Prosedur legislasi Uni Eropa: Perbedaan antara revisi

'''Prosedur legislasi Uni Eropa''' ({{lang-en|European Union Lagislative Procedure}}) adalah [[prosedur|proses]] pengambilan keputusan dalam pembentukan dan adopsi [[Hukum Uni Eropa|undang-undang]] di tingkat [[Uni Eropa]] (UE). [[Perjanjian Lisboa (2007)|Perjanjian Lisboa]] menetapkan dua prosedur legislasi UE, prosedur standar dikenal sebagai Prosedur Legislatif Biasa (''{{lang|en|Ordinary Legislative Procedure}}'') atau ''{{lang|en|Codecision}}'' dan Prosedur Legislatif Khusus (''{{lang|en|Special legislative procedures}}'').{{sfnp|European Parliament|2017b|p=11|ps=: "<small>Sejak berlakunya [[Perjanjian Lisboa (2007)|Perjanjian Lisboa]], terdapat dua jenis prosedur yang dapat dilakukan dalam mengadopsi undang-undang legislatif, yaitu prosedur legislatif biasa dan prosedur legislatif khusus (untuk kasus-kasus tertentu yang ada dalam Perjanjian).</small>"}} Sebagian besar bidang kebijakan diadopsi menggunakan prosedur legislatif biasa.{{sfnp|European Union|2018}}{{sfnp|FCA|2011|p=21}} [[Lembaga-lembaga Uni Eropa|Lembaga-lembaga]] UE yang berperan dalam penyusunan legislasi adalah [[Komisi Eropa]] sebagai inisiator yang mengusulkan rancangan, sedangkan [[Parlemen Eropa]] dan [[Dewan Uni Eropa|Dewan UE]] berbagi tanggung jawab dalam nenyetujuinya.{{sfnp|European Union|2018}}

Konstitusi utama UE yang berkaitan dengan proses legislatif telah mengalami beberapa kali revisi, ''{{lang|en|Single European Act}}'' pada tahun [[1987]] memperkenalkan prosedur kerja sama (''{{lang|en|co-operation}}''), [[Perjanjian Maastricht]] pada tahun 1992 memperkenalkan prosedur ''{{lang|en|co-decision}}'' (I) kemudian [[Perjanjian Amsterdam]] pada tahun [[1997]] secara signifikan mengubah prosedur ini (''{{lang|en|co-decision}}'' II). Selama periode ini Parlemen Eropa (''{{lang|en|EP}}'') berevolusi dari sebuah majelis yang hampir tidak signifikan dan murni konsultatif menjadi pemain yang berpotensi kuat dalam proses legislatif.{{sfnp|Tsebelis|Jensen|Kalandrakis|Kreppel|2001|p=573}} Dengan [[Perjanjian Lisboa (2007)|Perjanjian Lisboa]] yang mulai berlaku pada tahun [[2009]], Parlemen Eropa semakin mendapatkan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Para anggota parlemen terus-menerus meninjau dan memberikan suara pada undang-undanghukum yang mempengaruhi warga UE.{{sfnp|CES|n.d.}} Setelah Perjanjian Lisboa, prosedur ''{{lang|en|co-decision}}'' diubah menjadi prosedur legislatif biasa (''{{lang|en|ordinary legislative procedure}}''). Sebagian besar undang-undang diadopsi melaui prosedur ini, dengan mempertimbangkan kepentingan warga negara yang diwakili oleh Anggota Parlemen Eropa.{{sfnp|Ciora|2013|p=201}}{{sfnp|Borchardt|2010|p=049}} Pasal 289 dari [[Perjanjian Roma|Perjanjian tentang Berfungsinya Uni Eropa]] (''{{lang|en|TFEU}}'') menyangkutmemuat 2 jenis prosedur legislatif, yaitu:{{sfnp|European Union|2017}}

*[[#Prosedur legislatif biasa|Prosedur legislatif biasa]] (''{{lang|en|Ordinary legislative procedure}}'')

*[[#Prosedur legislatif khusus|Prosedur legislatif khusus]] (''{{lang|en|Special legislative procedure}}'')

