Djaelani Naro: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
k Robot: Perubahan kosmetika |
||
Baris 57:
== Riwayat ==
=== Kehidupan pribadi ===
HJ. Naro lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada [[3 Januari]] 1929. Ia menikah dengan seorang perempuan bernama Andalia Tirtaamidjaja SH Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Naro meninggal dunia pada [[28 Oktober]] 2000 setelah dirawat secara intensif di Rumah Sakit Pelni Petamburan, [[Jakarta Pusat]]. Jenazahnya kemudian dimakamkan di [[Taman Makam Pahlawan Kalibata]], [[Jakarta Selatan]].<ref name="Liputan 6"/>
Baris 69:
{{Reflist}} PENGALAMAN KERJA Jaksa Kejari Karawang,Kepala KEJARI SINGARAJA Bali, Kepala Dinas Reserse KEJATI Jakarta, Jaksa PEPERTI, Anggota Lembaga Pimpinan Hukum Nasional 1965, Pimpinan Umum Harian Jiwa Proklamasi 1965, Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman 1966-1968, Pimpinan Umum Harian Pancasila 1968 , Anggota DPR -GR 1968-1971, Anggota Staf Ahli Mentri Kehakiman 1968-1971, Wakil Ketua DPR-RI 1971-1978, Wakil Ketua MPR-RI 1972-1978, Wakil Ketua DPA-RI 1978-1983, Pembina Utama Madya Departemen Kehakiman 1978, Pembina Utama Departemen Kehakiman 1983, Wakil Ketua DPA-RI 1983- 1987, Wakil Ketua MPR/DPR-RI 1987-1992, Calon Wakil Presiden RI pada Sidang Umum MPR-RI Maret 1988 melawan Cawapres Sudharmono
{{negara-bio-stub|Indonesia}} RIWAYAT PERJUANGAN
Baris 85:
Yang berakibat dicopotnya Gubernur DKI Ali Sadikin karna menolak memenangkan Golkar dan Golkar kalah Di DKI Di muka Presiden Soeharto yg berdomisili di DKI walau Golkar menang Mayoritas Di daerah2 lain. Kemenangan PPP di DKI pada Pemilu 1977 menjadikan kesempatan untuk mempunyai Kursi Gubernur DKI, tetapi karena kemarahan Soeharto pada PPP membuat kursi Gubernur DKI hilang, Ali Moertopo Kepala Opsus pernah menawarkan kursi Gubernur DKI kepada DR HJ NARO SH dg syarat melepas jabatan Ketua DPP PPP, tapi ditolak mengingat Karir sebagai Politisi lebih penting dari jabatan Gubernur pada waktu itu , pada tahun 1981 Setelah 4 tahun DPP PPP ditawari kursi Wagub oleh Ketua Dewan Pembina Golkar Soeharto supaya jangan ada kesan Golkar Serakah , DR HJ NARO SH yg telah menjabat Ketua Umum DPP PPP sejak 1979 menggantikan MINTARDJA SH dari MI/Muslimin Indonesia penerus Masyumi mengambil Inisiatif menyeleksi Kader2 PPP yg mampu dg syarat Pegawai Negri Golongan minimal 4 A, ternyata yg ada terbatas sehingga Ketua Umum DR HJ NARO memaksakan sdr Asmawi Manaf dari Nahdlatul Ulama/NU PNS Depag Golongan 3 C menjadi Penjabat Wagub DKI dg melobi Golkar dan ABRI dan mendapat Persetujuan DPRD DKI, sedangkan Gubernur DKI sejak 1977 dijabat Letjen TNI Pur Cokropranolo mantan Sekretaris Militer Presiden Soeharto
Adanya peristiwa Lapangan Banteng ikut mempengaruhi keputusan2 yg ditetapkan para elite politik. PEMILU 1982 adalah pemilu terpanas mengingat aksi Pembakaran mobil-mobil yang beratribut Golkar yg masuk ke Daerah Tanah Abang, sebagai balasan kaca mobil pecah ketika konvoi PPP melewati kantor DPD Golkar DKI di Menteng. Ketua DPW P PP DKI dijabat oleh Drs Nur Widjojo sedangkan Ketua DPD Golkar DKI dijabat Mayjen TNI AD (Pur) H. Achmadi.
GERAKAN PEMUDA KA^BAH dipaksa Pemerintah Soeharto mengganti Lambang KA^BAH dan Nama KA^BAH mengikuti PPP mengganti penggunaan Lambang KA^BAH dengan alasan Pemerintah berbau Arab, PPP dan GERAKAN PEMUDA KA^BAH ganti memakai Lambang BINTANG dari PANCASILA Berdasarkan UU Parpol dan Golkar dan UU Keormasan tahun 1985. GERAKAN PEMUDA KA^BAH mengganti nama menjadi GENERASI MUDA PERSATUAN ( GMP) pada tahun 1986 dgn Ketua Umum Moh. Buang SH, Wakil Ketua Umum H M HUSSEIN NARO dan Sekjen Djoko Kertopati SH.
| |||