Badan Kebijakan Transportasi
Badan Kebijakan Transportasi (sebelumnya bernama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan merupakan unsur pendukung pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia.[1]
| Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia | |
|---|---|
 | |
| Gambaran umum | |
| Dibentuk | 1 April 2015 |
| Dasar hukum | Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 |
| Nomenklatur sebelumnya | Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (2015–2022) |
| Susunan organisasi | |
| Kepala Badan | Gede Pasek Suardika |
| Sekretaris Badan | Pandu Yunianto |
| Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan dan Transportasi Perkotaan | Eddy Gunawan ATD, M.Eng.Sc |
| Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi | Capt. Avirianto S |
| Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda | Novyanto Widadi |
| Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi | Jumardi |
| Kantor pusat | |
| Jalan Merdeka Timur No.5, Gambir, Jakarta Pusat | |
| Situs web | |
| baketrans | |
Sejarah sunting
Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 juncto Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979. Sebagai pelaksana Keputusan Presiden di atas, organisasi dan tata kerja badan ini disempurnakan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80, dan selanjutnya disetujui Menteri Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-299/1/MENPAN/4/80 tanggal 22 April 1980.
Presiden Republik Indonesia melakukan perubahan struktur Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan. Selaras dengan hal tersebut, Menteri Perhubungan pada 24 Agustus 2022 melakukan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, di mana Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan berubah menjadi Badan Kebijakan Transportasi.[2]
Tugas dan Fungsi sunting
Badan Kebijakan Transportasi mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi;
- pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
- pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang transportasi;
- pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan transportasi;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang transportasi;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
- pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Transportasi; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.
Referensi sunting
- ^ "PERPRES No. 23 Tahun 2022". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-08-03.
- ^ "PM 17 TAHUN 2022". jdih.dephub.go.id. Diakses tanggal 2023-08-03.
Pranala luar sunting
- (Indonesia) Situs web resmi
 | Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |