Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat: Perbedaan antara revisi

{{TOClimit|2}}

== Sejarah ==

 

Keraton Yogyakarta mulai didirikan oleh [[Pangeran Mangkubumi|Sultan Hamengku Buwono I]] beberapa bulan pasca [[Perjanjian Giyanti]] pada tahun [[1755]]. Lokasi keraton ini konon adalah bekas sebuah pesanggarahan<ref>''Pesanggrahan'' bermakna 'istana kecil' atau 'vila'</ref> yang bernama ''Garjitawati''. Pesanggrahan ini digunakan untuk istirahat iring-iringan jenazah raja-raja Mataram (Kartasura dan Surakarta) yang akan dimakamkan di [[Imogiri]]. Versi lain menyebutkan lokasi keraton merupakan sebuah mata air, ''Umbul Pacethokan'', yang ada di tengah hutan Beringan. Sebelum menempati Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono I berdiam di ''Pesanggrahan Ambar Ketawang'' yang sekarang termasuk wilayah Kecamatan Gamping Kabupaten [[Sleman]]<ref>Sultan Hamengku Buwono I pindah dari Pesanggrahan Ambar Ketawang ke Keraton Yogyakarta pada 7 Oktober 1756. Tanggal ini kemudian dijadikan tanggal berdirinya Kota Yogyakarta.</ref>.

 

=== Roto Wijayan ===

'''Kompleks Roto Wijayan''' merupakan bagian keraton untuk menyimpan dan memelihara kereta kuda. Tempat ini mungkin dapat disebut sebagai garasi istana. Sekarang kompleks Roto Wijayan menjadi ''Museum Kereta Keraton''. Di kompleks ini masih disimpan berbagai kereta kerajaan yang dahulu digunakan sebagai kendaraan resmi. Beberapa di antaranya ialah '' KNy Jimat'', ''KK Garuda Yaksa'', dan ''Kyai Rata Pralaya''. Tempat ini dapat dikunjungi oleh wisatawan.<ref name="On location"/>

 

 

=== Garebeg ===

Upacara Garebeg diselenggarakan tiga kali dalam satu tahun kalender/penanggalan Jawa yaitu pada tanggal dua belas bulan Mulud (bulan ke-3), tanggal satu bulan Sawal (bulan ke-10) dan tanggal sepuluh bulan Besar (bulan ke-12). Pada hari-hari tersebut Sultan berkenan mengeluarkan sedekahnya kepada rakyat sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan atas kemakmuran kerajaan. Sedekah ini, yang disebut dengan '''Hajad Dalem''', berupa '''pareden/gunungan''' yang terdiri dari ''Pareden Kakung'', ''Pareden Estri'', ''Pareden Pawohan'', ''Pareden Gepak'', dan ''Pareden Dharat'', serta ''Pareden Kutug/Bromo'' yang hanya dikeluarkan 8 tahun sekali pada saat Garebeg Mulud tahun Dal.

 

Namun demikian ada perbedaan antara Keraton Yogyakarta dengan Keraton/Istana kerajaan-kerajaan Nusantara yang lain. Sultan Yogyakarta selain sebagai Yang Dipertuan Pemangku Tahta Adat /Kepala Keraton juga memiliki kedudukan yang khusus dalam bidang pemerintahan sebagai bentuk keistimewaan daerah Yogyakarta. Dari permulaan DIY berdiri (de facto 1946 dan de yure 1950) sampai tahun 1988 Sultan Yogyakarta secara otomatis diangkat sebagai Gubernur/Kepala Daerah Istimewa yang tidak terikat dengan ketentuan masa jabatan, syarat, dan cara pengangkatan Gubernur/Kepala Daerah lainnya (UU 22/1948; UU 1/1957; Pen Pres 6/1959; UU 18/1965; UU 5/1974). Antara 1988-1998 Gubernur/Kepala Daerah Istimewa dijabat oleh Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah Istimewa yang juga Penguasa Paku Alaman. Setelah 1999 keturunan Sultan Yogyakarta tersebut yang memenuhi syarat mendapat prioritas untuk diangkat menjadi Gubernur/Kepala Daerah Istimewa (UU 22/1999; UU 32/2004). Saat ini yang menjadi Yang Dipertuan Pemangku Tahta adalah [[Hamengkubuwono X|Sultan Hamengku Buwono X]]

