Sistem multipartai: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
←Membuat halaman berisi 'Berkas:Indian state governments led by various political parties.png|thumb|Pemerintah-pemerintah negara bagian India dipimpin oleh berbagai koalisi dan partai politi...' |
k Bot: Perubahan kosmetika |
||
Baris 1:
[[Berkas:Indian state governments led by various political parties.png|thumb|Pemerintah-pemerintah negara bagian India dipimpin oleh berbagai koalisi dan partai politik]]
'''Sistem multi-partai''' adalah sebuah sistem dimana berbagai partai politik dalam spektrum politik maju pada pemilihan nasional, dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah, baik secara terpisah atau dalam [[pemerintahan koalisi|koalisi]].<ref>[http://student.education2020.com/activities/vocab.aspx?keystr=12674&order=02010205&stbl=2196465] - Education 2020, definition of '''multiparty''': ''"A system in which several major and many lesser parties exist, seriously compete for, and actually win public offices."''</ref> Sistem multi-partai paling sering dilakukan dalam [[sistem parlementer]] ketimbang [[sistem presidensial]], dan paling umum di negara-negara yang menggunakan [[perwakilan proporsional]] dibanding dengan negara-negara yang menggunakan pemilihan [[first-past-the-post]].
First-past-the-post terpusat pada kawasan dukungan terkonsentrasi untuk perwakilan besar dalam [[legislatur]] sementara perwakilan proporsional lebih merefleksikan rangkaian pandangan masyarakat. Sistem proporsional memiliki [[distrik elektoral|distrik-distrik multi-anggota]] dengan lebih dari satu perwakilan yang terpilih dari distrik yang diberikan untuk badan legislatif yang sama, dan kemudian masuk ke dalam sejumlah besar partai . [[Hukum Duverger]] menyatakan bahwa sejumlah partai politik adalah tambahan jumlah kursi dalam sebuah distrik.
Baris 6:
[[Argentina]], [[Austria]], [[Brasil]], [[Denmark]], [[Finlandia]], [[Perancis]], [[Jerman]], [[Islandia]], [[India]], [[Indonesia]], [[Republik Irlandia|Irlandia]], [[Israel]], [[Italia]], [[Lebanon]], [[Meksiko]], [[Moldova]], [[Nepal]], [[Belanda]], [[Selandia Baru]], [[Norwegia]], [[Filipina]], [[Portugal]], [[Rumania]], [[Serbia]], [[Spanyol]], [[Sri Lanka]], [[Swedia]], [[Swiss]], [[Taiwan]], [[Tunisia]] dan [[Ukraina]] adalah contoh negara-negara yang menggunakan sistem multi-partai secara efektif dalam demokrasi mereka. Di negara-negara tersebut, biasanya tak ada partai tunggal yang memiliki mayoritas parlementer oleh dirinya sendiri. Sehingga, berbagai partai politik membentuk [[koalisi]] untuk keperluan blok kekuatan pengembangan untuk pemerintahan.
== Referensi ==
{{reflist}}
{{Authority control}}
| |||