Setiap undang-undang Eropa didasarkan pada pasal khusus dalam perjanjian ([[Perjanjian internasional|traktat]]), disebut sebagai "[[Konstitusi|dasar hukum]]" (''{{lang|en|legal basis}}'') dari undang-undang. Hal Ini menentukan prosedur legislatif mana yang harus diikuti. Perjanjian menetapkan proses pengambilan keputusan, termasuk usulan Komisi, pembacaan (''{{lang|en|readings}}'') oleh Dewan dan Parlemen, dan pendapat dari badan penasehat.{{sfnp|European UnionBorchardt|20142010|p=5}}080|ps=: <small>Istilah "dasar hukum" atau "sumber hukum" (''{{lang|en|legal source}}'') memiliki dua makna: dalam arti aslinya, merujuk pada alasan munculnya ketentuan hukum, yaitu motivasi di balik pembuatan konstruksi hukum. Menurut definisi ini, "sumber hukum" dari undang-undang UE adalah kehendak untuk menjaga perdamaian dan menciptakan Eropa yang lebih baik melalui hubungan ekonomi yang lebih erat, dua landasan dari Komisi Eropa. Dalam bahasa hukum, di sisi lain, "sumber hukum" mengacu pada asal atau dasar dan perwujudan hukum</small>}} Dasar hukum Ini menentukan prosedur legislatif mana yang harus diikuti. Perjanjian menetapkan proses pengambilan keputusan, termasuk usulan Komisi, pembacaan (''{{lang|en|readings}}'') oleh Dewan dan Parlemen, serta pendapat dari badan penasehat.{{sfnp|BorchardtEuropean Union|20102014|p=0805}}

[[Parlemen Eropa]] mewakili warga negara anggota UE.{{sfnp|Borchardt|2010|p=045}} Parlemen Eropa dipilih setiap lima tahun sekali oleh warga Eropa untuk mewakili kepentingan mereka. Para anggota Parlemen Eropa tidak duduk dalam blok nasional, akan tetapi dalam kelompok [[politik]] [[Eropa]]. Semua aliran mengenaiterkait integrasi Eropa terwakili dalam Parlemen Eropa, mulai dari pro-federalis sampai yang anti-UE.{{sfnp|European Union|2017}}

Parlemen Eropa, seperti parlemen nasional lainnya, bertanggung jawab atas proses legislatif UE bersama dengan Komisi dan [[Dewan Eropa]]. {{sfnp|CES|n.d.}} Pekerjaan utama Parlemen Eropa adalah untuk menyetujui perundang-undangan Eropa. Parlemen Eropa berbagi tanggung jawab ini dengan Dewan UE, sedangkan rancangan undang-undang diajukan oleh Komisi Eropa. Parlemen Eropa dan Dewan UE juga berbagi tanggung jawab dalam memberikan persetujuan atas anggaran tahunan UE. Parlemen Eropa memiliki kuasa untuk membubarkan Komisi Eropa. Parlemen Eropa juga mengangkat Ombudsman Eropa, yang menyelidiki keluhan warga negara mengenai keburukan administrasi lembaga-lembaga UE.{{sfnp|European Union|2017}}

[[Dewan Uni Eropa]] juga dikenal sebagai Dewan Menteri (''{{lang|en|Council of Ministers}}''''')''' atau Dewan (''{{lang|en|Council}}'') saja, terdiri dari para menteri dari pemerintahan nasional semua negara anggota UE. Rapat-rapat dihadiri oleh para [[menteri]] yang bertanggung jawab atas hal-hal yang akan dibahas. Dewan UE berbagi tanggung jawab dengan Parlemen Eropa dalam menyetujui legislasi dan mengambil keputusan mengenai berbagai kebijakan. Dewan UE juga memegang tanggung jawab utama untuk apa yang dilakukan UE dalam urusan luar negeri dan kebijakan keamanan bersama UE, berdasarkan arahan strategis yang telah ditentukan oleh [[Dewan Eropa]].{{sfnp|European Union|2017}}

Kerangka kerja dan prinsip-prinsip prosedur pengambilan keputusan Dewan ditetapkan dalam Aturan Prosedur (''{{lang|en|Rules of Procedure}}''). Seperti Sekretariat Parlemen,Jenderal SekretariatDewan Jenderalbertugas Dewanuntuk memastikan koordinasi proses pengambilan keputusan Dewan. Sekretariat Jenderal Dewan memainkan peran penting sebagai penasihat hukum dan sebagai penyedia logistik, pemegang rekaman (catatan institusional) dan mediator.{{sfnp|European Parliament|2017b|p=5}}

{{Utama|Komisi Eropa}}[[Komisi Eropa]] adalah badan eksekutif UE yang mewakili dan menegakkan kepentingan Eropa secara keseluruhan. Komisi Eropa bersifat independen dari pemerintah-pemerintah nasional. Kolese Komisioner ditunjuk setiap lima tahun satu dari masing-masing negara anggota UE. Komisi Eropa membuat rancangan dan mengusulkan undang-undang, yang disampaikannya kepada Parlemen Eropa dan Dewan UE. Komisi Eropa juga mengelola pelaksanaan harian kebijakan UE-kebijakan dan pembelanjaan dana UE. Komisi Eropa juga mengawasi agar semua pihak menaati [[Perjanjian internasional|traktat]] dan undang-undang Eropa. Komisi Eropadan dapat menindak para pelanggar peraturan, serta menuntutnya ke [[Mahkamah Eropa|Mahkamah UE]] apabila perlu.{{sfnp|European Union|2017}}

Komisi merupakan lembaga yang secara [[politik]] [[independen]] yang mewakili dan menjunjung tinggi kepentingan UE secara keseluruhan. Di banyakbeberapa wilayah, Komisi adalah kekuatan pendorong dalam sistem kelembagaan UE: mengusulkan undang-undang, kebijakan, dan program aksi dan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan keputusan Parlemen Eropa dan Dewan. Juga mewakili UE ke dunia luar dengan pengecualian kebijakan luar negeri dan keamanan bersama.{{sfnp|European Union|2014}}

Komisi bertanggung jawab untuk mempersiapkan hampir semua rancangan legislatif, khususnya yang di bawah prosedur legislatif biasa. Untuk mempersiapkan rancangan legislatif, Komisi melakukan konsultasi ekstensif dengan para pemangku kepentingan dan publik, mempertimbangkan laporan-laporan para ahli, dan dapat mengadopsi ''{{lang|en|Green}}'' anddan ''{{lang|en|White Papers}}''.{{sfnp|European Parliament|2017b|ps=: "<small>''Green Papers'' adalah dokumen-dokumen Komisi untuk merangsang diskusi mengenai suatu topik di tingkat Eropa. Komisi mengundang lembaga-lembaga atau individu yang terkait untuk berpartisipasi dalam proses konsultasi tersebut. ''Green Papers'' dapat menghasilkan perkembangan legislatif yang digariskan dalam ''White Papers''. ''White Papers'' berisi rancangan-rancangan kebijakan UE di bidang tertentu, terkadang mengikuti ''Green Paper''. Tujuannya adalah untuk memulai pembahasan dengan publik, pemangku kepentingan, Parlemen dan Dewan dalam memfasilitasi konsensus politik.</small>"}} Selain itu, Komisi juga melakukan evaluasi dampak untuk menganalisa implikasi langsung maupun tidak langsung dari kebijakan yang diusulkan.{{sfnp|European Parliament|2017b|p=6}}

Selain segitiga kelembagaan Komisi-Dewan-Parlemen, ada sejumlah badan penasihat yang harus dimintai pendapat ketika undang-undang yang diusulkan melibatkan bidang minat mereka. Bahkan jika saran mereka tidak diambil, hal ini berkontribusi pada pengawasan demokratis terhadap undang-undang UE dengan memastikan bahwa hal itu tunduk pada pengawasan terluas. Badan-badan ini antara lain:{{sfnp|European Union|2014|p=7}}

