Buka menu utama

Sejarah Perubahan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Indonesia

Dalam sejarah lembaga-lembaga yang termasuk Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) telah beberapa kali mengalami perubahan. Dimulai dari perubahan nama, logo. Selain itu lembaga-lembaga ini mengalami perubahan posisi tanggung jawab (koordinasi), diantaranya pernah di bawah organisasi, departemen, kementerian sampai berdiri otonom sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Beberapa juga diantaranya pernah dibawah naungan pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintah Kolonial Jepang sebelum tahun 1945. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merupakan lembaga yang paling banyak mengalami perubahan nama dari Magnetisch en Meteorologisch Observatorium hingga BMKG dan termasuk lembaga non-kementerian yang tertua.

Daftar isi

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)Sunting

Perubahan Nama[1]
Nama Singkatan Tahun Rentang Dasar Hukum
Landarchief
28 Januari 1892 1892–1942
Kōbunshokan (公文書館)
1942–1945
Arsip Negeri
17 Agustus 1945 1945–1947
Landarchief
1947–1949
Arsip Negara
26 April 1950 1950–1959 SK Menteri PP dan K No. 9052/B
Arsip Nasional
1 Januari 1959 1959–1967 SK menteri PP dan K No. 69626
Arsip Nasional Republik Indonesia
ANRI
2 Desember 1967 1967– Keppres 228/1967
Perubahan Logo[2]

Badan Keamanan Laut (Bakamla)Sunting

Nama Singkatan Tahun Rentang Dasar Hukum
Badan Koordinasi Keamanan di Laut
Barkomla
1972
1972–2003
  • Kep. Menhakam/Panglima ABRI KEP/B/45/XII/1972
  • Kep. Menhub SK/901/M/1972
  • Kep. Menkeu KEP.779/MK/III/12/1972
  • Kep. Menhak J.S.8/72/1
  • Kep. Jaksa Agung KEP-085/J.A/12/1972
Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut
K2P2KPHL
2003
2003–2005
  • Kep. Menkopolkam Kep.05/Menko/Polkam/2/2003
Badan Koordinasi Keamanan Laut
Barkomla
2005
2005–2014
  • Perpres No. 81/ 2005
Badan Keamanan Laut
Bakamla
2014
2014–sekarang
  • UU No. 32/ 2014
  • Perpres No. 178/ 2014
Perubahan Logo

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)Sunting

Nama[3] Singkatan Tahun Rentang Dasar Hukum
Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktivite
1954
1954–1958
Lembaga Tenaga Atom
1958
1958–1964
PP No. 65/ 1958
Badan Tenaga Atom Nasional
Batan
1964
1964–1997
UU No. 31/ 1964
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Bapeten
1997–sekarang
UU No. 10/ 1997

Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)Sunting

Perubahan Nama
Nama[4] Singkatan Tahun Rentang Dasar Hukum
Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktivite
1954
1954–1958
Lembaga Tenaga Atom
1958
1958–1964
PP No. 65/ 1958
Badan Tenaga Atom Nasional
Batan
1964
1964–1997
UU No. 31/ 1964
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Batan
1997
1997–sekarang
UU No. 10/ 1997
Perubahan Logo

Badan Informasi Geospasial (BIG)Sunting

Nama[5] Singkatan Dibentuk Rentang Dasar Hukum
Permante Kaarterings-Commissie
(Komisi Tetap untuk Pemetaan)
1938
1938–1945
Raad en Directorium voor het Meet en Kaarteerwezen in Nederlands Indies
(Dewan dan Direktorium untuk Pengukuran dan Pemetaan Hindia Belanda)
17 Januari 1948
1948–1949
Gouvernements Besluit No. 3/ 1948
Dewan dan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta
1951
1951–1965
PP 71/ 1951
Dewan Survei dan Pemetaan Nasional Desurtanal
7 September 1965
1965–1968
Keppres No. 263/ 1965
Komando Survei dan Pemetaan Nasional Kosurtanal
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bakosurtanal
17 Oktober 1969
1969–2011
Keppres No. 83/ 1969
Badan Informasi Geospasial BIG
27 Desember 2011
2011–sekarang
Perpres No. 94/ 2011
Perubahan Logo

