Buka menu utama

Mayor Jenderal TNI (Angkatan Darat) H. Suwarna Abdul Fatah (lahir di Bogor, 1 Januari 1944; umur 75 tahun) adalah Gubernur Kalimantan Timur ke-10 dan 11. Sebelumnya dia adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur bidang Ekonomi dan Pembangunan dan menggantikan H.M. Ardans sebagai Gubernur sejak 1998. Pada tahun 2003, dia terpilih kembali untuk masa jabatan kedua hingga tahun 2008 mendatang. Ia dinonaktifkan dari jabatannya sejak 8 Desember 2006 karena diduga terkait kasus korupsi.

Suwarna Abdul Fatah
Gubernur Kaltim Suwarna AF.JPG
Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur periode ke-2 (2003)
Gubernur Kalimantan Timur 9
Masa jabatan
25 Juni 1998 – 8 Desember 2006
WakilChaidir Hafidz (1998–2003)
Yurnalis Ngayoh
(2003–06)
PendahuluMuhammad Ardans
PenggantiYurnalis Ngayoh
Wakil Gubernur Kalimantan Timur 3
Masa jabatan
25 Juni 1993 – 5 Juni 1998
GubernurMuhammad Ardans
PendahuluHarsono
PenggantiChaidir Hafidz
Informasi pribadi
Lahir1 Januari 1944 (umur 75)
Bendera Jepang Bogor, Jawa Barat
ProfesiMayor Jendral TNI

Kasus korupsiSunting

Suwarna ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 19 Juni 2006 dalam kasus dugaan korupsi pelepasan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit satu juta hektare di wilayah Penajam Utara, Berau, Kalimantan Timur yang melibatkan Surya Dumai Group pimpinan Martias alias Pung Kian Hwa.[1] Ia mulai diadili dalam kasus ini di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi di Jakarta pada 9 November 2006.[2]

Pada 13 Maret 2007, Suwarna melaporkan para penyidik KPK ke kepolisian karena menduga mereka telah merekayasa dokumen yang dijadikan barang bukti dalam perkara korupsi tersebut.[3] Kemudian pada 22 Maret, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi memutuskan untuk memvonis Suwarna dengan hukuman 1,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta karena terbukti bersama-sama dengan mantan Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Dephutbun Waskito Soerjodibroto, mantan Kakanwil Kehutanan dan Perkebunan Kaltim Uuh Aliyudin dan mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kaltim Robian menyalah gunakan wewenang mereka sehingga merugikan negara sebesar Rp 5,167 miliar, sementara dakwaan lain tentang penerbitan izin pemanfaatan kayu dan berbagai surat yang dikeluarkan Suwarna tidak dapat dibuktikan.[4]

ReferensiSunting

Jabatan politik
Didahului oleh:
Muhammad Ardans
Gubernur Kalimantan Timur
1998–2006
Diteruskan oleh:
Yurnalis Ngayoh
Didahului oleh:
Harsono
Wakil Gubernur Kalimantan Timur
1993–1998
Diteruskan oleh:
Chaidir Hafidz