Prinsip dasar hukum Uni Eropa: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 10:
== Solidaritas ==
Prinsip solidaritas dapat ditemukan dalam pasal 10 Perjajnjian tentang Komunitas Eropa yang menyatakan bahwa :<blockquote>Negara-negara anggota harus mengambil langkah yang tepat, apakah umum atau khusus,untuk memastikan pemenuhan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini atau tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga masyaakat. Mereka harus menfasilitasi pencpaian tugas komunitas.</blockquote>Prinsip ini mencerminkan gagasan solidaritas dan kerjasama yang tidak jauh berbeda dengan yang dinyatakan dalam Perjanjian hukum konvensi Wina tahun 1969, tetapi dalam kerangka hukum khusu Uni Eropa yang lebih banyak substansinya. Prinsip ini diaplikasikan pada negara -negara anggota, hubungan antar negara anggota,dan antara negara anggota dengan Uni Eropa.<ref>{{Cite book|title=European Integration Sharing of Experiences|last=Moller|first=Jorgen Ostrom|publisher=Institute of Southeast Asian Studies|year=2008|isbn=978-981-230-777-4|location=Singapore|pages=84}}</ref>
== Subsidiaritas ==
Gagasan utama dari prinsip subsidiaritas adalah Uni Eropa hanya bertindak jika objek dapat dicapai lebih efisien di tingkat Uni Eropa daripada di tingkat nasional. Hal ini merupakan kepentingan hukum yang yang memisahkan dan meangalokasikan kompetensi dan kekuasaan antara uni eropa dan anggotanya.
Ketika mengusulkan sebuah tindakan hukum komisi harus membenarkan perbandingan untuk mengukur tindakan di tingkat nasional. Prinsip-prinsip tersebut berusaha untuk menarik garis antara keputusan Uni eropa dengan apa yang dapat dilakukan negara anggota.
== Proporsionalitas ==
Prinsip Proporsionalitas berarti ; pertama, bahwa cara yang yang paling tidak terjangkau , paling drastis untuk mencapai tujuan harus dipilih, kedua bahwa kewajiban yang melekat bdalam tindakan hukum tidak boleh melampaui apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
== Referensi ==
| |||