Strategi Energi 2030 (Uni Eropa): Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 20:
Kerangka kerja ini merupakan investasi jangka panjang oleh Komisi Eropa pada 2011 di mana telah tercantum pada dokummen-dokumen Rencana Sasaran Menuju Ekonomi Rendah Karbon 2050, Rencana Sasaran Energi 2050, dan Buku Putih Transportasi.<ref>{{Cite web|url=http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_EU/SmartGrid/EU-Smart-Grid/About_Us/NewsandEvents/?PC_Z7_U00M8B1A08U260IVTTUUQR3NC1000000_assetId=1361829158541)|title=News and Events NULL - 3M Smart Grid - 3M Europe|website=solutions.3m.com|language=en|access-date=2018-06-16}}</ref>
=== 2. Indikator baru untuk kompetisi dan keamanan sistem energi, seperti perbedaan harga dengan partner dagang utama, variasi penawaran, dan interkoneksi negara-negara Uni Eropa ===
=== 3. Sistem tata kelola energi yang merujuk pada rencana nasional demi keberlangsungan energi
Oleh karena itu, bentuk tata kelola energi dan iklim akan dibangun bertahap. Pertama, pembentukan pedoman tentang tata kelola dan rencana nasional. Kedua, dukungan kepada negara anggota dalam penyusunan mekanisme di negaranya. Ketiga, memberikan penilaian sekaligus evaluasi untuk menjaga target dan sasaran. Karena dianggap vital, maka jika rencana nasional suatu negara dianggap tidak memadai, akan ada asistensi lanjutan antara Komisi Eropa dan negara anggota dalam rangka menaikkan kualitas konten rencana nasionalnya.<ref name=":1">Pettinen, Sirja-Leena; Sartori, Nicolo; Talus, Kim. 2014. ''Governance Challenges of the EU'S 2030 Energy and Climate Framework.'' Instituto Affari Internazionali. http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1418.pdf</ref>▼
Dalam menuju tahun berjalan, The NewClimate mengadvokasi target yang lebih tinggi terhadap energi terbarukan, dari 27% menjadi 45% sampai 2030. Dengan pemakaian energi terbarukan yang mencapai 45% tersebut, perkiraan yang mereka lansir antara lain terjadi penghematan sekitar US$ 33M per tahun atas impor bahan bakar fosil, pencegahan 6.000 kematian dini per tahun akibat polusi udara, dan kenaikan 70.000 tenaga kerja di ekosistem energi terbarukan. Keuntungan ekonomi juga diprediksi oleh Komisi Eropa. Dari lembar fakta yang mereka publikasikan, setiap persentase kenaikan pangsa energi terbarukan akan menurunkan harga grosir sebesar €0,4/MWh (megawatt/jam) yang sebanding dengan harga listrik yang rata-rata €40-50/MWh.<ref>{{Cite web|url=http://www.caneurope.org/publications/presentations/1376-infographic-the-eu-needs-an-at-least-45-renewable-energy-target-for-2030|title=Infographic: The EU needs an at least 45% renewable energy target for 2030|website=www.caneurope.org|language=en-gb|access-date=2018-06-16}}</ref> ▼
▲Dalam menuju tahun berjalan, The NewClimate mengadvokasi target yang lebih tinggi terhadap energi terbarukan, dari 27% menjadi 45% sampai 2030. Dengan pemakaian energi terbarukan yang mencapai 45% tersebut, perkiraan yang mereka lansir antara lain terjadi penghematan sekitar US$ 33M per tahun atas impor bahan bakar fosil, pencegahan 6.000 kematian dini per tahun akibat polusi udara, dan kenaikan 70.000 tenaga kerja di ekosistem energi terbarukan. Keuntungan ekonomi juga diprediksi oleh Komisi Eropa. Dari lembar fakta yang mereka publikasikan, setiap persentase kenaikan pangsa energi terbarukan akan menurunkan harga grosir sebesar €0,4/MWh (megawatt/jam) yang sebanding dengan harga listrik yang rata-rata €40-50/MWh.<ref>{{Cite web|url=http://www.caneurope.org/publications/presentations/1376-infographic-the-eu-needs-an-at-least-45-renewable-energy-target-for-2030|title=Infographic: The EU needs an at least 45% renewable energy target for 2030|website=www.caneurope.org|language=en-gb|access-date=2018-06-16}}</ref>
▲== Pro Kontra Negara Anggota ==
Ada permasalahan yang tidak lama setelah kerangka kerja iklim dan energi ini diumumkan. Pasalnya, tidak ada aturan atau semacam kewajiban secara eksplisit dan holistik yang mengkoordinasikan pemerintah Uni Eropa beserta turunan subsektornya dalam bentuk tata kelola sehingga menyebabkan arahan yang jelas kepada pemerintah di tiap [[Negara anggota Uni Eropa|negara anggota]]. Hal ini dapat dilihat dari isi kerangka kerja yang memang menyatakan bentuk koordinasi akan diatur belakangan.
