Buka menu utama

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (disingkat BPH Migas) adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir. Fungsi BPH Migas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri. BPH Migas bertanggung jawab kepada Presiden.[1]

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Logo-full-2-600-reduced.x25718.png
Gambaran Umum
SingkatanBPH Migas
Dasar hukum pendirianPeraturan Pemerintah No 67 Tahun 2002
Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2002
SifatIndependen dan langsung di bawah koordinasi Presiden
Struktur
KepalaDr. Ir. M. Fanshurullah Asa, MT
Kantor pusat
Jl. Kapten P. Tendean No. 28 Jakarta Selatan
Situs web
http://www.bphmigas.go.id/

OrganisasiSunting

KomiteSunting

Komite terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 8 (delapan) orang Anggota, yang berasal dari tenaga profesional. Ketua dan para Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usul Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia. Ketua Komite adalah Kepala BPH Migas.

Berikut adalah Daftar Nama Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Periode 2017 s.d. 2022:

  1. Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, MT
  2. Ir. Hendry Ahmad, MT
  3. Ir. H. Ahmad Rizal, MH., FCBArb
  4. Ir. Saryono Hadiwidjoyo, SE., MBA
  5. Drs. Sumihar Panjaitan, MM
  6. Ir. Hari Pratoyo, MM
  7. Muhammad Ibnu Fajar, ST.
  8. Ir. Jugi Prajogio, MH
  9. Dr. M. Lobo Balia, MSc

Direktorat Bahan Bakar MinyakSunting

  • Direktur BBM BPH Migas: Setyo Rini
    • Kepala Sub Direktorat Pengaturan BBM: Luluk Priambudi
      • Kepala Seksi Pengaturan Ketersediaan BBM: Litawati
      • Kepala Seksi Pengaturan Pendistribusian BBM: Iswadi
    • Kepala Sub Direktorat Pengawasan BBM: Putu Suardana
      • Kepala Seksi Pengawasan Ketersediaan BBM: Agung Gunarto
      • Kepala Seksi Pengawasan Pendistribusian BBM: Idham Baridwan
    • Kepala Sub Direktorat Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi BBM: Arie Yoewono Soepirman
      • Kepala Seksi Pemantauan Cadangan BBM: Zhandra Desa
      • Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Usaha BBM: Erwan

Penolakan pembubaran BPH Migas oleh Mahkamah KonstitusiSunting

Pada tanggal 28 Maret 2013, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan judicial review Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) untuk membubarkan BPH Migas. Mahkamah Konstitusi menyatakan BPH Migas tidak dapat disamakan dengan BP MIGAS yang telah dibubarkan pada 13 November 2012.[2]

ReferensiSunting

Pranala luarSunting