Revisi per 14 Oktober 2015 10.15 sunting 112.215.44.133 (bicara) Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler ← Revisi sebelumnya		Revisi per 10 Maret 2016 07.26 sunting balikkan Rachmat-bot (bicara \| kontrib) Bot 110.443 suntingan k Robot: Perubahan kosmetika Revisi selanjutnya →
Baris 1: '''Lembaga negara''' adalah institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\| UUD 1945]]. Sebelum amandemen UUD 1945, disebut lembaga tinggi negara dan hanya terdiri atas: * Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), * Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Baris 36: == [[Mahkamah Agung Indonesia\|Mahkamah Agung]] == '''Mahkamah Agung''' (disingkat '''MA''') adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan [[Indonesia]] yang merupakan pemegang [[kekuasaan kehakiman di Indonesia\|kekuasaan kehakiman]] bersama-sama dengan [[Mahkamah Konstitusi Indonesia\|Mahkamah Konstitusi]] dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Baris 42: '''Mahkamah Konstitusi''' (disingkat '''MK''') adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan [[Indonesia]] yang merupakan pemegang [[kekuasaan kehakiman di Indonesia\|kekuasaan kehakiman]] bersama-sama dengan [[Mahkamah Agung Indonesia\|Mahkamah Agung]]. == [[Badan Pemeriksa Keuangan]] == '''Badan Pemeriksa Keuangan''' (disingkat '''BPK''') adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan [[Indonesia]] yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut [[UUD 1945]], BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.

Lembaga tinggi negara: Perbedaan antara revisi