Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Robot: Perubahan kosmetika |
k Bot: Perubahan kosmetika |
||
Baris 119:
== Sejarah ==
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal [[19 Agustus]] [[1945]] dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah [[Supomo|Soepomo]].<ref name="sejarah">[http://ppid.kemenkumham.go.id/index.php/badan-publik PPID Kementerian Hukum dan Ham: Sejarah]</ref> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.<ref name="sejarah singkat">[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/102/jbptunikompp-gdl-s1-2007-mukhammads-5080-bab-ii.doc Sejarah Singkat Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia]</ref>
Dalam sidang [[PKKI]] tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur Negara menurut UUD. Dalam UUD tadi disebutkan departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya. Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.<ref name="sejarah singkat"/>
Baris 150:
# [[Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Indonesia|Direktorat Jenderal Pemasyarakatan]]
# [[Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Indonesia|Direktorat Jenderal Imigrasi]]
# [[Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Indonesia|Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual]]
# [[Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Indonesia|Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia]]
# [[Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia|Inspektorat Jenderal]]
# [[Badan Pembinaan Hukum Nasional]]
# [[Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia]]
# [[Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia]]
# Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan
| |||