Selain itu, lembaga dan badan lain dapat dimintai pendapat ketika sebuah proposalusulan terkait bidang minat atau keahlian mereka. Sebagai contoh, [[Bank Sentral Eropa]] untuk proposalusulan mengenai masalah ekonomi atau keuangan.{{sfnp|European Union|2014|p=7}}

* Prosedur dimulai dari Komisi.{{sfnp|European Parliament|2017b|p=11-13|ps=: "<small>Komisi memegang 'hak inisiatif', yaitu hak prerogatif untuk mengajukan undang-undang di tingkat UE (Pasal 17 [[Perjanjian Uni Eropa|TEU]]). Oleh karena itu, prosedur legislatif biasa dimulai dengan pengajuan rancangan oleh Komisi kepada Parlemen dan Dewan. Pengajuan rancangan didahului dengan pengadopsiannya oleh ''College of Commissioner'' atas dasar prosedur tertulis atau lisan</small>"<br/>"<small>Pada kasus-kasus tertentu yang diatur dalam Perjanjian, rancangan juga dapat diajukan atas prakarsa beberapa negara anggota, berdasarkan rekomendasi Bank Sentral Eropa, atau atas permintaan Pengadilan Kehakiman (Pasal 294 (15) [[Perjanjian Roma|TFEU]]).</small>"}} Ketika mempertimbangkan untuk menyusumenyusun rancangan (proposal) undang-undang, Komisi terlebih dahulu mengundang dan meminta pandangan tentang suatu topik dari pemerintah, pelaku bisnis, organisasi masyarakat sipil dan individu. Pendapat-pendapat tersebut sebagai umpan balik dalam rancangan Komisi yang disajikan kepada Dewan dan Parlemen. Rancangan tersebut dapat juga dibuat atas permintaan Dewan, Dewan Eropa, Parlemen, atau warga Eropa, atau mungkin juga atas inisiatif Komisi sendiri. Komisi Eropa juga harus melaksanakan "evaluasi dampak" untuk setiap inisiatif baru yang mungkin memiliki dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan.{{sfnp|USDA|2018}}

* Dewan dan Parlemen masing-masing membaca dan membahas rancangan tersebut. Jika tidak ada kesepakatan yang dicapai pada sampai pembacaan kedua, rancangan tersebut diajukan pada "konsiliasi komite" (pembacaan ketiga) yang terdiri perwakilan Dewan dan Parlemen. Perwakilan komisi juga menghadiri rapat komite dan berkontribusi dalam diskusi tersebut. Setelah komite mencapai kesepakatan, naskah yang disepakati kemudian dikirim ke Parlemen dan Dewan untuk pembacaan ketiga, sehingga akhirnya dapat diadopsi sebagai undang-undang. Dalam kebanyakan kasus, Parlemen memberikan putusan pada proposalusulan dengan ''{{lang|en|simple majority voting}}'' serta Dewan dengan ''{{lang|en|qualified majority voting}}'', di mana setidaknya setengah dari jumlah total anggota UE, yang mewakili sekitar dua pertiga penduduk, harus memberikan suara dukunganmendukung. Dalam beberapa kasus, suara bulat diperlukan di Dewan.

Perundingan antarinstitusionalantar-institusional telah menjadi praktik standar untukdalam mengadopsipengadopsian undang-undang UE. Perundingan ini memungkinkan para anggota dewan legislatif untuk mencapai kesepakatan pada setiap tahapan prosedur legislasi. Untuk Parlemen, kerangka umum untuk melakukan perundingan juga diatur dalam Aturan Prosedur (''{{lang|en|Rule of Procedure}}'').{{sfnp|European Parliament|2017b|p=28|ps=: "<small>Untuk kebijakan yang akan diadopsi di bawah prosedur legislatif biasa, para anggota dewan legislatif pada suatu titik selama prosedur harus menyepakati naskah yang sama yang dapat diterima baik oleh Parlemen maupun Dewan. Hal Ini mengharuskan lembaga-lembaga tersebut untuk melakukan pembahasan, dalam bentuk trilog: pertemuan tripartit informal mengenai rancangan legislatif antara wakil-wakil Parlemen, Dewan dan Komisi.</small>"}}

