Transmigrasi: Perbedaan antara revisi

Setelah kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda tahun 1949 di bawah [[Presiden Indonesia|pemerintahan]] [[Soekarno]], program transmigrasi dilanjutkan dan diperluas cakupannya sampai [[Papua]]. Pada puncaknya antara tahun 1979 dan 1984, 535.000 keluarga (hampir 2,5 juta jiwa) pindah tempat tinggal melalui program transmigrasi. Dampak demografisnya sangat besar di sejumlah daerah; misalnya, pada tahun 1981, 60% dari 3 juta penduduk provinsi [[Lampung]] adalah transmigran. Pada tahun 1980-an, program ini didanai oleh [[Bank Dunia]] dan [[Bank Pembangunan Asia]] serta negara-negara [[dunia Barat|Barat]] yang memuji kebijakan [[anti-komunisme|anti-komunis]] Soeharto.<ref>{{Cite book|title=Imperial Nature: The World Bank and Struggles for Social Justice in the Age of Globalization |first=Michael |last=Goldman|publisher=[[Yale University Press]]|year=2006|page=299}}</ref> Akibat [[krisis energi 1979]] dan peningkatan biaya transportasi, anggaran dan rencana transmigrasi dipotong.<ref name="Anata">{{Cite book|title=The Indonesian Crisis: A Human Development Perspective|first=Aris|last=Anata|publisher=Institute of Southeast Asian Studies |year=2003|pages=229–230}}</ref>