Buka menu utama

Dewan Kesetiaan (bahasa Arab: هيئة البيعةHay baiat al-bay'ah), juga dikenal sebagai Komisi Kesetiaan atau Lembaga Kesetiaan, badan yang bertanggung jawab untuk menentukan masa depan suksesi tahta dari Arab Saudi. Dibentuk pada 7 Desember 2007 oleh Raja Abdullah.[1] Pada saat pembentukannya, fungsi yang dimaksudkan dari Dewan adalah untuk menunjuk Putra Mahkota setelah Raja baru berhasil takhta.[2]

SejarahSunting

Sebelumnya, dalam Pasal 2 dari Undang-Undang Dasar Arab Saudi yang dikeluarkan oleh Raja Fahd, penunjukan penerus mahkota berikutnya adalah hak prerogatif Raja:

Penunjukan pengganti Raja biasanya dilakukan dengan beberapa bentuk konsensus informal di antara para anggota keluarga kerajaan.[3] Namun, setelah Pangeran Abdullah menggantikan Fahd sebagai Raja, pertempuran perebutan tahta kerajaan dibalik layar semakin meningkat, terutama antara Pangeran Abdullah dan pangeran Sudairi, termasuk Pangeran Sultan dan mendiang Pangeran Nayef.[4] Karena meningkatnya ketidakpastian suksesi di luar Pangeran Sultan, Raja Abdullah mengeluarkan UU Lembaga Kesetiaan pada tahun 2006, yang secara resmi mendirikan Dewan Kesetiaan.[5] Dewan memberikan suara tambahan kepada anggota keluarga Saud ketika seorang Raja baru memilih putra Mahkotanya.

Menurut salah satu sumber Kedutaan besar AS di Riyadh pada Oktober 2009, keluarga Saud Al menjelaskan dewan tersebut sebagai "kodifikasi aturan tidak tertulis yang telah mengatur pemilihan penguasa Saudi sejak meninggalnya Raja Abdulaziz pada tahun 1953."[6]

Peran Dewan diharapkan berpengaruh setelah Pangeran Sultan berhasil takhta. Namun, pada 2009, ketika dia sakit parah karena mengidap kanker, Pangeran Nayef ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri Kedua(posisi putra mahkota yang di tunggu-tunggu), mungkin untuk menjaga posisi putra Mahkota dalam Faksi Sudairi.[7] Hal ini menyebabkan ketidakpastian atas peran Dewan. Pengangkatan Pangeran Nayef secara terbuka dipertanyakan oleh Pangeran Talal.[8]

Dewan seharusnya melakukan tugasnya untuk pertama kalinya ketika Pangeran Sultan meninggal pada Oktober 2011. Satu minggu setelah kematiannya, Raja Abdullah mengumumkan bahwa Dewan telah memilih Pangeran Nayef sebagai putra Mahkota baru.[9] Namun, Dewan hanya bersumpah setia kepada Nayef sebagai putra Mahkota. Apakah itu benar-benar telah memberikan suara pada pemilihan tetap tidak jelas.[10]

Penyelewengan tugas dewan juga dapat diamati dalam hal pengangkatan Pangeran Salman sebagai putra Mahkota pada bulan juni 2012.[11] Pangeran Talal menyatakan bahwa pangeran di Dewan tidak diajak berkonsultasi pada suksesi Pangeran Salman dan bahwa Dewan menjadi tidak efektif.[12]

Ketika Raja Abdullah meninggal pada tahun 2015, Salman menjadi raja dan Pangeran Muqrin, saudara tiri termuda yang masih hidup, menjadi putra Mahkota secara otomatis, ditunjuk sebagai Wakil Putra Mahkota.

PeranSunting

Di bawah UU Lembaga Kesetiaan, Raja menominasikan tiga kandidat untuk posisi putra Mahkota. Dewan Kesetiaan kemudian memilih salah satu dari mereka sebagai putra Mahkota. Jika Dewan menolak semua nominasi Raja, memungkinkan mencalonkan calon sendiri. Putra Mahkota kemudian akan diputuskan melalui pemungutan suara di antara Dewan:

Dewan juga memungkinkan mengganti Raja ketika lumpuh. Jika Raja secara permanen kehilangan kemampuannya untuk menjalankan kekuasaannya, Dewan akan menyatakan putra Mahkota sebagai Raja. Jika Raja dan Putra Mahkota menjadi lumpuh secara permanen, Dewan akan membentuk Dewan Pemerintah Sementara yang beranggotakan lima orang untuk sementara waktu menanggung administrasi Kerajaan. Dewan juga akan memilih seorang Raja baru dalam waktu tujuh hari. Terlepas dari semua uraian hukum rinci ini, Dewan tidak pernah diaktifkan untuk mengambil alih penunjukan Putra mahkota; pada tahun 2011, yaitu Pangeran Nayef dan pada tahun 2012, yaitu Pangeran Salman.[13][14]

Landasan Dewan dipandang sebagai cara untuk mengurangi pengaruh dari Saudara Sudairi, yang bisa dengan mudah kalah suara di Dewan. Meskipun demikian, Sudairis dikatakan memiliki pengaruh lebih dari setengah anggota dewan.

