Buka menu utama

Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau cukup disebut Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat Setjen KPK RI atau Setjen KPK) adalah aparatur pemerintah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Setjen KPK dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia.[2]

Sekretariat Jenderal
Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia
KPK Logo.svg
Gambaran umum
Dasar hukumUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Susunan organisasi
Sekretaris JenderalR. Bimo Gunung Abdul Kadir[1]
Kepala Biro / Sekretariat
Biro Perencanaan dan Keuangan-[1]
Biro UmumSyarief Hidayat[1]
Biro Sumber Daya Manusia-[1]
Biro HukumSetiadi[1]
Biro Hubungan Masyarakat- [1]
Sekretariat Pimpinan[1]
Kantor pusat
Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920
Situs web
http://www.kpk.go.id/id

Daftar isi

Tugas dan FungsiSunting

TugasSunting

Setjen KPK mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan administrasi, sumber daya, pelayanan umum, keamanan dan kenyamanan, hubungan masyarakat dan pembelaan hukum kepada segenap unit organisasi KPK.[3]

FungsiSunting

Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi[3]:

  1. Perumusan kebijakan pada sub bidang administrasi, sumber daya, pelayanan umum, keamanan dan kenyamanan, hubungan masyarakat dan pembelaan hukum kepada segenap unit organisasi KPK;
  2. Pelaksanaan perencanaan jangka menengah dan pendek, pembinaan dan pengelolaan perbendaharaan, pengelolaan dana hibah/ donor serta penyusunan laporan keuangan dan kinerja KPK;
  3. Pelaksanaan pemberian dukungan logistik, urusan internal, pengelolaan aset, pengadaan, pelelangan barang sitaan/ rampasan, serta pengelolaan dan pengamanan gedung bagi pelaksanaan tugas KPK;
  4. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia melalui pengorganisasian fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi dan kinerja;
  5. Pelaksanaan perancangan peraturan, litigasi, pemberian pendapat dan informasi hukum dan bantuan hukum;
  6. Pelaksanaan pembinaan hubungan dengan masyarakat, pengkomunikasian kebijakan dan hasil pelaksanaan pemberantasan korupsi kepada masyarakat, penyelenggaraan keprotokoleran KPK serta pembinaan ketatausahaan KPK;
  7. Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja pada bidang Sekretariat Jenderal; dan
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Struktur OrganisasiSunting

Struktur organisasi Setjen KPK terdiri dari[3]:

  • Biro Perencanaan dan Keuangan;
  • Biro Umum;
  • Biro Sumber Daya Manusia;
  • Biro Hukum;
  • Biro Hubungan Masyarakat; dan
  • Sekretariat Pimpinan


Lihat PulaSunting

ReferensiSunting