Sidang Nürnberg: Perbedaan antara revisi

Sebuah dokumen yang dibeberkan pada tanggal [[2 Januari]] [[2006]] dari Kabinet Perang Inggris ([[War Cabinet]]) di [[London]] menunjukkan bahwa pada awal bulan Desember 1942, kabinet telah merundingkan kebijakan mereka untuk hukuman dari para pemimpin [[Nazi]] apabila mereka tertangkap. [[Perdana Menteri Inggris]] ''(Prime Minister of the United Kingdom)'' [[Winston Churchill]] lalu menganjurkan suatu kebijakan dari [[eksekusi musim panas]] <ref>[[:en:summary execution]]</ref> dengan menerapkan Undang-undang Pembatalan Hak Sipil ([[Act of Attainder]]) guna menghindari rintangan hukum, dan hanya ini cara yang bisa dilakukan guna menghindari tekanan [[Amerika Serikat|Amerika]] kelak dalam peperangan. Pada akhir tahun 1943 selama berlangsungnya pertemuan tripartit saat jamuan makan malam (''Tripartite Dinner Meeting) pada [[Konferensi Teheran]], pemimpin [[Soviet]], [[Joseph Stalin]], mengusulkan untuk mengeksekusi 50.000-100.000 perwira Jerman. Tanpa menyadari bahwa Stalin serius dalam hal ini, Presiden Amerika [[Franklin D. Roosevelt]] bercanda bahwa mungkin 49,000 dapat dilakukan. Churchill mencela ide dari "eksekusi berdarah dingin dari tentara yang berperang bagi negaranya" . Namun, ia juga menyatakan bahwa para penjahat perang harus membayar kejahatannya, dan untuk itu sesuai dengan Deklarasi [[Moskow]] <ref>[[:en:Moscow Declaration#Statement on Atrocities|Moscow Document]]</ref> yang mana ditulisnya sendiri, mereka harus diadili ditempat dimanadi mana kejahatan itu dilakukan. Churchill sangat bersemangat untuk menentang eksekusi "berdasarkan kepentingan [[politik]]."<ref>John Crossland ''[http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2087-1965607,00.html Churchill: eksekusi Hitler tanpa melalui peradilan]'' pada [[The Sunday Times]], tanggal [[1 Januar1]] 2006</ref>

Dasar hukum pembentukan pengadilan tersebut adalah berdasarkan [[London Charter of the International Military Tribunal|Piagam London]], yang dikeluarkan pada tanggal [[8 Agustus]] [[1945]], yang membatasi kewenangan pengadilan hanyalah untuk "menghukum para tokoh utama penjahat perang dari negara-negara Eropa". Sebanyak 200 tersangka kejahatan perang dari Jerman diadili di [[Nürnberg]], dan 1.600 orang lainnya diadili di pengadilan militer biasa. Dasar hukum atas juridiksi pengadilan ini adalah sebagaimana ditetapkan oleh "instrumen dari penyerahan atas kekalahan Jerman <ref>[[:en:German Instrument of Surrender, 1945|Instrument of Surrender of Germany]]</ref>, dimanadi mana kewenangan politik atas Jerman telah diserahkan kepada [[Dewan Pengawas Sekutu]]<ref>[[:en:Allied Control Council]]</ref>, yang memiliki kekuasaan penuh atas Jerman serta berhak mengadili atas pelanggaran [[Hukum Internasional]] dan hukum perang. Sebab kewenangan pengadilan terbatas hanya pada hukum perang maka pengadilan tidak memiliki jurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan sebelum masa pecahnya perang pada tanggal [[1 September]] [[1939]].

Pembatasan dari penuntutan dan penghukuman oleh pengadilan internasional atas personel militer dari negara-negara Eropa ini telah menghasilkan tuntutan yang disebut [[victor justice]]<ref>Nama "victor justice" (dalam bahasa Jerman, '''Siegerjustiz''') digunakan oleh para [[advokat]] untuk suatu situasi dimanadi mana mereka meyakini bahwa bangsa yang menang telah menggunakan hukum yang berbeda untuk memutuskan mana yang benar dan mana yang salah dari prajuritnya sendiri dan dari prajurit lawan . Para advokat secara umum mendalilkan bahwa perbedaan penerapan peraturan tersebut adalah suatu kemunafikan yang akan mengakibatkan ketidak adilan. Tujuan dari penamaan tersebut adalah untuk penghinaan.Lihat artikel utama : [[victor justice]]</ref> dan tentara Sekutu yang melakukan kejahatan perang tidak dapat dihukum.<ref>[http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/judlawre.htm Judgement : The Law Relating to War Crimes and Crimes Against Humanity] terdapat dalam arsip [[Proyek Avalon]] pada [[Yale Law School]]. "''tetapi pada tahun 1939 aturan ini dicabut pada Konferensi [[Hague]] pada tahun [[1907]] yang diterima oleh seluruh "bangsa beradab" dan dianggap sebagai pendeklarasian "hukum dan kebiasaan perang"</ref>

Rancangan ini memasukkan isi dari kewajiban traktat internasional dan hukum kebiasaan perang. Contohnya pada peradilan dari [[Otto Skorzeny]], dimanadi mana pembelaannya mengacu pada Petunjuk Lapangan (Field Manual) yang diterbitkan oleh Departemen Perang dari Angkatan perang Amerika ''(War Department of the United States Army)'', pada tanggal [[1 Oktober]] [[1940]], dan Buku Pegangan Tentara Amerika (''American Soldiers Handbook'') <ref>[http://www.ess.uwe.ac.uk/WCC/skorzeny.htm Trial of Otto Skorzeny and Others], General Military Government Court of the U.S. Zone of Germany, [[18 August]] to [[9 September]], [[1947]].</ref> Apabila anggota tentara melakukan pelanggaran atas aturan militernya maka ia akan diajukan kepada mahkamah perang . Apabila tentara sekutu yang melakukan pelanggaran atas aturan militernya maka mereka dapat dituntut berdasarkan proses peradilan Nürnberg.

|[[Berkas:Karl Dönitz.jpg|left|100px]] {{br}} [[Karl Dönitz]]||D||G||G|||º||10 tahun penjara||Pemimpin dari ''Kriegsmarine'' sejak 1943, pengganti dari Raeder. Penggagas gerakan [[U-boat]]. Menjadi [[Presiden]] [[Jerman]] menggantikan [[Hitler]] [http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/juddoeni.htm]. Pada bukti yang diajukan di persidangan atas [[Karl Dönitz]] atas perintahnyalah maka armada [[U-boat]] beriring-iringan untuk melanggar aturan Traktat Angkatan Laut London (London Naval Treaty), [[Laksamana]] [[Chester Nimitz]] menyatakan bahwa terdengar oleh Amerika bahwa telah terjadi peperangan kapal selam tanpa batas ([[unrestricted submarine warfare]])<ref>''Unrestricted submarine warfare'' adalah jenis peperangan dengan menggunakan kapal selam dimanadi mana kapal selam tersebut menenggelamkan kapal dagang tanpa memberikan suatu peringatan.</ref> di [[laut pasifik]] sejak hari pertama keterlibatan bangsa tersebut dalam peperangan. Dönitz terbukti bersalah atas pelanggaran [[Traktat London ke II]] tahun 1936 ''(Second London Naval Treaty)'', tetapi putusan terhadapnya tidak dijatuhkan atas dasar pelanggarannya terhadap ketentuan hukum internasional atas peperangan [[kapal selam]].<ref name="NT">[http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/juddoeni.htm Judgement : Doenitz] the [[Avalon Project]] at the [[Yale Law School]]</ref>