Pengaruh DewanSunting

Dengan promosi tiga penerus Putra Mahkota yang dianggap otomatis, dan Raja memberikan surat perintah tentang pengangkatan wakil Perdana Menteri Kedua (kehormatan "wakil putra mahkota" yang jauh lebih baru daripada posisi itu sendiri), Dewan telah terbukti menjadi tidak lebih hanya sebagai "tukang stempel".

Setelah hampir satu tahun jabatan wakil Perdana Menteri kedua kosong. Pangeran Muqrin resmi yang ditunjuk dengan dekrit kerajaan pada tahun 2013. Ini berarti bahwa ia secara informal sebagai penerus tahta berikutnya, melewati beberapa pangeran senior. Dalam rangka untuk membuat posisinya di garis suksesi permanen dan menghalangi setiap kesempatan anggota keluarga lainnya merebut posisinya, Raja Abdullah yang mensurvei masing-masing anggota Dewan Kesetiaan secara individual sebelum mengumumkan Maqrin dengan gelar barunya.[15] Jajak pendapat, yang dianggap sebagai suara resmi, adalah 75% Ya dan 25% Tidak.

Dekrit kerajaan menyatakan bahwa pemilu "tidak dapat dimodifikasi atau diubah dalam cara atau bentuk apapun oleh siapapun itu", menghalangi Raja Salman untuk memilih orang lain yang tak terduga, yang persis apa yang akan terjadi tiga bulan ke pemerintahan baru.

Setelah kematian Raja Abdullah, Pangeran Muqrin menjadi putra Mahkota secara otomatis, dan Salman menyatakan bahwa keponakan Muhammad bin Nayef menjadi generasi yang pertama dalam garis suksesi, Dewan mengesahkan beberapa hari kemudian dengan suara bulat, mengukuhkan posisinya.

Pada akhir April 2015, hampir tiga bulan pemerintahannya berjalan, Raja Salman memberhentikan Pangeran Muqrin dari jabatannya sebagai putra Mahkota. Pangeran Muhammad secara otomatis dipromosikan dan Pangeran Mohammed bin Salman dinyatakan Wakil putra Mahkota. Dewan bertemu pada hari berikutnya untuk mengesahkan keputusan, yaitu 28 suara setuju, 4 tidak setuju, dan 2 abstain.[16]

KeanggotaanSunting

Anggota dewan diantaranya putra-putra Ibnu Saud yang masih hidup, cucu-cucu yang ayahnya sudah meninggal, tidak mampu atau tidak mau mengambil tahta dan anak-anak para Raja dan putra Mahkota. Per 1 April 2013 dewan memiliki 28 anggota: 9 anak-anak yang masih hidup dari Ibnu Saud dan 19 cucu, masing-masing mewakili almarhum atau ayah yang lumpuh.

Namun, garis Hamoud bin Ibnu Saud tidak diwakili di Dewan, sejak dia meninggal tanpa anak.[17] Salah satu putra Raja Ibnu Saud, Pangeran Fawwaz, adalah seorang anggota di Dewan, tetapi meninggal pada tahun 2008 tanpa anak-anak. Cucu dari Turki (I), Turki bin Faisal, meninggal pada tanggal 28 februari 2009 dan digantikan oleh saudaranya, Abdullah bin Faisal bin Turki. Bandar bin Musaid juga digantikan saudaranya, Abdullah bin Musaid.[18][19]

Pangeran Talal mengundurkan diri dari Dewan tiga minggu setelah pengangkatan Pangeran Nayef sebagai putra Mahkota pada Oktober 2011. Pengunduran dirinya berarti salah satu dari anak-anaknya mungkin mengambil posisi di Dewan, di masa yang akan datang.[20]

Pada Desember 2011, Saud bin Nayef ditunjuk sebagai anggota Dewan sejak ayahnya, almarhum Pangeran Nayef tidak lagi menduduki kursi di Dewan karena menjadi putra mahkota.[21]

Dewan ini dipimpin oleh Gubernur <akkah Pangeran Mishaal, yang telah dikeluarkan dari garis suksesi. Anggota Dewan bersumpah setia kepada Raja.[22]

