Agus Widjojo: Perbedaan antara revisi

[[Letjen]] [[TNI]] ([[Purnawirawan|Purn]].) '''Agus Widjojo''' ({{lahirmati|[[Solo]], [[Jawa Tengah]]|8|6|1947}}) adalah seorang [[purnawirawan]] [[perwira tinggi]] [[TNI Angkatan Darat]]. Agus saat ini menjabat sebagai [[Lemhannas|Gubernur Lemhannas]] sejak 15 April 2016. Jabatan militer terakhirnya adalah Kepala Staf Teritorial [[TNI]], Agus juga adalah mantan [[Daftar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia|Wakil Ketua]] [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]] mewakili Fraksi TNI/Polri periode 2001−2003 menggantikan [[Hari Sabarno]] yang diangkat menjadi [[Menteri Dalam Negeri]] dalam [[Kabinet Gotong Royong]].<ref>{{cite book|title=Political Reform in Indonesia After Soeharto|last=Crouch|first=Harold|authorlink=Harold Crouch|page=158|year=2010|publisher=Institute of Southeast Asian Studies|isbn=978-981-230-920-4}}</ref><ref>[http://www.kemitraan.or.id/id/agus-widjojo AGUS WIDJOJO]</ref>

Selama pengangkatannya sebagai Komandan [[Sekolah Staf dan Komando TNI]] (SESKO TNI), sebuah [[wadah pemikir]] TNI, dia bertanggung jawab untuk restrukturisasi doktrin politik dan keamanan TNI. Agus Widjojo telah memainkan peran yang penting dalam pembaruan militer. Pada tahun 1998, ia bahkan pernah berpendapat bahwa militer seharusnya keluar dari [[politik]] dengan mengatakan, "Mereka yang melihat kebutuhan untuk menjadikan militer sebagai bagian dari sistem yang lebih demokratis adalah mereka yang telah terkena sistem demokrasi".<ref>[http://www.kemitraan.or.id/id/agus-widjojo "Kemitraan: Agus Widjojo"]</ref> Pada 1998, Letjen Agus Widjojo dan Letjen [[Susilo Bambang Yudhoyono]] adalah jenderal bintang tiga semasa [[Wiranto]] waktu itu Panglima TNI, diminta menyiapkan konsep reformasi TNI.<ref>[https://m.tempo.co/read/news/2015/09/28/078704517/sby-kalau-ada-yang-mau-kudeta-saya-paling-depan-menolak "SBY-Kalau ada yang mau kudeta, Saya paling depan menolak!"]</ref> Konsep tersebut dinamakan "Paradigma Baru TNI". Saat menjadi Wakil Ketua MPR pun, Beliau-lah yang memimpin Fraksi TNI/Polri untuk mundur dari parlemen dan fraksi tersebut dilikuidasi, yang dimanadi mana fakta sejarah yaitu MPR 1999-2004 ialah periode terakhir TNI/Polri berada di parlemen.<ref>[https://successfulsocieties.princeton.edu/interviews/agus-widjojo "Pricenton Interview: Lt. Gen Ret Agus Widjojo"]</ref>

Dalam peluncuran bukunya tahun 2015 mengenai Transformasi TNI, dia mengemukakan pada pemerintahan saat ini banyak peran di luar profesi kemiliteran yang “dititipkan” untuk dilaksanakan TNI, di antaranya mewujudkan swasembada pangan dan lain-lain. Menurut Widjojo, peran dan tugas utama TNI adalah pertahanan negara dan setelah disadari banyak peran di luar kemiliteran pada saat itu mengganggu kehidupan demokrasi Indonesia maka jangan lagi TNI ditarik ke wilayah itu. Dia tegaskan, kepercayaan diri kalangan elitelite dan pucuk pimpinan sipil negara ini dapat ditinggikan dengan lebih menumbuhkan kapasitas di antara mereka.<ref>[http://www.antaranews.com/berita/520503/letjen-purn-agus-widjojo-luncurkan-buku-transformasi-tni "Letjen Purn Agus Widjojo luncurkan Buku Transformasi TNI"]</ref> [[Tentara Nasional Indonesia]] perlu memusatkan perhatian pada tugas pokoknya menjaga pertahanan nasional, sehingga sebagai implikasinya mesti melepaskan tanggung jawab di sektor keamanan dalam negeri, seperti dalam kasus tumpang tindih [[TNI AL]] dengan [[Bakamla]]. “Masih ada salah pengertian bahwa keamanan laut dan keamanan maritim berada di tangan TNI Angkatan Laut. Perlu ditanamkan pengertian, fungsi keamanan maritim merupakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan nasional yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum sipil,” kata Agus.<ref>[http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151004163018-20-82691/tumpang-tindih-aturan-penegakan-hukum-maritim/"Tumpang Tindih Aturan Penegakan Hukum Maritim"]</ref>