Buka menu utama

Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sudi Silalahi (lahir di Pematangsiantar, Sumatra Utara, 13 Juli 1949; umur 70 tahun) adalah Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dari 22 Oktober 2009 sampai 20 Oktober 2014. Sebelumnya ia menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Sudi lulus dari Akabri pada tahun 1972 dan mengakhiri karier militernya dengan pangkat Letnan Jenderal. Ia adalah sekretaris Susilo Bambang Yudhoyono saat Yudhoyono sedang menjabat sebagai Menko Polkam di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Letnan Jenderal TNI (Purn.)
Sudi Silalahi
Sudi Silalahi.jpg
Menteri Sekretaris Negara Indonesia 15
Masa jabatan
22 Oktober 2009 – 20 Oktober 2014
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
Wakil PresidenBoediono
PendahuluHatta Rajasa
PenggantiPratikno
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia 7
Masa jabatan
21 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
Wakil PresidenMuhammad Jusuf Kalla
PendahuluMarzuki Darusman
PenggantiDipo Alam
Informasi pribadi
Lahir13 Juli 1949 (umur 70)
Bendera Indonesia Pematangsiantar, Sumatra Utara, Indonesia
KebangsaanIndonesia
Alma materAkabri (1972)
PekerjaanTentara
Dinas militer
Pihak Indonesia
Dinas/cabangLambang TNI AD.png TNI Angkatan Darat
Masa dinas1972-2004
PangkatPdu letjendtni staf.png Letnan Jenderal

PendidikanSunting

KarierSunting

Kasus Renovasi KBRI SeoulSunting

Pada tanggal 20 Januari 2005, dengan mengatasnamakan jabatannya sebagai Seskab, Sudi Silalahi mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri RI, dan meminta Menlu untuk merespons dan menerima presentasi dari manajemen PT Sun Hoo Engineering tentang rencana pembangunan gedung KBRI di Seoul, Korea Selatan. Surat ini kemudian disusul dengan surat kedua pada tanggal 21 Februari 2005, dengan isi yang sama, tetapi diperkuat dengan permintaan untuk 'menindaklanjuti' yang diberi penekanan dengan huruf miring. Surat ini juga melampirkan 4 berkas proposal dan dua maket.[1]

Surat-surat ini kemudian bocor ke tangan wartawan, dan dimuat di berbagai surat kabar setahun kemudian. Banyak pihak, antara lain mantan presiden RI Abdurrahman Wahid, koordinator ICW Teten Masduki serta kalangan anggota DPR menganggap apa yang dilakukan Sudi ini di luar batas-batas kepatutan sebagai pejabat negara.

Untuk meredam kasus ini, Sudi melaporkan anak buahnya, Aziz Ahmadi, sebagai orang yang dianggap telah memalsukan surat-surat tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, Aziz diberitakan pula telah mengaku menerima imbalan atas keluarnya surat tersebut.

ReferensiSunting

Pranala luarSunting