Penyatuan Jerman: Perbedaan antara revisi

Sebelum tahun 1806, terdapat lebih dari 300 entitas politik di wilayah Eropa Tengah yang berbahasa Jerman. Sebagian besar merupakan bagian dari [[Kekaisaran Romawi Suci]] atau dominion [[Wangsa Habsburg]]. Luas entitas-entitas tersebut bervariasi dari yang kecil dan kompleks (seperti wilayah keluarga [[Hohenlohe]]) hingga yang besar seperti [[Kerajaan Bayern]] dan [[Kerajaan Prusia|Prusia]]. Sistem pemerintahan entitas-entitas tersebut juga bermacam-macam. Beberapa merupakan [[kota kekaisaran bebas]] dengan luas yang berbeda-beda (seperti [[Augsburg]] yang kuat dan [[Weil der Stadt]] yang sangat kecil). Terdapat pula wilayah-wilayah keuskupan dengan luas dan pengaruh yang bermacam-macam pula, seperti [[Biara Reichenau]] yang kaya dan [[Keuskupan Agung Köln]] yang kuat. Selain itu terdapat negara-negara bersistem dinasti seperti [[Kadipaten Württemberg|Württemberg]]. Wilayah-wilayah tersebut (atau sebagian — Wangsa [[Monarki Habsburg|Habsburg]] dan [[Hohenzollern|Hohenzollern Prusia]] juga memiliki wilayah di luar Kekaisaran) merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Suci, yang pada saat itu meliputi lebih dari 1.000 entitas. Semenjak abad ke-15, dengan beberapa pengecualian, [[elektor-pangeran]] Kekaisaran Romawi Suci memilih kepala [[Wangsa Habsburg]] sebagai pemegang gelar [[Kaisar Romawi Suci]]. Di antara negara-negara berbahasa Jerman, mekanisme administratif dan hukum Kekaisaran Romawi Suci mewadahi penyelesaian sengketa antara petani dan tuan tanah, baik antar [[jurisdiksi]] maupun di dalam jurisdiksi. Melalui [[lingkar kekaisaran]] (''Reichskreise''), sekelompok negara menggabungkan sumber daya dan mendorong kepentingan regional dan organisasional, termasuk kerjasamakerja sama ekonomi dan perlindungan militer.<ref>Sebagai contoh, lihat James Allen Vann, ''The Swabian Kreis: Institutional Growth in the Holy Roman Empire 1648–1715''. Vol. LII, Studies Presented to International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions. Bruxelles, 1975. Mack Walker. ''German home towns: community, state, and general estate, 1648–1871''. Ithaca, 1998.</ref>

[[Konstitusi Jerman Utara]] pada tahun 1866 menjadi [[Konstitusi Kekaisaran Jerman]] pada tahun 1871 (dengan beberapa penyesuaian makna). Dengan konstitusi baru ini, Jerman memperoleh beberapa karakteristik demokratik: salah satunya adalah keberadaan [[Reichstag (Kekaisaran Jerman)|Reichstag]] yang - berlawanan dengan Parlemen Prusia - merupakan dewan perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh laki-laki yang telah mencapai usia 25 tahun. Selain itu, pemilihan umum pada umumnya bebas dari kecurangan, sehingga menimbulkan rasa bangga akan parlemen nasional.<ref>Blackbourn, ''Long Century'', hlm. 267.</ref> Namun, pengesahan undang-undang memerlukan persetujuan dari ''Bundesrat'', dewan federal yang terdiri dari perwakilan dari negara bagian, yang sangat dipengaruhi oleh Prusia. Akibatnya, Prusia memiliki pengaruh yang kuat di kedua badan, dan kekuatan eksekutif berada di tangan Raja Prusia sebagai ''Kaiser'', yang kemudian mengangkat kanselir federal. Kanselir bertanggang jawab hanya kepada kaisar. Secara resmi, kanselir berfungsi sebagai kabinet yang terdiri dari satu orang dan bertanggung jawab atas segala urusan negara; pada praktiknya, [[Sekretaris Negara]] (pejabat tinggi birokrasi yang mengatur keuangan, perang, urusan luar negeri, dll) bertindak sebagai menteri tidak resmi. Kecuali pada tahun 1872–1873 dan 1892–1894, kanselir kekaisaran juga menjabat sebagai perdana menteri di Prusia. Dewan Kekaisaran memiliki wewenang untuk menyetujui, mengamandemenmengamendemen, atau menolak rancangan undang-undang, tetapi tidak memiliki hak inisiatif undang-undang (wewenang ini ada di tangan kanselir). Negara-negara bagian tetap memiliki pemerintahannya sendiri, tetapi angkatan bersenjata mereka berada di bawah kendali Prusia. Militer negara-negara yang lebih besar (seperti Bayern dan Sachsen) memiliki otonomi tertentu, tetapi kemudian direformasi agar dapat dikoordinasikan dengan asas militer Prusia. Selain itu, militer negara-negara tersebut berada di bawah kendali pemerintahan federal pada masa perang.<ref>Blackbourn, ''Long Century'', hlm. 225–301.</ref>