Politik Etis: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
HsfBot (bicara | kontrib)
k Bot: Perubahan kosmetika
TeVeZet (bicara | kontrib)
keefektifan kalimat dan imbuhan. semuanya berkaitan dengan EBI
Baris 1:
[[Berkas:Conrad Theodor van Deventer.jpg|thumb|200px|C.Th. van Deventer, merupakan salah seorang penganjur Politik Etis.]]
'''Politik Etis''' atau '''Politik Balas Budi''' adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan [[pribumi]]. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik [[tanam paksa]].
Munculnya kaum Etis yang di peloporidipelopori oleh [[Pieter Brooshooft]] (wartawan Koran ''[[De Locomotief]]'') dan [[van Deventer|C.Th. van Deventer]] (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang.
 
Pada [[17 September]] [[1901]], Ratu [[Wilhelmina]] yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (''een eerschuld'') terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral taditersebut ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program ''Trias Van deventer'' yang meliputi:
# Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian.
# Emigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi.
Baris 12:
Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh Pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja [[rodi]]. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia.
 
Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan sekali dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di [[Hindia Belanda]]. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. [[J.H. Abendanon]] ([[1852]]-[[1925]]), yangseorang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama lima tahun ([[1900]]-[[1905]]).
Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum [[priyayi]] maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah.