Keresidenan Cirebon: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
Baris 26:
== Masa kekuasaan Belanda ==
Pada masa kekuasaan Belanda yang masuk dengan berbagai perjanjian ke Cirebon dan akhirnya Belanda berhasil menyingkirkan kekuasaan politik para sultan di Cirebon dengan diangkatnya Jacob Palm pada tahun 1700-an.
Pada masa kekuasaan Belanda yang masuk dengan berbagai perjanjian ke Cirebon dan akhirnya Belanda berhasil menyingkirkan kekuasaan politik para sultan di Cirebon dengan diangkatnya Jacob Palm, pada masa kemudian Belanda mulai menerapkan peraturan-peraturan di Cirebon seperti yang tertuang dalam ''reglement op het beheer van Cheribonesche Landen'' (peraturan tentang pengelolaan wilayah Cirebon) yang dikeluarkan pada 2 Februari 1809 di masa [[Herman Willem Daendels | gubernur jendral Herman Willem Daendels]] yang mengatur dengan jelas tentang struktur kewilayahan bahwa ''Cheribonesche Landen'' (wilayah Cirebon) dibagi dalam dua wilayah yaitu wilayah kesultanan Cirebon dan wilayah ''Cheribonesche-Preanger Landen'' (wilayah Priyangan-Cirebon) <ref name=bremen>Bremen, Jan. 2014. Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870. [[Jakarta]] : Yayasan Pustaka Obor Indonesia</ref>, posisi para sultan-sultan (telah dicabut hak politiknya), patih, tentang pemberian iuran, tentang sistem kerja paksa dan kewajiban anak negeri, polisi, pembuatan jalan dan dinas pos.▼
Pada tahun 1808 [[Herman Willem Daendels | gubernur jendral Herman Willem Daendels]] mengeluarkan sebuah instruksi kepada para bupati agar tidak membiarkan para pemuda yang cukup umur untuk tidak menikah, instruksi tersebut tertuang sebagai berikut ;
{cquote| een der voornaamste zorgen van de regenten zal ook moeten zijn, dat de gemeene inlander niet ongetrouwd blijve, maar alle huwbare jongelingen en jonge vrouwen zich behoorlijk in den echtenstaat begeven, dewijl heirdoor het ledig loopen en roundzwerven, alsmede vere andere onheilen, voorgekomen worden en de bevolking op en geregelde wijze komt te vermeerderen}<ref>van Deventer, S. 1865. Bijdragen tot de kennis van het Landelijk Stelsel op Java. Zalt-Bommel : Joh. Norman en Zoon</ref>
▲Pada
Latar belakang dikeluarkannya peraturan tersebut salah satunya adalah penataan masyarakat, penguasa Belanda pada masa itu menginginkan agar masyarakat mendekati perusahaan kolonial dalam hal lapangan kerja, sementara dalam tataran kewilayahan paling kecil, masyarakat diperintahkan tinggal di desa yang jumlah penduduknya ditentukan, wilayah dengan jumlah penduduk kurang dari enam kepala keluarga tidak diakui keberadaannya dan harus bergabung dengan wilayah lain yang lebih besar, pemukiman dengan jumlah penduduk lebih dari sepuluh kepala keluarga diperbolehkan memiliki dua kepala (pimpinan), sementara pemukiman yang berisi enam hingga sepuluh kepala keluarga hanya diperbolehkan memiliki satu pemimpin.<ref name=bremen/>
| |||