Buka menu utama

Demokrasi sosial adalah ideologi politik, sosial, dan ekonomi yang mendukung intervensi ekonomi dan sosial untuk mendorong keadilan sosial dalam kerangka pemerintahan demokrasi liberal dan ekonomi kapitalis. Protokol dan norma yang digunakan untuk mencapainya melibatkan komitmen pada demokrasi perwakilan dan partisipatoris, kebijakan untuk meredistribusi pendapatan dan regulasi ekonomi untuk kepentingan umum dan ketentuan negara kesejahteraan.[1][2][3] Demokrasi sosial lalu bertujuan untuk membentuk kondisi bagi kapitalisme untuk mencapai hasil yang lebih demokratis, egaliter, dan solidaristik.[4] Akibat dari lamanya pemerintahan partai demokrat sosial dan pengaruhnya pada perkembangan kebijakan sosio-ekonomi di negara Nordik, dalam lingkup kebijakan, demokrasi sosial telah diasosiasikan dengan model Nordik pada paruh kedua abad ke-20.[5]

Demokrasi sosial bermula dari ideologi politik yang menganjurkan transisi evolusioner dan damai dari kapitalisme menuju sosialisme melalui proses politik mapan, berkebalikan dengan transisi dengan pendekatan revolusioner yang diasosiasikan kepada Marxisme ortodoks.[6] Di awal era pasca perang dunia kedua di Eropa Barat, partai demokrat sosial menolak model politik dan ekonomi Stalinis yang ada di Uni Soviet. Mereka lebih memilih jalan alternatif menuju sosialisme atau dengan berkompromi antara kapitalisme dan sosialisme.[7] Di periode ini, demokrat sosial menganut ekonomi campuran berdasarkan pada keunggulan kepemilikan pribadi, dengan hanya sedikit layanan publik dan utilitas penting yang dimiliki publik. Hasilnya, demokrasi sosial diidentikan dengan ekonomi Keynesian, intervensionisme negara, dan negara kesejahteraan, ketika mengabaikan tujuan sebelumnya untuk menggantikan sistem kapitalis (pasar faktor, kepemilikan pribadi, dan buruh upah)[4] dengan sistem ekonomi sosialis yang berbeda secara kualitatif.[8][9][10] Dengan naiknya popularitas neoliberalisme dan Kanan Baru pada 1980-an,[11] kebanyakan partai demokrat sosial telah menggabungkan ideologi Jalan Ketiga,[12] yang bertujuan untuk memadukan ekonomi liberal dengan kebijakan kesejahteraan demokrat sosial.[13][14] Demokrasi sosial modern ditandai dengan komitmen pada kebijakan yang bertujuan untuk membatasi ketidakadilan, penindasan kelompok kurang mampu, dan kemiskinan,[15] termasuk dukungan pada pelayanan publik yang dapat diakses secara universal seperti perawatan lansia, perawatan anak-anak, pendidikan, layanan kesehatan, dan kompensasi pekerja.[16] Gerakan demokrasi sosial sering kali memiliki koneksi kuatdengan gerakan buruh dan serikat pekerja yang mendukung hak perundingan bersama bagi pekerja serta kebijakan untuk memperluas pengambilan keputusan di luar politik ke lingkup ekonomi dalam bentuk kodeterminasi bagi pekerja dan pemangku kepentingan ekonomi lainnya.[17]

Daftar isi

PerkembanganSunting

Demokrasi Sosial adalah sebuah paham politik yang sering disebut sebagai kiri atau kiri moderat yang muncul pada akhir abad ke-19 berasal dari gerakan sosialisme. [18] Demokrasi Sosial adalah ideologi politik yang secara resmi bertujuan untuk membentuk sosialisme demokratis melalui metode reformis dan gradualis. Demokrasi Sosial juga didefinisikan sebagai pemerintahan yang memasukan skema negara kesejahteraan universal dan perundingan bersama dalam kerangka kerja ekonomi kapitalis. Demokrasi Sosial dalam istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada model sosial dan kebijakan ekonomi penting di negara barat dan Eropa Utara pada paruh akhir abad ke-20.

