dari Kaltim |publisher=sejarahkaltim.com |date=3 Juni 2018 |accessdate=27 Juli 2017 }}</ref> Naskah Deklarasi Usulan Calon Pahlawan Nasional dibuat dan ditandatangani oleh empat deklarator yakni Muhammad Sarip selaku Koordinator Deklarator, serta Fajar Alam, Arief Rahman, dan Nabila Nandini, yang masing-masing sebagai anggota deklarator. Walikota Samarinda [[Syaharie Jaang]] menerima usulan tersebut dalam audiensi antara tim Lasaloka-KSB dengan Pemerintah Kota Samarinda di Rumah Jabatan Walikota Samarinda pada 3 Agustus 2018. Wali Kota Samarinda yang didampingi Sekretaris Daerah Sugeng Chairuddin, staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda Masrullah, dan staf Dinas Sosial akan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tertuang dalam berita acara yang ditandatangani Wali Kota Samarinda dan Koordinator Deklarator.{{Sfn|Pardede 2018, AM Hassan Diusulkan}}
 
Nama Abdoel Moeis Hassan juga diusulkan sebagai pengganti nama [[Jembatan Mahakam Ulu]] di [[Kota Samarinda|Samarinda]]. Walikota Samarinda menyetujui usulan ini, tapi keputusan resminya merupakan wewenang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.{{Sfn|Sapos 2018, Usulkan Abdoel Moeis Hassan}}
 
== Referensi ==
Baris 133 ⟶ 135:
|publisher=Cornell Modern Indonesia Project
|location=New York
|ref=harv
}}
* {{cite book
|year=1992
|last1=Penyusun
|first1=Tim
|title=Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur dari Masa ke Masa
|url=
|isbn=
|publisher=Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur
|location=Samarinda
|ref=harv
}}
Baris 166 ⟶ 157:
|ref={{SfnRef|Pro 2018, Lepas Jabatan}}
|accessdate=10 Agustus 2018
}}
* {{cite book
|year=1992
|last1=Penyusun
|first1=Tim
|title=Sejarah Pemerintahan di Kalimantan Timur dari Masa ke Masa
|url=
|isbn=
|publisher=Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur
|location=Samarinda
|ref=harv
}}
* {{cite book
|year=1984
|last1=Sanusie
|first1=M. Djunaid, dkk
|title=Secercah Perjuangan BPRI Bn. VIII Brig. “S” Div. VI (NAROTAMA) di Samarinda
|url=
|isbn=
|publisher=Pemda Kalimantan Timur
|location=Samarinda
|ref=harv
}}
* {{cite book