Buka menu utama

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah adalah unit eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai tugas antara lain merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang administrasi, keuangan dan organisasi ketatalaksanaan bagi tenaga teknis peradilan militer dan tata tusaha negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK.07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.[2]

Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Logo Resmi Mahkamah Agung.jpg
Susunan organisasi
Direktur JenderalMulyono[1]
Sekretaris Direktorat JenderalSugiyoto[1]
Direktur
Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer-
Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha NegaraYodi Martono Wahyunadi
Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana MiliterSunardi
Pranata dan Tatalaksana Peradilan Tata Usaha NegaraM Yulie B. Setyaningsih
Kantor pusat
Gedung Bersama Satu Atap Mahkamah Agung RI Jln. Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat
Situs web
http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/

Tugas dan FungsiSunting

TugasSunting

Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.[3]

FungsiSunting

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi[3] :

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
  4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
  5. Pelaksana administrasi Direktorat Jenderal

Susunan OrganisasiSunting

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari:

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
  2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer;
  3. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara;
  4. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer;
  5. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara;

ReferensiSunting