Setelah perpecahan antara sosialis reformis dan sosialis revolusioner diInternasional Kedua, demokrat sosial menganjurkan transisi damai dan evolusioner di bidang ekonomi untuk mencapai sosialisme melalui reformasi sosial terhadap kapitalisme secara progresif. Demokrasi Sosial menyatakan bahwa satu-satunya bentuk konstitusional pemerintahan yang dapat diterima adalah demokrasi representatif di bawah aturan hukum. Sosdem mempromosikan perluasan pembuatan kebijakan demokratis di luar politik demokrasi untuk menyertakan demokrasi ekonomi agar menjamin pekerja dan pemangku kepentingan ekonomi lainnya akan hak-hak mereka dalam co-determination (kodeterminasi). Demokrasi sosial mendukung sistem ekonomi campuran untuk melawan ekses dari kapitalisme seperti kesenjangan, kemiskinan, dan tekanan terhadap berbagai kelompok; serta menolak sistem pasar bebas dan ekonomi terencana yang dilaksanakan secara kaku. Kebijakan umum Demokrasi sosial termasuk pada pembelaanhak-hak sosial universal agar tercipta akses universal terhadap layanan publik seperti pendidikan, layanan kesehatan, kompensasi pekerja; serta layanan lainnya, seperti pelayanan anak dan layanan untuk lanjut usia. Demokrasi sosial juga terkait dengan gerakan serikat pekerja dalam mendukung hak perundingan bersama untuk pekerja. Sebagian besar partai demokrasi sosial berafiliasi dengan Sosialis Internasional.

Demokrasi sosial muncul pada abad ke-19 di Jerman dari pengaruh sosialisme reformis Ferdinand Lassalle dan sosialisme revolusioner internasionalis yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Kalangan Marxis dan Lassallianis bersaing dalam pengaruh politik dalam gerakan buruh sampai 1868-1869 ketika Marxis menjadi dasar resmi dari Partai Pekerja Demokrat Sosial Jerman. Pada Kongres Hague tahun 1872, Marx memodifikasi pendiriannya pada revolusi dengan menyatakan bahwa terdapat negara-negara dengan institusi demokratis di mana langkah-langkah reformis dapat dikembangkan. Dia mengatakan bahwa "pekerja mungkin mecapai tujuannya dengan jalan damai, tetapi tidak di semua negara." Marx menekankan dukungannya pada Komune Paris akan demokrasi representatifnya yang didasarkan pada hak pilih universal.

Fabianis dan Marxis dipengaruhi oleh Eduard Bernstein yang menganjurkan pendekatan evolusioner untuk kemajuan sosialisme. Bernstein menentang asumsi Marxisme klasik dan ortodoks akan kebutuhan revolusi sosialis dan konflik kelas, mengklaim bahwa sosialisme dapat dicapai dengan demokrasi representatif dan kerja sama antara orang-orang tanpa memperhatikan kelas. Demokrasi sosial pada awal abad ke-20 mulai bertansisi dari asosiasi dengan Marxisme melalui sosialisme liberal, khususnya melalui pengaruh tokoh seperti Carlo Rosselli yang berusaha untuk memisahkan sosialisme dari peninggalan Marxisme. Setelah periode Perang Dunia Kedua, sebagian besar demokrat sosial di Eropa meninggalkan hubungan ideologinya dengan Marxisme dan mengganti penekanannya ke reformasi kebijakan sosial dalam transisi dari kapitalisme ke sosialisme. Jalan Ketiga merupakan faksi utama dalam kelompok demokrasi sosial yang berkembang pada 1990-an, yang diidentifikasi oleh demokrasi sosial lain sebagai gerakan neoliberal.

