Analisis kebijakan luar negeri
Analisis kebijakan luar negeri (AKLN) adalah cabang ilmu politik yang berhubungan dengan pengembangan teori dan kajian empiris mengenai proses dan hasil kebijakan luar negeri.
Analisis kebijakan luar negeri adalah kajian manajemen hubungan dan aktivitas eksternal suatu negara. Kebijakan luar negeri melibatkan tujuan, strategi, ukuran, metode, panduan, arahan, perjanjian, dan lain-lain. Pemerintah dapat melakukan hubungan internasional dengan negara-bangsa lain, organisasi internasional, dan organisasi non-pemerintah.[1]
Membina hubungan luar negeri memerlukan serangkaian rencana tindakan khusus yang disesuaikan dengan kepentingan pemerintah di luar negeri.[1]
Studi sunting
Analisis kebijakan luar negeri melibatkan penelitian tentang proses pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam analisis proses pembuatan keputusan, AKLN turut mempertimbangkan politik internasional dan domestik. AKLN juga menyertakan studi diplomasi, perang, organisasi antarpemerintah, dan sanksi ekonomi; masing-masing merupakan cara bagi negara untuk menerapkan kebijakan luar negerinya. Dalam dunia akademik, analisis kebijakan luar negeri sering diajarkan dalam disiplin kebijakan publik di ilmu politik atau studi politik dan studi hubungan internasional. AKLN jgua dapat dianggap sebagai subbidang studi hubungan internasional yang bertujuan memahami proses di balik pembuatna keputusan kebijakan luar negeri. Tokoh-tokoh terkenal dalam bidang ini meliputi Richard C. Snyder, James Rosenau, Alexander George, Graham Allison, dan Irving Janis.[2]
Menurut foreignpolicyanalysis.org, "Sebagai bidang studi, analisis kebijakan luar negeri berfokus pada pelaku. Sederhananya, AKLN mempelajari proses, dampak, sebab, atau hasil pembuatan keputusan kebijakan luar negeri lewat perbandingan dan contoh kasus. Argumen dasarnya yang terkadang implisit menyatakan bahwa manusia, sebagai kelompok atau di dalam kelompok, adalah pemicu dan penyebab perubahan dalam politik internasional."[3]
Robert Putnam menyebut tingkat analisis sebagai "permainan dua tingkat". Artinya, meski para pejabat dari berbagai negara bertemu untuk menentukan tujuan bersama, setiap pejabat mewakili kelompok domestik yang memiliki kepentingan dan pemikiran tersendiri mengenai kebijakan laur negeri. Pembuat kebijakan adalah pialang kekuasaan yang berusaha meninggalkan jejaknya dalam kebijakan luar negeri dan mengejar keuntungan sebesar-besarnya.[4]
Lembaga sunting
Catatan kaki sunting
- ^ a b Robert Jackson, Georg Sorensen's Introduction to International Relations: Theories and Approaches, 5th ed. Oxford University Press, 2013.
- ^ Jean A. Garrison, "Foreign Policy Analysis in 20/20: A Symposium." International Studies Review 5, 2003, pp. 155-202
- ^ Foreign Policy Analysis, Department of Political Science, College of Arts & Science, and the University of Missouri. http://foreignpolicyanalysis.org/ Diarsipkan 2015-08-21 di Wayback Machine.
- ^ Henry Nau, Perspectives on International Relations: Power, Institution, Ideas. 2nd ed., CQ Press. 2009
Bacaan lanjutan sunting
- Chris Alden and Amnon Aran, Foreign Policy Analysis: New Approaches, Abingdon: Routledge, 2012.
- Rainer Baumann and Frank A. Stengel, 'Foreign Policy Analysis, Globalisation and Non-State Actors: State-Centric After All?', Journal of International Relations and Development, Vol. 17, No. 4 (Oct., 2014), pp. 489–521, doi: 10.1057/jird.2013.12.
- Christopher Hill, The Changing Politics of Foreign Policy, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003.
- Valerie M. Hudson, Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory, Lanham: Rowman & Littlefield, 2007.
- Richard C. Snyder, H. W. Bruck and Burton Sapin, Decision-Making as an Approach to the Study of International Politics, Princeton: Princeton University Press, 1954.
- Steve Smith, Amelia Hadley and Tim Dunne (eds), Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, 1st ed., Oxford: Oxford University Press, 2008.