 

{{utama|Prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat}}

Prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dibentuk pada masa pemerintahan Hamengkubuwono I sekitar abad 17. Tepatnya pada tahun 1755Masehi. Prajurit yang terdiri atas pasukan-pasukan infanteri dan kavaleri tersebutsudah mempergunakan senjata-senjata api yang berupa bedil dan meriam. Selamakurang lebih setengah abad pasukan Ngayogyakarta terkenal cukup kuat, initerbukti ketika Hamengkubuwono II mengadakan perlawanan bersenjatamenghadapi serbuan dari pasukan Inggris di bawah pimpinan Jenderal Gillespie pada bulan Juni 1812. Di dalam Babad menceritakan bahwa perlawanan dari pihak Hamengkubuwono II hebat sekali. Namun semenjak masa PemerintahanHamengkubuwono III kompeni Inggris membubarkan angkatan perangKasultanan Yogykarta. Dalam perjanjian 2 Oktober 1813 yang ditandatanganioleh Sultan Hamengkubuwono III dan Raffles, dituliskan bahwa KesultananYogyakarta tidak dibenarkan memiliki angkatan bersenjata yang kuat. Di bawah pengawasan Pemerintahan Kompeni Inggris, keraton hanya boleh memilikikesatuan-kesatuan bersenjata yang lemah dengan pembatasan jumlah personel.Sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melakukan gerakan militer. Maka sejak itu fungsi kesatuan-kesatuan bersenjata sebatas sebagai pengawal sultan dan penjaga keraton.Ketika Pemerintahan Kolonial Belanda kembali berkuasa pasukan- pasukan bersenjata yang sudah lemah tersebut makin dikurangi sehingga tidak mempunyai arti secara militer. Menurut catatan yang ada, semasa pemerintahanHamengkubuwono VII sampai dengan masa pemerintahan HamengkubuwonoVIII yaitu antara tahun 1877 sampai dengan 1939 ada 13 kesatuan prajurit kratonyang meliputi: Kesatuan Sumoatmojo, Ketanggung, Patangpuluh, Wirobrojo,Jogokaryo, Nyutro, Dhaeng, Jager, Prawirotomo, Mantrijero, Langenastro,Surokarso dan Bugis.

Prajurit Bugis Prajurit Daeng Prajurit JogokaryoPrajurit Ketanggung Prajurit MantrijeroPrajurit Nyutro Prajurit Patangpuluh Prajurit PrawirotomoPrajurit Surokarso Prajurit Wirobrojo

 

Pada tahun 1942 semua kesatuan bersenjata keraton Yogyakartadibubarkan oleh pemerintahan Jepang. Tetapi mulai tahun 1970 kegiatan para prajurit keraton dihidupkan kembali. Dari ke tiga belas prajurit yang pernah ada baru sepuluh kesatuan atau bergada yang direkonstruksi dengan beberapa perubahan, baik dari pakaiannya, senjatanya maupun jumlah personel. (lihat foto-foto yang ditampilkan). Kesepuluh kesatuan prajurit tersebut yaitu: PrajuritWirobrojo, Prajurit Dhaeng, Prajurit Patangpuluh, Prajurit Jogokaryo, PrajuritMantrijero, Prajurit Prawirotomo, Prajurit Ketanggung, Prajurit Nyutro, PrajuritSurokarso dan Prajurit Bugis. Dewasa ini, kesepuluh kesatuan prajurit tersebutmasih dapat dilihat oleh masyarakat umum paling tidak se tahun tiga kali, yaitu pada upacara Garebeg Mulud, Garebeg Besar dan Garebeg Syawal, di alun-alunutara Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.