Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (disingkat BNPP) adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. BNPP merupakan lembaga nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.[1]

Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Logo bnpp.png
Gambaran Umum
SingkatanBNPP
Dasar hukum pendirianPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
SifatBerkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Kementerian atau lembaga terkaitKementerian Dalam Negeri
Struktur
Ketua PengarahMenteri Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan
KepalaMenteri Dalam Negeri
SekretarisIr. Restuardy Daud, M.Sc
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah NegaraDrs. Robert Simbolon, MPA
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan PerbatasanKomjen. Pol. (Purn.) Drs. Paulus Waterpauw
Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan PerbatasFlorensius Gatot Yanrianto, SE. MSi
Kantor pusat
Jalan Kebon Sirih No 31 Jakarta
Situs web
http://www.bnpp.go.id

OrganisasiSunting

Susunan keanggotaan BNPP terdiri atas:

  • Ketua Pengarah: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
  • Wakil Ketua Pengarah I: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
  • Wakil Ketua Pengarah II: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  • Kepala BNPP: Menteri Dalam Negeri
  • Anggota:
  1. Menteri Luar Negeri;
  2. Menteri Pertahanan;
  3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  4. Menteri Keuangan;
  5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  6. Menteri Perhubungan;
  7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  10. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
  11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  13. Kepala Badan Intelijen Negara;
  14. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
  15. Gubernur Provinsi terkait.

ReferensiSunting

  1. ^ "Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-01-03. Diakses tanggal 2014-05-19. 

Pranala luarSunting