Pemerintahan daerah di Indonesia: Perbedaan antara revisi

# Agama

 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

 

== Referensi ==

* {{ke wikisource|UUD 1945}}

* {{ke wikisource|UU Nomor 44 Tahun 1999}} tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

* {{ke wikisource|UU Nomor 21 Tahun 2001}} tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua