Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut III: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 40:
}}
'''Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut III Jakarta''' atau ('''Lantamal III Jakarta''') adalah pangkalan militer [[TNI Angkatan Laut]] di Indonesia yang bermarkas di [[Jakarta]]. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) III Jakarta dengan Markas Komando (Mako) berkedudukan di Jl. Gunung Sahari No. 2 Ancol, [[Jakarta Utara]], merupakan Komando Pelaksanaan Dukungan [[Komando armada Indonesia kawasan barat|Komando Armada RI Kawasan Barat]] ([[Koarmabar]]).<ref>[http://lantamal3.koarmabar.tnial.mil.id/tabid/68/articleType/ArticleView/articleId/908/Default.aspx]</ref>
Sejarah berdirinya Lantamal III Jakarta berdasarkan SK Menteri Pertahanan No. 641/MP/6/50 Tanggal 27 Oktober 1950 dengan dibentuknya Komandemen Daerah Maritim Djakarta (KDMD) dengan komandan pertama yakni Mayor Laut Adm Saleh Bratawijaya. Kemudian beberapa kali mengalami perubahan nama yakni tahun 1960 diubah menjadi Komando Daerah Maritim (Kodamar) lll, tahun 1970 diganti menjadi Komando Daerah Angkatan laut (Kodaeral) lll, tahun 1984 diubah lagi menjadi Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) ll Jakarta dan pada 13 Juli tahun 2006 terbit keputusan Kasal No. Kep/10/VlI/2006 tentang perubahan penomoran Lantamal yang akhirnya merubah Lantamal ll Jakarta menjadi Lantamal lll Jakarta hingga sekarang.
== Sejarah ==
Sejarah Pangkalan TNI Angkatan laut (Lantamal) III tidak bisa dipisahkan dari keberadaan sejarah berdirinya [[TNI AL]] itu sendiri, Karena Pangkalan merupakan salah satu dari Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yaitu yang terdiri dari Pangkalan, Kapal, Marinir dan Pesawat Udara (Pesud). Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menyatakan sebagai Negara merdeka dan berdaulat, esok paginya PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menggelar sidang menetapkan UUD 1945, Presiden dan Wapres serta membentuk KNIP ([[Komite Nasional Indonesia Pusat]]), kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI memutuskan pembentukan Badan keamanan Rakyat (BKR). Tujuan diadakan BKR adalah untuk menampung bekas anggota [[PETA]] dan Heiho yang dibubarkan pemerintah Jepang dan sekaligus dimaksudkan guna menampung semangat keprajuritan putra-putra [[Indonesia]]. Kemudian secara serempak baik di pusat maupun di daerah-daerah para pemuda membentuk [[BKR]] ([[Badan Keamanan Rakyat]]) yang awalnya bukan organisasi tentara, dengan tujuan untuk menghindari bentrokan dengan pihak rezim penjajahan Jepang. Para pemuda yang berjiwa bahari seperti SPT (Sekolah Pelayaran Tinggi) dan SPI (Serikat Pelayaran Indonesia) dan Pelaut-pelaut Jawa Unko Kaisya kemudian mengkoordinir seluruh pemuda pelaut-pelaut Indonesia lainnya dan membentuk BKR Laut pada tanggal [[10 September]] [[1945]] yang nantinya berubah menjadi [[Tentara Keamanan Rakyat]] (TKR) dan selanjutnya menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI).▼
▲Kemudian secara serempak baik di pusat maupun di daerah-daerah para pemuda membentuk [[BKR]] ([[Badan Keamanan Rakyat]]) yang awalnya bukan organisasi tentara, dengan tujuan untuk menghindari bentrokan dengan pihak rezim penjajahan Jepang. Para pemuda yang berjiwa bahari seperti SPT (Sekolah Pelayaran Tinggi) dan SPI (Serikat Pelayaran Indonesia) dan Pelaut-pelaut Jawa Unko Kaisya kemudian mengkoordinir seluruh pemuda pelaut-pelaut Indonesia lainnya dan membentuk BKR Laut pada tanggal [[10 September]] [[1945]] yang nantinya berubah menjadi [[Tentara Keamanan Rakyat]] (TKR) dan selanjutnya menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI).
Setelah diresmikannya BKR Laut Pusat oleh Komite Nasional Indonesia (KNIP) tanggal [[10 September]] [[1945]] dan kemudian disusunlah Staf Umum BKR Laut Pusat yang bersifat sederhana hanya beberapa orang yang menjadi Pimpinan yaitu Ketua Umum : M. Pardi dengan anggota Adam, R.E. Martadinata, Ahmad Hadi, Surjadi, Oentoro Koesmardjo dan Darjaatmaja. Seiring perkembangan waktu dengan adanya Maklumat No.2/X tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan Tentara keamanan Rakyat (TKR) maka secara resmi BKR Laut berubah menjadi TKR Laut. Situasi [[Jakarta]] yang cukup rawan sehingga pemerintah mengeluarkan putusan untuk memindahkan TKR laut ke luar kota sesuai dengan kehendak pemerintah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota Diplomasi dan tidak menginginkan Jakarta menjadi daerah pertempuran seperti yang dialami Kota Surabaya. Kedudukan selanjutnya Markas Teringgi TKR Berkedudukan Di [[Yogyakarta]] setelah perubahan nama mengadakan penyempurnaan organisasi antara lain: Markas tertinggi TKR di Yogjakarta dipimpin Laksamana III M. Pardi, Divisi I TKR Laut [[Jawa barat]] berkedudukan di [[Cirebon]] dipimpin Laksamana III M. Adam dan Divisi TKR II [[Jawa Tengah]] berkedudukan di Purworejo pimpinan Laksamana M. Nasir, khusus untuk perkembangan BKR dan TKR Laut di Jawa Timur menurut instruksi-instruksi dari TKR Laut Jogjakarta, tetapi sehubungan kondisi saat itu yang tidak kondusif akhirnya mempunyai perkembangan sendiri yang membawa pada suatu dualisme.
