Usulan pemisahan Republika Srpska
Perjanjian Dayton yang ditandatangani pada akhir tahun 1995 telah mengakhiri Perang Bosnia dan mendirikan republik federal Bosnia dan Herzegovina yang terdiri dari dua negara bagian, yaitu Federasi Bosnia dan Herzegovina yang dihuni oleh orang Bosnia dan Kroasia serta Republika Srpska yang mayoritas penduduknya adalah orang Serbia. Pada tahun-tahun pertama setelah perang, orang Serbia Bosnia dianggap "anti-Dayton", tetapi semenjak tahun 2000 mereka menjadi pendukung perjanjian Dayton dan keberlanjutan Republika Srpska. Di Bosnia sendiri ada yang menganggap Republika Srpska sebagai entitas yang tidak sah dan ingin agar entitas tersebut dibubarkan.[1] Di Republika Srpska sendiri telah muncul pernyataan mengenai kemungkinan pengadaan referendum kemerdekaan.[2] Referendum kemerdekaan Montenegro 2006 dan deklarasi kemerdekaan Kosovo 2008 telah mengangkat isu pemisahan Republika Srpska dari Bosnia dan kemungkinan penyatuan dengan Serbia.[3] Pada tahun 2015, pemerintahan Republika Srpska dari partai SNSD menyatakan bahwa mereka akan mengadakan referendum kemerdekaan pada tahun 2018 jika otonomi Republika Srpska tidak dipertahankan setelah terjadinya krisis terkait dengan urusan kehakiman dan polisi.
_-_colored.svg)
Lihat pula sunting
Catatan kaki sunting
- ^ Joanne McEvoy; Brendan O'Leary (2 May 2013). Power Sharing in Deeply Divided Places. University of Pennsylvania Press. hlm. 267. ISBN 0-8122-4501-6.
- ^ Adis Merdzanovic (1 August 2015). Democracy by Decree: Prospects and Limits of Imposed Consociational Democracy in Bosnia and Herzegovina. ibidem. hlm. 328–. ISBN 978-3-8382-6792-0.
- ^ Trbovich 2008.
 | Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |