Amir Machmud: Perbedaan antara revisi

'''Amirmachmud''' ({{lahirmati|[[Cimahi]]|21|2|1923|[[Cimahi]]|21|4|1995}}) adalah seorang Jenderal [[Tentara Nasional Indonesia|Militer Indonesia]] yang merupakan saksi mata penandatanganan [[Supersemar]], sebuah dokumen serah terima kekuasaan dari Presiden [[Sukarno]] kepada Jenderal [[Suharto]].

 

 

Amirmachmud lahir pada 21 Februari 1923 di Cimahi, Jawa Barat. Ia adalah anak kedua dari lima bersaudara dan ayahnya bekerja untuk sebuah [[perusahaan publik]] di bawah Pemerintah Kolonial Belanda.

Setelah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1940, Amirmachmud mulai memikirkan karier yang ia akan lakukan. Pada tahun 1941 ia mengambil kursus [[topografi]], meskipun tidak pernah datang untuk itu.

 

 

 

Pada tahun 1942, Pemerintah Kolonial Belanda dikalahkan oleh [[Tentara Kekaisaran Jepang]] dan Indonesia berada di bawah pendudukan Kekaisaran Jepang. Pada tahun 1943, dengan gelombang perang mulai berbalik melawan mereka, Jepang mendirikan [[Pembela Tanah Air]] ([[PETA]]). PETA merupakan kekuatan tambahan yang berisi orang Indonesia dan dirancang untuk meningkatkan jumlah pasukan untuk Jepang dan membantu mereka dalam melawan [[Amerika Serikat]] yang memutuskan untuk menyerang [[Jawa]]. Amirmachmud bergabung dengan PETA dan menjadi komandan [[peleton]].

 

 

Pada 17 Agustus 1945, pemimpin nasionalis [[Soekarno]] dan [[Mohammad Hatta]] memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Hari kemudian, Sukarno menyerukan orang Indonesia yang berbadan sehat untuk mengumpulkan senjata dan kelompok sendiri dalam persiapan pembentukan Tentara Nasional Indonesia. Kelompok-kelompok milisi yang dikenal sebagai [[Badan Keamanan Rakyat]] (BKR) dibentuk dan Amirmachmud memimpin salah satunya ke [[Lembang]], [[Jawa Barat]].

Setelah situasi mulai tenang, Amirmachmud memiliki karier militer yang relatif lancar dan menjabat sebagai Panglima [[Batalyon]] di [[Tasikmalaya]] dan [[Garut]] sebelum diangkat menjadi Kepala Staf [[Resimen]] di [[Bogor]]. Setelah mengabdi di Bogor, Amirmachmud menjabat sebagai Kepala Staf Panglima KODAM VI/Siliwangi.

 

 

Pada tahun 1958, Amirmachmud dipindahkan ke [[Jakarta]] di mana ia bekerja sebagai anggota staf di markas besar Angkatan Darat selama dua tahun.

Pada tahun 1960, Amirmachmud dikirim ke Bandung untuk menghadiri [[Seskoad]]. Di sana, ia belajar tentang politik dan ekonomi, mata pelajaran penting bagi seorang prajurit dalam ketentaraan, ia juga mendapatkan lebih banyak dan lebih terlibat dalam menjalankan pemerintahan. Amirmachmud juga berkenalan dengan [[Soeharto]] selama waktunya di Seskoad.<ref name="Supersemar">{{cite book |last= Elson |first= Robert |title= Suharto: A Political Biography |year= 2001 |publisher= The Press Syndicate of the University of Cambridge |location= UK |language= |isbn=0-521-77326-1 |page= 78}}</ref>

 

 

 

Pada tahun 1962, Presiden Soekarno menetapkan bahwa Indonesia akan menduduki [[Irian Barat]] dan membuat perintah perang untuk pembebasan Irian Barat. Untuk operasi ini, Soeharto diangkat menjadi komandan lapangan dan sekali lagi, ia menunjukkan kepercayaannya kepada Amirmachmud dengan menunjuknya untuk posisi Kepala Staf Operasional. Namun, setelah beberapa serangan militer kecil, Belanda berada di bawah tekanan dari Amerika Serikat dan menandatangani [[Perjanjian New York]] untuk menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, memberikan kesempatan diadakannya [[Pepera|referendum]], agar Irian Barat bisa memilih kemerdekaannya.

 

 

Tugas pertama Amirmachmud sekarang sebagai Pangdam. Pada tahun 1962, ia diangkat sebagai Panglima KODAM X/Lambung Mangkurat, yang bertanggung jawab untuk keamanan [[Kalimantan Selatan]].

Selama menjadi Pangdam, [[G30S/PKI]] meletus, mereka membuat usaha kudeta di [[Jakarta]] pada 1 Oktober 1965. Pada siang hari, Gerakan G30S mengumumkan pembentukan [[Dewan Revolusi Indonesia|Dewan Revolusi]] yang mencakup Amirmachmud sebagai anggota. Amirmachmud, seperti banyak jenderal anti-komunis lainnya yang masuk dalam daftar, dengan cepat menyangkal tuduhan tersebut. Hari akan selesai dengan Soeharto mengambil kembali kendali situasi di Jakarta dan [[PKI]] dituduh sebagai penyebab di balik Gerakan G30S.

 

 

Pada bulan Desember tahun 1965, Amirmachmud diangkat Panglima [[Kodam Jaya|KODAM V/Jaya]] dan dia sekarang bertanggung jawab untuk keamanan [[Jakarta]] dan sekitarnya.

 

 

Pada awal tahun 1966, popularitas Sukarno menurun, cukup bagi orang untuk secara terbuka menentang dia melalui sarana protes. Yang paling vokal dari para demonstran adalah [[Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia]] ([[KAMI]]) yang pada tanggal 10 Januari menuntut agar PKI dilarang, simpatisan PKI ditangkap dan harga harus diturunkan, tuntutan mereka tersebut dikenal dengan nama [[Tritura]]. Amirmachmud dan Tentara mendukung, mendorong, dan melindungi demonstran. Untuk membuat hal-hal lebih praktis, Amirmachmud bersama dengan [[Umar Wirahadikusumah]] ([[Pangkostrad]]) dan [[Sarwo Edhie Wibowo]] (Komandan [[RPKAD]]) atas izin Kepala Staf Kostrad, [[Kemal Idris]] untuk mengambil kendali dari pasukan mereka yang sekarang terkonsentrasi di Jakarta.

 

 

 

Pada [[11 Maret]] [[1966]], Sukarno menggelar Rapat Kabinet dan mengundang Amirmachmud untuk menghadirinya. Sebelum pertemuan tersebut Sukarno bertanya kepada Amirmachmud tentang situasi aman atau tidak, Amirmachmud menjawab aman. Sukarno kemudian memulai pertemuan yang ditandai oleh ketidakhadiran Suharto. 10 menit pertemuan berlangsung, Amirmachmud didekati oleh Brigadir Jenderal Sabur, Komandan [[Resimen Tjakrabirawa]]. Sabur mengatakan bahwa ada pasukan yang tak dikenal di luar. Amirmachmud mengatakan kepada Sabur untuk tidak khawatir tentang hal itu.

Di Bogor, tiga jenderal tersebut bertemu dengan Sukarno dan sekali lagi Amirmachmud berkata kepada Sukarno bahwa situasi aman. Sukarno menjadi marah padanya, bertanya bagaimana bisa situasi akan aman ketika protes sedang terjadi. Sukarno kemudian mulai mendiskusikan pilihan dengan Basuki, Jusuf, dan Amirmachmud sebelum akhirnya meminta mereka bagaimana ia bisa mengurus situasi. Amirmachmud menyarankan agar Sukarno memberi Suharto beberapa kekuatan dan memerintah Indonesia dengan dia sehingga semuanya dapat diamankan. Pertemuan tersebut kemudian dibubarkan lalu Sukarno mulai mempersiapkan sebuah [[Keputusan Presiden]].