Untuk menyatukan semua pihak dan aliran yang terdapat dalam lingkungan TKR Laut dibentuk suatu Komisi Penyelenggaraan Susunan Baru Markas Tertinggi TKR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur pimpinan Yogyakarta, Lawang dan [[Daftar Menteri Pertahanan Republik Indonesia|Kementerian Pertahanan]]. Susunan komisi ketua R.S. Ahmad Sumadi dengan anggota Adam, M. natsir, Katamudi, Moch. Affandi yang disyahkan oleh Menteri Pertahanan [[Amir Sjarifudin]] dengan disaksikan [[Daftar Wakil Presiden Indonesia|Wakil Presiden]] [[Mohammad Hatta]], [[Daftar Jaksa Agung Republik Indonesia|Jaksa agung]] [[Kasman Singodimedjo|Mr. Kasman Singodimedjo]], [[Daftar Kepala Staf TNI Angkatan Darat|Kepala Staf TKR Darat]] [[Urip Sumoharjo]]. Kemudian Komisi ini menyelenggarakan sidang pertama kali tanggal 25 dan 26 Januari 1946 dan mengambil beberapa keputusan antara lain;
Baris 75:
== Tugas Pokok ==
Tugas pokok Lantamal III Jakarta adalah menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi unsur – unsur TNI Angkatan Laut, pembinaan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara dibidang kemaritiman. Pemberdayaan matra laut serta tugas-tugas lain berdasarkan kebijakan Kasal, selaku pelaksana operasi, Lantamal III melaksanakan operasi keamanan laut di wilayahnya dan meningkatkan daya guna serta hasil guna unsur-unsur secara optimal dalam pelaksanaan Operasi Keamanan Laut. Lantamal III Jakarta membawahi enam Pangkalan Angkatan Laut dan dua Fasharkan.
== Satuan ==▼
Satuan pelaksana di jajaran Lantamal lll yang meliputi : Mako Lantamal III Jakarta, Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Lampung, Lanal Banten, Lanal Bangka Belitung (Babel), Lanal Palembang, Lanal Cirebon, Lanal Bandung, Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) Jakarta, Polisi Militer (Pomal) Lantamal lll, Satuan Keamanan Laut (Satkamla) Lantamal III, dan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) III Jakarta.
# [[Pangkalan TNI AL Palembang|Lanal Palembang]]▼
# [[Pangkalan TNI AL Cirebon|Lanal Cirebon]]▼
# [[Pangkalan TNI AL Panjang|Lanal Panjang]]▼
# [[Pangkalan TNI AL Banten|Lanal Banten]]▼
# [[Pangkalan TNI AL Bandung|Lanal Bandung]]▼
# [[Pangkalan TNI AL Bangka Belitung|Lanal Bangka Belitung]]▼
# [[Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perang TNI AL Jakarta|Fasharkan Jakarta]]▼
# [[Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perang TNI AL Pondok Dayung|Fasharkan Pondok Dayung]] ini sekarang memiliki kemampuan membuat kapal patroli jenis KAL ukuran 12 meter hingga KRI 40 meter.▼
== Komandan Lantamal III/Jakarta ==
{{col|2}}
# [[Aboe|Laksamana Pertama TNI Aboe]]
# [[Soetono Gunadi|Laksamana Pertama TNI Soetono Gunadi]]
Baris 103 ⟶ 116:
# [[I Ketut Suardana|Brigadir Jenderal TNI (Mar) I Ketut Suardana, S.H.,]] (2016-2017)
# [[Muchammad Richad|Laksamana Pertama TNI Muchammad Richad, S.H.]] (2017-Sekarang)
{{end-col}}
▲== Satuan ==
▲# [[Pangkalan TNI AL Palembang|Lanal Palembang]]
▲# [[Pangkalan TNI AL Cirebon|Lanal Cirebon]]
▲# [[Pangkalan TNI AL Panjang|Lanal Panjang]]
▲# [[Pangkalan TNI AL Banten|Lanal Banten]]
▲# [[Pangkalan TNI AL Bandung|Lanal Bandung]]
▲# [[Pangkalan TNI AL Bangka Belitung|Lanal Bangka Belitung]]
▲# [[Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perang TNI AL Jakarta|Fasharkan Jakarta]]
▲# [[Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal Perang TNI AL Pondok Dayung|Fasharkan Pondok Dayung]] ini sekarang memiliki kemampuan membuat kapal patroli jenis KAL ukuran 12 meter hingga KRI 40 meter.
== Referensi ==
| |||