Perundingan antara lembaga-lembaga UE dalam membahas rancangan legislatif umumnya mengambil bentuk pertemuan tripartit (trilog) antara Parlemen, Dewan dan Komisi. Untuk berkas-berkas yang diserahkan, masing-masing lembaga menunjuk negosiatornya dan mendefinisikan mandat perundingannya. Trilog dapat diorganisasikan pada setiap tahapan prosedur legislasi (pembacaan pertama, kedua atau ketiga). Setiap kesepakatan sementara yang dicapai dalam trilog sifatnya informal dan oleh karenanya harus disetujui melalui prosedur formal yang berlaku di masing-masing lembaga tersebut. Di Parlemen, naskah kesepakatan sementara harus disetujui melalui pemungutan suara di komite setelah dikonfirmasi dalam pleno. Perjanjian antar lembaga UE mengharuskan tiga lembaga ini bekerja sama untuk menyederhanakan perundang-undangan dan mengurangi beban sekaligus menjamin bahwa tujuan undang-undang tersebut terpenuhi.{{sfnp|European Union|2016}}

Prosedur legislatif khusus menggantikan prosedur konsultatif, kerja sama, dan persetujuan sebelumnya untukdalam rangka menyederhanakan proses pengambilan keputusan Uni EropaUE.{{sfnp|European Parliament|2017b|p=42}} Prosedur legislatif khusus merupakan nama kolektif untuk sejumlah prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Lisboa.{{sfnp|USDA|2018}} Prosedur ini dilakukan tergantung pada subyek dalam rancangan. Dua prosedur legislatif khusus yang dikenal yaitu:{{sfnp|European Union|2014|p=7}}{{sfnp|USDA|2018}}

[[Jurnal Resmi Uni Eropa]] (''{{lang|en|Official Journal of the European Union}}'') adalah semacam "lembaran negara" milik UE yang berfungsi untuk memastikan publikasi resmi regulasi-regulasi maupun perundang-undangan UE lainnya secara resmi. [[Jurnal]] ini telah diterbitkan dalam bentuk cetak sejak [[1958]] dan mulai tahun 1998 telah tersedia di [[Internet]], namun satu-satunya publikasi yang dianggap sah dan mengikat secara hukum saat itu hanya edisi cetak saja,{{sfnp|European Commission|2011}} sampai tahun 2013 dengan Regulasi Dewan (EU) No 216/2013 pada 7 Maret 2013 publikasi elektronik dokumen-dokumen tersebut yang diterbitkan situs ''Eur-lex'' sudah dianggap autentik dan mengikat secara hukum.{{sfnp|European Union|2013|ps=: "<small>Akses ke naskah-naskah hukum UE dipermudah. Untuk memastikan akses yang lebih baik bagi publik terhadap undang-undang UE dan pemberitahuan terkait lainnya, Jurnal Resmi UE dalam bentuk elektroniknya dianggap otentik dan berakibat hukum.</small>"}}

Naskah terakhir legislasi yang sudah jadi ditandatangani oleh [[Presiden Parlemen Eropa]] dan Dewan, kemudian diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni EropaUE atau jika ditujukan kepada kelompok tertentu, diberitahukan kepada mereka. Undang-undang legislatif dalam bentuk regulasi, direktif yang ditujukan untuk semua negara anggota maupun keputusan yang tidak secara spesifik ditujukan kepada mereka diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa (Seri L = Legislasi). Mereka mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan di dalamnya atau, jika tidak ditentukan maka pemberlakuannya pada hari ke-20 setelah publikasi. Tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan dan mengkomunikasikan instrumen yang tidak mengikat, tetapi biasanya juga dipublikasikan di Jurnal Resmi (‘Pemberitahuan’).{{sfnp|Borchardt|2010|p=097}} Amandemen terhadap perundang-undangan UE biasanya diterbitkan dalam regulasi-regulasi dan direktif yang baru dan terpisah. Naskah terkonsolidasi, yaitu konsolidasi undang-undang dasar dan semua amandemen berikutnya yang disusun dalam satu naskah, tersedia di situs "Eur-lex" Komisi Eropa.{{sfnp|USDA|2018}}