Lembaga Nonstruktural: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
Baris 2:
'''Lembaga Nonstruktural''' (disingkat '''LNS''') adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. LNS tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang [[Kementerian Negara]], namun dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga independen. Dinamika dimaksud melahirkan bermacam varian LNS dengan tugas dan fungsi masing-masing, seperti mempercepat proses terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia.<ref>[http://www.indonesia.go.id/images/stories/Berita/profil_10_lembaga_non_struktural_di_indonesia_2013.pdf Profil 10 Lembaga Non Stuktural] </ref>
Lembaga Non Struktural diklasifikasikan berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut:
# Peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pembentukannya a. LNS yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang b. LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah c. LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Presiden d. LNS yang Dibentuk Berdasarkan Keputusan Presiden
# Urusan pemerintahan yang berkaitan
# Pendanaan a. Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Sendiri b. Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Menempel pada Kementerian/Lembaga c. Klasifikasi LNS di Daerah dengan Pembebanan Anggaran APBD d. Klasifikasi LNS Berdasarkan Sumber Pendanaan Lain
# Perwakilan di daerah<ref>[https://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=14080 Setneg: Indikator Klasifikasi Lembaga Non Struktural]</ref>
== Daftar lembaga nonstruktural ==
| |||