Transmigrasi: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Suntingan aplikasi seluler |
Tag: Suntingan aplikasi seluler |
||
Baris 37:
Setelah kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda tahun 1949 di bawah [[Presiden Indonesia|pemerintahan]] [[Soekarno]], program transmigrasi dilanjutkan dan diperluas cakupannya sampai [[Papua]]. Pada puncaknya antara tahun 1979 dan 1984, 535.000 keluarga (hampir 2,5 juta jiwa) pindah tempat tinggal melalui program transmigrasi. Dampak demografisnya sangat besar di sejumlah daerah; misalnya, pada tahun 1981, 60% dari 3 juta penduduk provinsi [[Lampung]] adalah transmigran. Pada tahun 1980-an, program ini didanai oleh [[Bank Dunia]] dan [[Bank Pembangunan Asia]] serta negara-negara [[dunia Barat|Barat]] yang memuji kebijakan [[anti-komunisme|anti-komunis]] Soeharto.<ref>{{Cite book|title=Imperial Nature: The World Bank and Struggles for Social Justice in the Age of Globalization|first=Michael|last=Goldman|publisher=[[Yale University Press]]|year=2006|page=299}}</ref> Akibat [[krisis energi 1979]] dan peningkatan biaya transportasi, anggaran dan rencana transmigrasi dipotong.<ref name="Anata">{{Cite book|title=The Indonesian Crisis: A Human Development Perspective|first=Aris|last=Anata|publisher=Institute of Southeast Asian Studies|year=2003|pages=229–230}}</ref>
Pada era tahun [[1989]], akibat perluasan [[jembatan]] [[kereta api]] [[sungai|Kali Cakung]] di [[kilometer|km]] 33+1/20 lintas [[Wanaherang, Gunung Putri, Bogor|Wanaherang]]-[[Jatimekar, Jati Asih, Bekasi|Jabung]]-[[Stasiun Cakung|Cakung]] menjadi 20 [[hektar|ha]] dengan membongkar 120.000 bangunan, seperti 60.000 [[rumah]], 2.000 gedung [[sekolah]] dan berbagai bangunan lainnya seperti warung, puskesmas, balai ketua [[rukun warga|RW]], balai ketua [[rukun tetangga|RT]], balai ketua kampung, dll. Sebanyak 36 [[rukun tetangga|RT]], 12 [[rukun warga|RW]] dan 2 kampung dihapus dan digabung
Kemudian, pada era tahun [[2005]], akibat pembangunan [[Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta]] seksi Hankam-Cikunir sepanjang 6,5 [[kilometer|km]], sebanyak 2.520.000 bangunan yang terdiri dari 1.800.000 [[rumah]], 90.000 [[sekolah]], 60.000 [[toko|warung]] dan beberapa bangunan lainnya seperti puskesmas, kantor balai [[desa]], [[stasiun kereta api]], kantor ketua [[Rukun warga|RW]], kantor ketua [[Rukun tetangga|RT]], kantor polisi sub sektor, kantor ketua [[dusun|kampung]], bar, makam, dll, dibongkar. Sejumlah prasarana [[kereta api|perkeretaapian]] seperti [[rel]], [[wesel]] dan [[sinyal kereta api|persinyalan]] juga dibongkar. Sebanyak 225 [[rukun tetangga|RT]], 45 [[rukun warga|RW]] dan 5 kampung dihapus dan digabung (berdasarkan Perda [[Kota Bekasi]] nomor 25 tahun [[2005]]).
Pada bulan Agustus 2000 setelah [[krisis keuangan Asia]] dan [[Kejatuhan Soeharto|jatuhnya rezim Soeharto]], pemerintah Indonesia mulai mengurangi skala program transmigrasi karena sedikitnya anggaran.
|