Djaelani Naro: Perbedaan antara revisi

Calon Wakil Presiden RI pada Sidang Umum MPR 1988 yang KONTROVERSIAL dan dipaksa mundur yg tidak Demokratis karena Presiden Terpilih Soeharto dapat menyatakan dapat bekerja sama atau tidak dengan Cawapres DR H J NARO SH, dengan mengancam mempergunakan Tap MPR no II/ MPR -RI 1973 yang isinya Presiden Terpilih dapat menyatakan pilihannya pada Wapres Terpilih dapat bekerja sama atau tidak sehingga Soeharto memilih Soedharmono SH sebagai Wakil Presidennya 1988-1993 pada masa itu ancaman Voting untuk pemilihan Wapres apabila terdapat 2 Calon Wakil Presiden membuat Soeharto Gerah karena fraksi ABRI MPR/Angkatan Bersenjata RI MPR tidak menginginkan Soedarmono SH menjadi Wapres yg dibuktikan dengan adanya Interupsi

Anggota MPR-RI PANGKOPKAMTIB Jenderal BENNY MOERDANI yang baru dicopot dari Jabatan PANGLIMA ABRI oleh Presiden Soeharto 3 Hari sebelum Sidang Umum MPR karena Presiden Soeharto sangat khawatir Jenderal BENNY MOERDANI Orang Terkuat di ABRI akan Mempengaruhi jalannya Sidang Umum MPR "Kebijakan Soeharto ini melawan ABRI " berusaha menenangkan Sidang Umum MPR yang ricuh karena Brigjen TNI Ibrahim Saleh menyelonong ke mimbar dan berbicara memaksa tanpa ijin Ketua MPR Jenderal KHARIS SUHUD sebagai pimpinan sidang , diikuti Ketua Partai ABRI Anggota MPR PANGLIMA ABRI yg baru Jenderal Tri Sutrisno mereka menyuruh turun Brigjen TNI Ibrahim Saleh yg dituduh "sakit jiwa " oleh Anggota MPR pendukung Sudharmono SH , ketika berbalik ke tempat duduknya dan melewati kelompok Anggota2 Fraksi PPP duduk Brigjen TNI Ibrahim Saleh mengatakan harus dipilih Wapres yg benar tanpa menjelaskan siapa yg dimaksud. Sejak saat itu hubungan Soeharto dgn ABRI atau TNI yg menjadi Tulang Punggungnya sejak Super Semar 11 Maret 1966 Merenggang jauh mirip Kasus Soekarno versusVERSUS TNI dan Menko Hankam/ KSAB Jenderal TNI AH Nasution serta Menpangad Jenderal TNI A Yani yg dibunuh G 30 S/PKI tahun 1965 bersama 5 Jenderal lainnya oleh Pasukan Cakra Birawa pengawal Presiden Soekarno