Revisi per 4 Januari 2017 00.51 sunting Reynan (bicara \| kontrib) Pengecualian blokir IP, Peninjau 4.048 suntingan →‎Masa kekuasaan Belanda I (1705 - 1811) ← Revisi sebelumnya		Revisi per 20 Januari 2017 23.20 sunting balikkan HsfBot (bicara \| kontrib) Bot 1.172.010 suntingan k Bot: Perubahan kosmetika Revisi selanjutnya →
Baris 1: [[Berkas:Karesidenan cirebon.png\|thumb\|Peta wilayah karesidenan Cirebon (setelah Indonesia merdeka)]] '''Karesidenan Cirebon''' atau bekas Karesidenan Cirebon yaitu wilayah administratif pemerintahan zaman [[Hindia Belanda]] dan zaman Inggris yang meliputi wilayah bekas [[kesultanan Cirebon]] setelah lepasnya wilayah Krawang sebelum tahun 1677 ketika sultan Cirebon pada saat itu pangeran Abdul Karim (Girilaya) dan kedua putranya yaitu pangeran Martawijaya dan Kartawijaya ditahan Mataram dan wali sultan Cirebon yang dijabat pangeran Wangsakerta didesak oleh Amangkurat 1 untuk memenuhi persyaratan agar Belanda mau membantu Mataram menumpas Trunojoyo (Trunojoyo berhasil membebaskan pangeran-pangeran Cirebon yang ditahan Mataram atas bantuan persenjataan Banten)<ref name=ekajati1>Ekajati, Edi Suherdi. 2005. Polemik naskah Pangeran Wangsakerta. Pustaka Jaya : [[Bandung]]</ref> Sebagai hasil desakan tersebut maka [[kesultanan Cirebon]] kehilangan banyak wilayah di pesisir baratnya (diantara sungai Cipunegara dan Citarum), sehingga yang tersisa pada saat peristiwa pembagian kesultanan Cirebon menjadi [[kesultanan Kasepuhan]] dan [[kesultanan Kanoman]] adalah wilayah yang membentang dari Luwung Malang (sekarang [[Haurgeulis, Indramayu\|Haurgeulis]]) hingga Galuh dan Sukapura di pesisir Selatan. Baris 55: Latar belakang dikeluarkannya peraturan tersebut salah satunya adalah penataan masyarakat, penguasa Belanda pada masa itu menginginkan agar masyarakat mendekati perusahaan kolonial dalam hal lapangan kerja, sementara dalam tataran kewilayahan paling kecil, masyarakat diperintahkan tinggal di desa yang jumlah penduduknya ditentukan, wilayah dengan jumlah penduduk kurang dari enam kepala keluarga tidak diakui keberadaannya dan harus bergabung dengan wilayah lain yang lebih besar, pemukiman dengan jumlah penduduk lebih dari sepuluh kepala keluarga diperbolehkan memiliki dua kepala (pimpinan), sementara pemukiman yang berisi enam hingga sepuluh kepala keluarga hanya diperbolehkan memiliki satu pemimpin.<ref name=bremen/> Pada tahun yang sama selain ditegaskan tentang penataan wilayah, ditemukan juga perintah dari penguasa kolonial pada masa itu untuk mengurangi jumlah kyai di Sukapura (tasikmalaya dan sekitarnya) serta mencabut hak mereka dari pembebasan tanam paksa (dalam hal ini kewajiban menanam kopi) Pada 13 Maret 1809, pemerintah kolonial Belanda menetapkan bahwa daerah kesultanan Cirebon (wilayah utara karesidenan Cirebon) terbagi atas daerah yang dikepalai oleh sultan-sultan yang mempunyai kedudukan sederajat dengan bupati, wilayah tersebut adalah, Cirebon dan Kuningan dikepalai oleh sultan Sepuh dari [[kesultanan Kasepuhan]], wilayah Maja dikepalai oleh sultan Anom dari [[kesultanan Kanoman]] dan wilayah Indramayu dikepalai oleh sultan Kacirebonan dari [[kesultanan Kacirebonan]] sementara wilayah [[kota Cirebon]] pada masa itu dibagi dua wilayahnya antara sultan Sepuh dan sultan Anom<ref>Dasuki, D.A. Dkk. 1977. Sejarah Indramayu. [[Indramayu]] : Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu</ref> Pada 20 Juni 1810, [[Herman Willem Daendels \| Gubernur Jendral Herman Willem Daendels]] memutuskan untuk menghapus wilayah Cirebon-Priangan dan wilayahnya dikendalikan langsung dari Batavia dengan nama ''Landdrostambt der Jacatrasche en Pranger Bovenlanden'' sementara sebagian dari bekas wilayah Cirebon-Priangan yakni wilayah Galuh dipinjamkan kepada [[kesultanan Yogyakarta]] karena tidak begitu menghasilkan dalam penanaman kopi == Masa kekuasaan Britania Raya (1811 - 1815) == Masa kekuasaan Britania Raya dimulai setelah [[Thomas Stamford Raffles]] berhasil mengalahkan Belanda dengan ditandatangani [[Kapitulasi Tuntang \| perjanjian Tuntang]] pada tahun 1811<ref>Kurnia, Anwar. Moh. Suryana. 2007. Sejarah Kelas VIII. [[Jakarta]] : Yudhistira</ref>, penyerangan Britania Raya ke wilayah Hindia Belanda dikarenakan adanya insiden pengibaran bendera Perancis oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda pada waktu itu yaitu [[Herman Willem Dandels]] disaat Britaia Raya dan negara eropa lainnya sedang bersatu melawan Napoleon. [[Kapitulasi Tuntang \| Perjanjian Tuntang]] menyatakan bahwa seluruh wilayah Hindia Belanda (termasuk wilayah [[kesultanan Cirebon]]) menjadi milik Britania Raya dibawan komando Britinia India (Inggris : British India) di [[Kalkuta]], [[India]] Masa kekuasaan Britania Raya berakhir dengan dikembalikannya wilayah Hindia Belanda (termasuk wilayah [[kesultanan Cirebon]] kepada Belanda pada tahun 1815

Keresidenan Cirebon: Perbedaan antara revisi