Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan: Perbedaan antara revisi

[[pencucian uang|Pencucian uang]] sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk [[Indonesia]]. Sebegitu besar dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya, mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian serius terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini.

 

PPATK didirikan pada tanggal 17 April 2002, bersamaan dengan disahkannya [[Undang-undang|Undang-Undang]] No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana [[pencucian uang|Pencucian Uang]]. Secara umum keberadaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya [[Indonesia]] untuk ikut serta bersama dengan negara- negara lain memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti terorisme dan [[pencucian uang]] ([[pencucian uang|money laundering]]).

 

Sebelum PPATK beroperasi secara penuh sejak 18 Oktober 2003, tugas dan wewenang PPATK yang berkaitan dengan penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di sektor [[bank|perbankan]], dilakukan oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI). Selanjutnya dengan penyerahan dokumen transaksi keuangan mencurigakan dan dokumen pendukung lainnya yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2003, maka tugas dan wewenang dimaksud sepenuhnya beralih ke PPATK.

 

Pasal 26 dan Pasal 27 [[Undang-undang|Undang-Undang]] No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-undang|Undang-Undang]] No. 25 Tahun 2003, membahas mengenai tugas dan wewenang PPATK.

 

# mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK

# memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh [[Penyedia Jasa Keuangan]]

# memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan

 

# meminta dan menerima laporan dari [[Penyedia Jasa Keuangan]]

# meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana [[pencucian uang]] yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum

# memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai

 

* [[Bank Indonesia]]

* [[LPS]]

 

*[http://www.ppatk.go.id Situs resmi]