Badan Penyelenggara Jaminan Sosial: Perbedaan revisi

k
Robot: Perubahan kosmetika
k (Robot: Perubahan kosmetika)
Lembaga ini bertanggung jawab terhadap Presiden. BPJS berkantor pusat di Jakarta, dan bisa memiliki kantor perwakilan di tingkat provinsi serta kantor cabang di tingkat kabupaten kota.
 
== Kepesertaan Wajib ==
Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS. <ref>[http://www.bumn.go.id/jamsostek/id/publikasi/berita/indonesia-2014-semua-wni-wajib-bayar-iuran-bpjs/ 2014, Semua WNI Wajib Bayar Iuran BPJS]</ref>
 
# Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52.
 
== Sejarah pembentukan ==
Sejumlah fraksi di DPR dan pemerintah menginginkan agar BPJS II (BPJS Ketenagakerjaan) bisa beroperasi selambat-lambatnya dilakukan 2016. Sebagian menginginkan 2014. Akhirnya disepakati jalan tengah, BPJS II berlaku mulai Juli 2015. Rancangan Undang-undang tentang BPJS pun akhirnya disahkan di DPR pada 28 Oktober 2011. <ref>[http://www.menkokesra.go.id/content/uu-bpjs-disahkan-dpr UU BPJS Disahkan DPR]</ref>
 
Direktur Konsultan Jaminan Sosial Martabat Dr. Asih Eka Putri, menilai bahwa rumusan iuran JKN belum mampu menyertakan prinsip gotong-royong dan keadilan.&nbsp;Formula iuran juga belum mampu mengoptimalkan mobilisasi dana publik untuk penguatan sistem kesehatan, khususnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan. <ref>[http://www.jamsosindonesia.com/identitas/iuran_regresif_jkn_rugi Iuran Regresif, JKN Rugi]</ref>
 
== Proses transformasi ==
Kementerian Sosial mengklaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang berlaku pada awal 2014 akan menjadi program jaminan sosial terbaik dan terbesar di Asia.<ref>[http://www.portalkbr.com/berita/nasional/2686957_4202.html Kemensos: BPJS Indonesia Akan Jadi yang Terbesar dan Terbaik di Asia]</ref>
 
Namun pelaksanaan [[Sistem Jaminan Sosial Nasional]] oleh BPJS pada 2014 diperkirakan terkendala persiapan dan infrastruktur. Misalnya, jumlah kamar rumah sakit kelas III yang masih kurang 123 ribu unit. Jumlah kamar rumah sakit kelas III saat ini tidak bisa menampung 29 juta orang miskin. Kalangan DPR menilai BPJS Kesehatan belum siap beroperasi pada 2014 mendatang.<ref>[http://www.portalkbr.com/berita/nasional/2510997_4202.html DPR: BPJS Belum Siap Beroperasi pada 2014]</ref>
 
== Referensi ==
{{reflist|2}}
 
* [http://www.bpjs.info/ Media Sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial]
* [http://kartubpjs.com/ Informasi Kartu BPJS]
 
[[Kategori:Lembaga pemerintahan Indonesia]]