Badan Intelijen Negara (BIN)Sunting

Nama Singkatan Tahun Rentang
Badan Rahasia Negara Indonesia BRANI
Mei 1946
1946–1958
Badan Koordinasi Intelijen BKI
5 Desember 1958
1958–1959
Badan Pusat Intelijen BPI
10 November 1959
1959–1965
Komando Intelijen Negara KIN
22 Agustus 1966
1966–1967
Badan Koordinasi Intelijen Negara BAKIN
22 Mei 1967
1967–2000
Badan Intelijen Negara BIN
2000
2000–sekarang

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)Sunting

Nama Singkatan Tahun Rentang Dasar Hukum
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI
23 Desember 1957
1957–1968
Lembaga Keluarga Berencana Nasional LKBN
17 Oktober 1968
1968–1970
SK Menkesra No. 36/KPTS/Kesra/X/1968
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN
2009
1970–2009
Keppres No. 8/ 1970
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN
29 Oktober 2009
2009–sekarang
UU No. 52/ 2009

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Sunting

Nama Singkatan Tahun Rentang
Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing BPPMA
1967
1967–1973
Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM
1973
1973–sekarang

Badan Nasional Pencarian dan PertolonganSunting

Nama[6] Singkatan Tahun Rentang Dasar Hukum
Badan SAR Indonesia BASARI
28 Februari 1972
1972–1980
Keppres No. 11/ 1972
Badan SAR Nasional BASARNAS
1980
1980–2016
Keputusan Menhub KM.91/OT.002/Phb-80
Keputusan Menhub KM 164/OT.002/Phb-80
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
6 September 2016
2016–sekarang
Perpres No. 83/ 2016

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Sunting

Nama[7] Singkatan Tahun Rentang Dasar Hukum
Regering Accountantsdienst
(Djawatan Akuntan Negara)
DAN
31 Oktober 1936
1936–1966
Government Besluit No. 4/ 1936
Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara
DDPKN
1966
1966–1971
Keppres No. 239/ 1966
Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara
DJPKN
1971
1971–1983
Keppres No. 70/ 1971
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPKP
30 Mei 1983
1983–sekarang
Keppres No. 31/ 1983

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)Sunting

Nama[8] Singkatan Tahun Rentang Dasar Hukum
Magnetisch en Meteorologisch Observatorium
(Observatorium Magnetik, dan Meteorologi)
MMO
1866
1866–1942
気象構造区処 Kishoukouzoukusho
Lembaga Meteorologi
1942
1942–1945
Biro Meteorologi
1945
1945–1947
Djawatan Meteorologi dan Geofisika
DMG
Meteorologisch en Geofisiche Dienst
MGD
21 Juli 1947
1947–1949
Djawatan Meteorologi dan Geofisika
DMG
1949
1949–1955
Lembaga Meteorologi dan Geofisika
LMG
1955
1955–1960
Djawatan Meteorologi dan Geofisika
DMG
1960
1960–1970
Direktorat Meteorologi, dan Geofisika
Dirmetgeo
1970
1970–1972
Pusat Meteorologi dan Geofisika
PMG
1972
1972–1980
Badan Meteorologi dan Geofisika
BMG
1980
1980–2008
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BMKG
2008
2008–sekarang
Perpres No. 61/ 2008

Badan Narkotika Nasional (BNN)Sunting

Nama[9] Singkatan Tahun Rentang Dasar Hukum
Badan Koordinasi Narkotika Nasional BKNN
1999
1999–2002
Keppres No. 116/ 1999
Badan Narkotika Nasional BNN
2002
2002–sekarang
Keppres No. 17/2002

