Hukum perusahaan

Hukum perusahaan meliputi dua hal pokok yaitu bentuk usaha dan kegiatan usaha. Bahwa keseluruhan aturan hukum di mana mengatur mengenai bentuk usaha dan kegiatan usaha disebut dengan hukum perusahaan (enterprise law).[1] Maka bisa disimpulkan bahwa Hukum Perusahaan terdapat dua pokok yaitu usaha dan kegiatan usaha seperti yang sudah diterangkan diatas. Perusahaan tercantum dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bahwa “Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, ia pun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya”.[2]

Pelaku bisnis merupakan subjek dengan melakukan kegiatan bisnis sama dengan pelaku ekonomi. Sehingga pelaku ekonomi yaitu subjek di mana menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yang dapat berupa memproduksi barang dan/atau jasa, atau melakukan distribusi barang atau jasa.[3]

CakupanSunting

Hukum perusahaan mencakup bentuk usaha dan kegiatan usaha.

Bentuk UsahaSunting

Macam-macam bentuk usaha dalam hukum perusahaan di antaranya Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).

Kegiatan UsahaSunting

Kegiatan usaha adalah berbagai suatu jenis usaha di bidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan dan keuangan (pembiayaan).[4]

SumberSunting

Sumber Hukum perusahaan di Indonesia di antaranya:[4]

Perundang-undanganSunting

Pertama mengenai Perundang-undangan hal ini tercantum ketentuan undang-undang peninggalan zaman Hindia Belanda dahulu, masih berlaku hingga kini berdasarkan aturan peralihan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Kontrak perusahaanSunting

Kontrak perusahaan adalah sumber utama dalam hak dan kewajiban serta tanggung jawab pihak–pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak, biasanya mereka sepakat untuk menyelesaikan nya melalui arbitrase atau pengadilan umum. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam kontrak.

YurisprudensiSunting

Yurisprudensi adalah sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terutama jika terjadi sengketa mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tertentu.

KebiasaanSunting

Kebiasaan adalah sumber hukum yang dapat diikuti para perusahaan, karena tidak semua undang-undang dan perjanjian terdapat pemenuhan hak dan kewajiban diatur.

ReferensiSunting

  1. ^ Muhammad, Abdulkadir (2006). Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. 
  2. ^ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 
  3. ^ Hartono, Sri Redjeki (2007). Hukum Ekonomi Indonesia. Malang: Bayumedia. 
  4. ^ a b Is, Muhamad Sadi (2016). Hukum Perusahaan di Indonesia. Jakarta: Kencana.