Daftar ini adalah 25 anggota yang tidak lengkap, seperti pada bulan Juni 2017, 31 dari 34 anggota memutuskan untuk menyetujui pemilihan Mohammad bin Salman sebagai Putra Mahkota.[23]

Lihat jugaSunting

ReferensiSunting

  1. ^ "Prince Mishaal to head Allegiance Commission: Saudi launches royal succession committee". Al Arabiya. 10 December 2007. Diakses tanggal 10 November 2012. 
  2. ^ Simon Henderson (August 2009). "After King Abdullah: Succession in Saudi Arabia" (PDF). Policy Focus #96. Washington Institute for Near East Policy. Diakses tanggal 2 May 2011. 
  3. ^ Henderson, Simon (25 October 2006). "New Saudi Rules on Succession: Will They Fix the Problem?". Policy Watch #1156. Washington Institute for Near East Policy. Diakses tanggal 3 May 2011. 
  4. ^ "Still murky". The Economist. 25 November 2010. Diakses tanggal 2 May 2011. 
  5. ^ "The Allegiance Institution Law". Royal Embassy of Saudi Arabia, Washington, DC. 20 October 2006. Diakses tanggal 2 May 2011. 
  6. ^ Smith, James B. (28 October 2009). "09RIYADH1434:Saudi Succession:Can the Allegiance Commission Work?". Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 May 2012. Diakses tanggal 22 October 2011. 
  7. ^ "Keys to the kingdom: Inside Saudi Arabia's royal family". The Independent. 29 March 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 May 2011. Diakses tanggal 3 May 2011. 
  8. ^ "When kings and princes grow old". The Economist. 15 July 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 April 2011. Diakses tanggal 2 May 2011. 
  9. ^ P.K. Abdul Ghafour (29 October 2011). "Allegiance Commission ensures smooth succession". Arab News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 November 2011. Diakses tanggal 21 January 2012. 
  10. ^ "How Saudi Arabia picks its kings". Gulf News. Riyadh. Reuters. 17 June 2012. Diakses tanggal 11 August 2012.  Lebih dari satu parameter |work= dan |newspaper= yang digunakan (bantuan)
  11. ^ Nathaniel Kern; Matthew M. Reed (21 June 2012). "The Crown Prince and the Allegiance Council" (Commentary). Middle East Policy Council. Diakses tanggal 25 September 2012. 
  12. ^ "Saudi Allegiance council ineffective: Saudi prince Talal". Islam Times. 21 June 2012. Diakses tanggal 22 June 2012. 
  13. ^ Neil MacFarquhar (17 June 2012). "Saudis Seek a Crown Prince and Talk of Other Successors". The New York Times. Beirut. Diakses tanggal 11 August 2012.  Lebih dari satu parameter |work= dan |newspaper= yang digunakan (bantuan)
  14. ^ "New appointment clarifies line of succession in Saudi Arabia". IHS Global Insight. 4 February 2013. Diakses tanggal 12 April 2013. 
  15. ^ "Saudi Arabia: Prince Muqrin in Line for the Throne - Pulitzer Center". Pulitzer Center. Diakses tanggal 2 March 2015. 
  16. ^ "Saudi deputy crown prince gets 82% of allegiance council votes". english.alarabiya.net. 
  17. ^ Kapoor, Talal (1 April 2008). "The Kingdom: Succession in Saudi Arabia (part six)". Datarabia. Diakses tanggal 11 May 2012. 
  18. ^ Nathaniel Kerr; Matthew M. Reed (15 November 2011). "Change and succession in Saudi Arabia". Middle East Policy Center. Diakses tanggal 6 April 2012. 
  19. ^ "Saudi Succession Developments" (PDF). Foreign Reports Inc. 28 October 2011. Diakses tanggal 25 April 2012. 
  20. ^ Alsharif, Asma (26 November 2011). "Senior Saudi royal resigns from Allegiance Council". Reuters. Diakses tanggal 18 November 2011. 
  21. ^ Abdul Ghafour, P.K. (6 December 2011). "Saudi Arabia Seeks Global Backing for Palestinians". Arab News. Diakses tanggal 29 April 2012.  Lebih dari satu parameter |work= dan |newspaper= yang digunakan (bantuan)
  22. ^ "King Abdullah names members of the Allegiance Commission". Royal Embassy of Saudi Arabia, Washington, DC. 10 December 2007. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 June 2012. Diakses tanggal 3 May 2011. 
  23. ^ "Saudi Arabia's Mohammed bin Salman appointed Crown Prince". 

Pranala luarSunting