Buka menu utama

Hak istimewa kerajaan di Britania Raya

Hak istimewa kerajaan adalah sebuah badan dari otoritas, hak dan imunitas adat istiadat, yang diakui di Britania Raya sebagai hak istimewa tunggal Penguasa Berdaulat dan sumber beberapa kekuasaan eksekutif pemerintah Inggris.

Insignia of Knight of the Thistle.png
Paspor Inggris dan ordo kesatria giat diberikan di bawah hak istimewa kerajaan.

Kekuasaan hak istimewa dulunya dipegang oleh penguasa monarki yang bertindak atas inisiatifnya sendiri. Sejak abad ke-19, berdasarkan konvensi, nasihat perdana menteri atau kabinet—yang kemudian diserahkan kepada Parlemen untuk keputusan tersebut—akan diminta dalam rangka hak istimewa yang dilaksanakan. Penguasa monarki masih secara konstitusional berkuasa untuk memegang hak istimewa kerajaan meskipun bertentangan dengan nasihat perdana menteri atau kabinet, namun pada prakteknya halnya dapat dilakukan dalam keadaan darurat atau saat preseden yang ada tidak dapat diterapkan pada puncak pertanyaan.

Saat ini, hak istimewa kerajaan tersedia dalam ranah pemerintah Britania Raya, yang meliputi urusan luar negeri, pertahanan, dan keamanan nasional. Monarki memiliki presensi konstitusional signifikan dalam hal tersebut atau materi lainnya, namun dengan kekuasaan terbatas karena kekuasaan hak istimewanya berada di tangan perdana menteri dan menteri lainnya atau pejabat pemerintah lainnya.

ReferensiSunting

Daftar pustakaSunting

  • Barnett, Hilaire (2009). Constitutional & Administrative Law (edisi ke-7th). Routledge-Cavendish. ISBN 978-0-415-45829-0. 
  • Bagehot, Walter (2001). The English Constitution. Cambridge University Press. ISBN 978-0-511-05297-2. 
  • Carroll, Alex (2007). Constitutional and Administrative Law (edisi ke-4th). Pearson Longman. ISBN 978-1-4058-1231-3. 
  • Holdsworth, W. S. (1921). "The Prerogative in the Sixteenth Century". Columbia Law Review. Columbia Law School. 21 (6). ISSN 0010-1958. 
  • Leyland, Peter; Anthony, Gordon. Textbook on Administrative Law (edisi ke-6). Oxford University Press. ISBN 978-0-19-921776-2. 
  • Loveland, Ian (2009). Constitutional Law, Administrative Law, and Human Rights: A Critical Introduction (edisi ke-5th). Oxford University Press. ISBN 978-0-19-921974-2. 
  • Ministry of Justice (2009). "Review of the Executive Royal Prerogative Powers: Final Report" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 10 March 2011. Diakses tanggal 8 June 2014. 
  • Waite, P. B. (1959). "The Struggle of Prerogative and Common Law in the Reign of James I". The Canadian Journal of Economics and Political Science. Blackwell Publishing. 25 (2). ISSN 0315-4890. 
  • Williams, D. G. T. "The Prerogative and Parliamentary Control". The Cambridge Law Journal. Cambridge University Press. 29 (2). ISSN 0008-1973. 

Pranala luarSunting