Wikipedia:Kebijakan keamanan penyuntingan/Pedoman penanganan

Halaman ini merupakan kebijakan resmi di Wikipedia bahasa
Indonesia
.
Isinya telah diterima luas oleh para pengguna dan dianggap sebagai standar yang normalnya harus diikuti oleh semua pengguna. Perubahan yang dibuat harus mendapatkan konsensus terlebih dahulu.

Pedoman ini memuat prosedur penanganan kasus-kasus pelanggaran keamanan di Wikipedia bahasa Indonesia.

Kewenangan dan yurisdiksi sunting

Prinsip dasar penanganan sunting

  • Penanganan kasus pelanggaran keamanan dilakukan oleh komunitas Wikipedia bahasa Indonesia dan dilaksanakan oleh para pengurus.
  • Sepanjang proses penanganan kasus pelanggaran keamanan berlangsung, hak dan kewajiban pelapor dan terlapor harus dihormati.

Bantuan dan kemitraan sunting

  • Dalam proses penanganan kasus pelanggaran keamanan, komunitas dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain (Wikimedia Indonesia, Yayasan Wikimedia, dan/atau entitas gerakan Wikimedia lain) jika kasus tersebut memiliki dampak yang luas dan sistemik.
  • Dalam kasus pelanggaran keamanan yang berbentuk pengancaman dan/atau penyerangan, komunitas dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain (Wikimedia Indonesia, Yayasan Wikimedia, dan/atau entitas gerakan Wikimedia lain) dalam urusan bantuan hukum, perlindungan saksi dan korban, dan lain sebagainya.

Prosedur penanganan sunting

Pelaksanaan sunting

  • Pelaksanaan penanganan kasus pelanggaran keamanan dilakukan oleh pengurus.
  • Seorang pengurus berhak untuk memilih untuk tidak berpartisipasi (recusal) dalam penanganan suatu kasus pelanggaran keamanan jika adanya potensi konflik kepentingan, seperti hubungan pribadi yang erat di dunia nyata dengan salah satu pihak terkait.

Pelaporan sunting

  • Seorang pengguna (selanjutnya disebut "pelapor") yang merasa dirinya telah mengalami pelanggaran keamanan (pelecehan, fitnah, pembeberan informasi, pengancaman, dan/atau penyerangan) oleh pengguna/pengguna-pengguna lain (selanjutnya disebut "terlapor") di Wikipedia bahasa Indonesia melaporkan perbuatan tersebut kepada melalui salah satu dari tiga saluran ini:
  • Pada dasarnya pengurus hendaknya memeriksa seluruh laporan yang diajukan, kecuali patut diduga bahwa laporan tersebut tidak dibuat dengan itikad baik atau bertujuan untuk mempermainkan sistem atau kebijakan yang ada.
  • Pengurus dapat bertindak tanpa harus menunggu masuknya laporan terlebih dahulu apabila menemukan sendiri sebuah kasus pelanggaran keamanan. Tindakan ini hanya boleh diambil bagi kasus-kasus pengancaman dan/atau penyerangan yang bersifat sangat mendesak, luar biasa, dan/atau membahayakan keselamatan seseorang di Wikipedia bahasa Indonesia dalam waktu dekat.

Pemeriksaan sunting

  • Dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah laporan masuk dari salah satu dari tiga saluran pelaporan yang tersebut di atas, pengurus mengadakan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk ke dalam pelanggaran keamanan atau bukan. Pada tahap ini, pengurus:
    • Mengumpulkan bukti-bukti awal; dan
    • Menyembunyikan revisi halaman yang memuat konten pelanggaran keamanan.
  • Apabila pengurus berpendapat bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran keamanan, pengurus memberitahukan pelapor.
  • Apabila pengurus berpendapat bahwa perbuatan tersebut berada di luar yurisdiksi kebijakan keamanan penyuntingan, pengurus memberitahukan pelapor untuk melaporkan kasus ini ke badan lain yang berwenang.
  • Apabila pengurus berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran keamanan sebagaimana diatur oleh kebijakan keamanan penyuntingan, pengurus memberitahukan pelapor dan terlapor pada halaman pembicaraan masing-masing bahwa sebuah pemeriksaan telah dibuka.
  • Dalam hal pengurus membuka sebuah pemeriksaan, maka dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah selesainya pemeriksaan awal, pengurus mengadakan:
    • Meminta keterangan dari pelapor maupun terlapor; dan
    • Meninjau dan mengecek bukti-bukti lanjutan menggunakan alat pemeriksaan dan/atau pengawasan.

Sanksi sunting

Sesuai dengan kebijakan pembatasan penyuntingan, sanksi bagi pengguna yang melakukan salah satu atau kombinasi dari beberapa pelanggaran keamanan adalah cekal untuk jangka waktu yang tidak terbatas/selamanya. Pencekalan ini tidak perlu melalui proses permohonan pendapat seperti yang diatur di dalam kebijakan, namun temuan pemeriksaan pengurus harus didokumentasikan di Wikipedia sebelum memberlakukan cekal situs atas penyunting tersebut, dan harus diberitahukan ke halaman permintaan perhatian pengurus.

Dalam hal seorang pengguna yang dijatuhkan sanksi cekal untuk jangka waktu yang tidak terbatas karena pelanggaran keamanan juga memiliki hak teknis tertentu, seperti peninjau dan/atau pengurus antarmuka, hak teknis tersebut otomatis dicabut bersamaan dengan dijatuhkannya cekal.

Dalam hal seorang pengguna yang dijatuhkan sanksi cekal untuk jangka waktu yang tidak terbatas karena pelanggaran keamanan juga merupakan seorang pengurus, birokrat, pengawas, dan/atau pemeriksa, status (atau status-status) kepengurusannya harus diajukan untuk dicabut kepada komunitas setelah cekal untuk jangka waktu yang tidak terbatas dijatuhkan.

Keputusan sunting

  • Keputusan mengenai kasus pelanggaran keamanan bersifat mengikat mulai dari tanggal dikeluarkannya.
  • Pengurus mengumumkan keputusan terkait suatu kasus pelanggaran keamanan secara publik di halaman permintaan perhatian pengurus. Dalam keputusannya, pengurus wajib menerangkan alasan-alasan mengapa keputusan tersebut diambil, kecuali jika alasan tersebut dapat melanggar privasi, ketentuan hukum, atau hal-hal lain.
  • Komunitas dapat sewaktu-waktu membuka kembali suatu kasus dengan tujuan untuk mengubah keputusannya apabila ada fakta baru yang dapat mengubah keputusan sebelumnya secara signifikan, atau bila terjadi pelanggaran prosedural yang berdampak besar pada proses pengambilan keputusan sebelumnya.

Banding sunting

Pengguna yang dijatuhkan sanksi atas pelanggaran keamanan penyuntingan dapat mengajukan banding.

Banding tersebut diajukan kepada Komite Pengarah Kode Etik Universal, sebuah badan global yang bertugas, salah satunya, untuk menerima pengajuan banding atas sanksi yang diterima pada tingkat proyek lokal yang tidak memiliki lembaga arbitrase sendiri.

Penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur, parameter, dan tinjauan umum mengenai banding kepda Komite Pengarah tersedia di subbab "Banding" pada Pedoman Penegakan Kode Etik Universal.

Lihat pula sunting