Masalah tentang tata kelola sudah ditemukan di dalam [[2020 Package Governance]] di mana terjadi kelemahan mekanisme penegakan untuk pembuangan emisi. Sebagai contoh, dalam kasus energi terbarukan, tidak adanya hukuman bagi negara anggota yang tidak mencapai target. Berdasarkan Pasal 258 dalam [[Perjanjian tentang Peran Uni Eropa]] (TFEU), Komisi Eropa hanya bisa membuka prosedur pelanggaran. Pelaksanaan tata kelola untuk iklim dan energi memang mensyaratkan suatu rencana aksi nasional dengan berbagai langkah dan aktor demi pemenuhan target, pun memakan waktu dalam membuat penilaian hukuman oleh [[Pengadilan Eropa]]. Komisi Eropa lantas dapat merujuk ke pengadilan jika ada negara anggota yang gagal dalam mengintegrasikan strategi iklim dan energi Uni Eropa ini ke dalam perangkat hukum di negaranya, tetapi belum pada tahapan jika mereka tidak memenuhi target. [[Ceko|Republik Ceko]], [[Finlandia]], dan [[Belgia]], misalnya, tercatat bahwa tidak memenuhi target atas konsumsi energi terbarukan, namun hal tersebut tidak sampai dibawa ke Pengadilan. Ancaman ini berpotensi lebih besar jika terjadi perubahan arah kebijakan yang tidak mendukung isu lingkungan.<ref name=":1" />
Reaksi yang berbeda-beda dari negara anggota bermunculan. [[Inggris]] pada awalnya menentang adanya target pembaharuan energi yang bersifat mengikat negara anggota di level nasionalnya. Sementara, persetujuan yang mengikat penting bagi [[Jerman]] untuk memperluas pangsa energi terbarukan mereka. Polandia sendiri menjadi negara oposisi yang menentang strategi energi ini atas ketakutan mereka menghadapi kenaikan biaya energi dan dampaknya terhadap industri batu bara mereka. [[Polandia]] menjadi satu-satunya negara anggota yang secara gamblang menyatakan keberatan selama berlangsungnya konsultasi dengan Komisi Eropa. Efektivitas dan pemberlakuan di tataran Uni Eropa sendiri memunculkan pertanyaan luas, termasuk [[Badan Energi Internasional]], yang akan bergantung pada sistem suatu pemerintahan. Meski menuai berbagai reaksi, Komisi Eropa tetap percaya diri bahwa negara-negara anggota berada di arah yang benar dalam merealisasikan target 27% energi terbarukan.<ref>{{Cite news|url=https://www.carbonbrief.org/analysis-who-wants-what-from-the-eu-2030-climate-framework|title=Analysis: Who wants what from the EU 2030 climate framework {{!}} Carbon Brief|date=2014-10-17|newspaper=Carbon Brief|language=en-US|access-date=2018-06-16}}</ref>
▲Di dalam kerangka kerja kebijakan iklim dan energi 2020-2030, Komisi Eropa menghimbau bagaimana suatu Rencana Nasional negara anggota harus mempertimbangkan sistem energi yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap tujuan Uni Eropa. Rencana Nasional harus menjabarkan bagaimana negara anggota menjalankan pengurangan emisi gas rumah kaca, sebagaimana penghematan energi maupun penggunakan energi yang terbaharukan di mana terhubung dengan undang-undang dan kebijakan Uni Eropa.
▲Oleh karena itu, bentuk tata kelola energi dan iklim akan dibangun bertahap. Pertama, pembentukan pedoman tentang tata kelola dan rencana nasional. Kedua, dukungan kepada negara anggota dalam penyusunan mekanisme di negaranya. Ketiga, memberikan penilaian sekaligus evaluasi untuk menjaga target dan sasaran. Karena dianggap vital, maka jika rencana nasional suatu negara dianggap tidak memadai, akan ada asistensi lanjutan antara Komisi Eropa dan negara anggota dalam rangka menaikkan kualitas konten rencana nasionalnya.<ref>Pettinen, Sirja-Leena; Sartori, Nicolo; Talus, Kim. 2014. ''Governance Challenges of the EU'S 2030 Energy and Climate Framework.'' Instituto Affari Internazionali. http://www.iai.it/sites/default/files/iaiwp1418.pdf</ref>
== Referensi ==
| |||