Partai politik demokrat sosial ternama di seluruh duniaSunting

Partai demokrat sosial atau partai dengan faksi demokrat sosialSunting

Partai demokrat sosial terdahulu atau yang memiliki faksi demokrat sosialSunting

Demokrat sosial ternamaSunting

lihat pulaSunting

ReferensiSunting

  1. ^ Heywood 2012, hlm. 128: "Social democracy is an ideological stance that supports a broad balance between market capitalism, on the one hand, and state intervention, on the other hand. Being based on a compromise between the market and the state, social democracy lacks a systematic underlying theory and is, arguably, inherently vague. It is nevertheless associated with the following views: (1) capitalism is the only reliable means of generating wealth, but it is a morally defective means of distributing wealth because of its tendency towards poverty and inequality; (2) the defects of the capitalist system can be rectified through economic and social intervention, the state being the custodian of the public interest [...]"
  2. ^ Miller 1998, hlm. 827: "The idea of social democracy is now used to describe a society the economy of which is predominantly capitalist, but where the state acts to regulate the economy in the general interest, provides welfare services outside of it and attempts to alter the distribution of income and wealth in the name of social justice."
  3. ^ Badie, Berg-Schlosser & Morlino 2011, hlm. 2423: "Social democracy refers to a political tendency resting on three fundamental features: (1) democracy (e.g., equal rights to vote and form parties), (2) an economy partly regulated by the state (e.g., through Keynesianism), and (3) a welfare state offering social support to those in need (e.g., equal rights to education, health service, employment and pensions)."
  4. ^ a b Weisskopf 1992, hlm. 10: "Thus social democrats do not try to do away with either the market or private property ownership; instead, they attempt to create conditions in which the operation of a capitalist market economy will lead to more egalitarian outcomes and encourage more democratic and more solidaristic practices than would a more conventional capitalist system."
  5. ^ Gombert et al. 2009, hlm. 8; Sejersted 2011.
  6. ^ "Social democracy". Encyclopædia Britannica. Diakses tanggal 10 August 2015. 
  7. ^ Adams 1993, hlm. 102-103: "The emergence of social democracy was partly a result of the Cold War. People argued that if the Stalinist Soviet empire, where the state controlled everything, showed socialism in action, then socialism was not worth having. [...] The consensus policies of a mixed and managed economy and the welfare state, developed by the post-war Labour government, seemed in themselves to provide a basis for a viable socialism that would combine prosperity and freedom with social justice and the possibility of a full life for everyone. They could be seen as a compromise between socialism and capitalism."
  8. ^ Miller 1998, hlm. 827: "In the second, mainly post-war, phase, social democrats came to believe that their ideals and values could be achieved by reforming capitalism rather than abolishing it. They favored a mixed economy in which most industries would be privately owned, with only a small number of utilities and other essential services in public ownership."
  9. ^ Jones 2001, hlm. 1410: "In addition, particularly since World War II, distinctions have sometimes been made between social democrats and socialists on the basis that the former have accepted the permanence of the mixed economy and have abandoned the idea of replacing the capitalist system with a qualitatively different socialist society."
  10. ^ Heywood 2012, hlm. 125–128: "As an ideological stance, social democracy took shape around the mid-twentieth century, resulting from the tendency among western socialist parties not only to adopt parliamentary strategies, but also to revise their socialist goals. In particular, they abandoned the goal of abolishing capitalism and sought instead to reform or ‘humanize’ it. Social democracy therefore came to stand for a broad balance between the market economy, on the one hand, and state intervention, on the other."
  11. ^ Lewis, Jane; Surender, Rebecca (2004). Welfare State Change: Towards a Third Way?. Oxford University Press. pp. 3–4, 16.
  12. ^ Whyman 2005, hlm. 1–5.
  13. ^ Whyman 2005, hlm. 61.
  14. ^ Whyman 2005, hlm. 215.
  15. ^ Hoefer 2013, hlm. 29.
  16. ^ Meyer & Hinchman 2007, hlm. 137.
  17. ^ Meyer & Hinchman 2007, hlm. 91; Upchurch, Taylor & Mathers 2009, hlm. 51.
  18. ^ Berman, Sheri. "Understanding Social Democracy" (PDF). Diakses tanggal 2007-08-11. 
  19. ^ Commission for Racial Equality: Clement Attlee Lecture: Trevor Phillips's speech, 21 April 2005
  20. ^ Nuevo impulso conservador – La República
  21. ^ Bergman on Bergman: Interviews with Ingmar Bergman. By Stig Björkman, Torsten Manns, and Jonas Sima; translated by Paul Britten Austin. Simon & Schuster. p. 176–178. Swedish edition copyright 1970; English translation 1973. ISBN 0306805200.
  22. ^ Eduard Bernstein Reference Archive
  23. ^ Encyclopædia Britannica: Willy Brandt
  24. ^ Hjalmar Branting: The Nobel Peace Prize 1921
  25. ^ Bogdanor 1985, hlm. 49.
  26. ^ Encyclopædia Britannica: Wilhelm Liebknecht
  27. ^ Kreisky 2000, hlm. 378ff; Wolinetz 2008, hlm. 182ff.
  28. ^ a b Slomp 2011, hlm. 145ff.
  29. ^ Rodríguez García 2010, hlm. 254ff.

Pranala luarSunting