 

 

Pada 13 Maret Sukarno memanggil Amirmachmud, Basuki, dan Jusuf. Soekarno marah karena Suharto telah melarang [[Partai Komunis Indonesia]] (PKI) dan tiga jenderal mengatakan Supersemar tidak mengandung instruksi tersebut. Sukarno kemudian memerintahkan untuk membuat sebuah surat untuk memperjelas isi dari Supersemar tapi tidak ada yang pernah datang selain dari salinan-salinan yang mantan Duta Besar Kuba, [[AM Hanafi]] kumpulkan.

 

 

 

Ketika Suharto menggantikan Sukarno dari kekuasaannya sebagai Presiden pada tahun 1967, Amirmachmud masih terus menjadi Panglima Kodam V/Jaya. Pada awal 1969, [[Basuki Rahmat]], yang menjadi Menteri Dalam Negeri meninggal mendadak. Amirmachmud kemudian dipindahkan dari jabatannya sebagai Panglima Kodam V/Jaya untuk mengambil tempat Basuki sebagai Menteri Dalam Negeri.

Selama masa jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri, Amirmachmud mengembangkan reputasi sebagai orang yang "menyapu" oposisi dan pembangkang pemerintah. Hal ini membuatnya mendapatkan julukan "[[Buldoser]]". Amirmachmud juga menangani dengan keras orang-orang yang masuk penjara karena diduga menjadi terlibat dengan [[PKI]]. Pada tahun 1981, ia memerintahkan bahwa mantan [[wikt:narapidana|narapidana]] mesti diberi pengawasan khusus.

 

 

 

Selain menjadi Menteri Dalam Negeri, Amirmachmud juga Ketua LPU. [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1971|Pemilihan legislatif 1971]], [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1977|1977]], dan [[Pemilihan umum legislatif Indonesia 1982|1982]] diselenggarakan di bawah pengawasannya.

 

 

Pada tahun 1982, Amirmachmud terpilih sebagai [[Daftar Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat|ketua]] [[MPR]] dan seperti semua pimpinan MPR lainnya, ia juga merangkap sebagai [[Daftar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat|ketua]] [[Dewan Perwakilan Rakyat]].

Di DPR, Amirmachmud memimpin lewat undang-undang reorganisasi struktur MPR, DPR, dan DPRD, menetapkan aturan untuk [[partai politik]], dan meletakkan pedoman untuk referendum.

 

Amirmachmud pensiun setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Ketua MPR/DPR.

 

Dia meninggal pada tanggal 21 April 1995.

 

Amirmachmud menikah dengan Siti Hadidjah, dan ia memiliki dua anak, Anon Badariah dan Bambang Permadi Amirmachmud. Jenderal bintang empat ini memiliki 10 cucu. Ketika Siti meninggal, dia menikah lagi dengan Shri Hardhani Sadat Siswojo.

 

Amirmachmud menjadi teman dekat dengan sesama saksi penandatanganan Supersemar lainnya, [[M. Jusuf]]. Sebelum meninggal, Amirmachmud meminta agar Jusuf menghadiri pemakamannya. Permintaan ini tidak pernah dipenuhi Jusuf, ia tidak dapat menghadiri pemakamannya. Amirmachmud juga meninggalkan Jusuf sebuah surat rahasia.

 

{{Cquote|Supersemar itu benar-benar mukjizat Allah.}}

 

{{reflist}}

 

* [http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285-ensiklopedi/4019-mendagri-tiga-periode Biografi Amirmachmud di situs tokohindonesia]

* [http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/cabinet_personnel/popup_profil_pejabat.php?id=292&presiden_id=2&presiden=suh Biodata Amirmachmud di situs Kepustakaan Presiden]