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)Sunting

Nama[10] Singkatan Tahun Rentang Dasar Hukum
Pusat Antarkerja Antarnegara Pusat AKAN
1986
1986–1994
Direktorat Ekspor Jasa Tenaga Kerja Indonesia Dir. EJTKI
1994
1994–1999
Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Dir. PTKLN
1999
1999–2001
Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia BKPTKI
16 April 1999
1999–2004
  • Keppres No. 29/ 1999
Direktorat Jenderal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Dirjen PPTKLN
2001
2001–2007
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP2TKI
2004
2004–sekarang
  • UU No. 39/ 2004
  • Perpres No 81/2006
  • Keppres No. 2/2007

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)Sunting

Perubahan Nama
Nama[11][12] Singkatan Tahun Rentang Dasar Hukum
Dinas Kode
4 April 1946
1946
Djawatan Sandi
2 September 1949
1949–1972
Kep. Menhan No. 11/MP/1949
Lembaga Sandi Negara
Lemsaneg
22 Februari 1972
1972–2017
Keppres No. 7/ 1972
Badan Siber dan Sandi Negara
BSSN
19 Mei 2017
2017–sekarang
Perpres No. 53/ 2017
Perpres No. 133/ 2017
Perubahan Logo

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)Sunting

Nama[13] Singkatan Tahun Rentang Dasar Hukum
Natuurwetenschappelijk Raad voor Nederlandsch Indie
1928
1928–1948
Organisatie voor Natuurwetenschappelijk onderzoek
(Organisasi untuk Penyelidikan dalam Ilmu Pengetahuan Alam)
OPIPA
1948
1948–1956
Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia
MIPI
1956
1956–1967
UU No. 6 tahun 1956
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LIPI
1967
1967–sekarang
Keputusan MPRS no. 18/B/1967

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)Sunting

Nama[14] Singkatan Tahun Rentang Dasar Hukum
Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik
PPKPBJ
2005
2005–2007
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LKPP
6 Desember 2007
2007–sekarang
Perpres No. 106/ 2007

ReferensiSunting

  1. ^ "Sejarah Lembaga ANRI". Arsip Nasional Republik Indonesia. Diakses tanggal 16 Maret 2019. 
  2. ^ "Arti Logo ANRI". Arsip Nasional Republik Indonesia. Diakses tanggal 16 Maret 2019. 
  3. ^ "Sejarah Bapeten". Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Diakses tanggal 16 Maret 2019. 
  4. ^ "Sejarah BATAN". Badan Tenaga Atom Nasional. Humas BATAN. Diakses tanggal 16 Maret 2019. 
  5. ^ "Sejarah BIG". Badan Informasi Geospasial — Integritas, Kolaborasi, Profesional, Kerja Cerdas, dan Adaptif. Diakses tanggal 17 Maret 2019. 
  6. ^ "Sejarah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan". Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Diakses tanggal 16 Maret 2019. 
  7. ^ "Sejarah Singkat BPKP". Situs Resmi BPKP. Diakses tanggal 16 Maret 2019. 
  8. ^ "Sejarah BMKG". Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Diakses tanggal 16 Maret 2019. 
  9. ^ "Sejarah BNN". Badan Narkotika Nasional. Diakses tanggal 16 Maret 2019. 
  10. ^ "Sejarah Penempatan TKI Hingga BNP2TKI". Situs Resmi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 27 Februari 2011. Diakses tanggal 16 Maret 2019. 
  11. ^ "Sejarah Persandian". Badan Siber dan Sandi Negara. Diakses tanggal 16 Maret 2019. 
  12. ^ "Sejarah Pembentukan BSSN". Badan Siber dan Sandi Negara. Diakses tanggal 16 Maret 2019. 
  13. ^ "Sejarah LIPI". Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Diakses tanggal 16 Maret 2019. 
  14. ^ "Sejarah dan Latar Belakang LKPP". Website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tim Pengelola Website LKPP. Diakses tanggal 16 Maret 2019. 

Lihat PulaSunting