Revolusi Agung, dinamakan juga Revolusi 1688 (bahasa Irlandia: An Réabhlóid Ghlórmhar, bahasa Scots: Gloryws Revolution, bahasa Gaelik Skotlandia: Rèabhlaid Ghlòrmhor, dan bahasa Wales: Chwyldro Gogoneddus), adalah penggulingan Raja James II dari Inggris (James VII dari Skotlandia) oleh perserikatan anggota Parlemen Inggris dan stadtholder Belanda, William III dari Oranye. Invasi sukses William terhadap Inggris dengan armada dan tentara Belanda menyebabkannya naik takhta sebagai raja dengan gelar William III dari Inggris. Bersama dengan istrinya Mary II dari Inggris, putri James, mereka menyetujui Rancangan Undang-Undang Hak 1689.

Kebijakan Raja James mengenai toleransi beragama setelah 1685 ditentang oleh para anggota dari kalangan politik terkemuka yang terganggu oleh agama Katolik raja dan hubungan dekatnya dengan Prancis. Setelah mengadili tujuh uskup yang menolak Deklarasi Pengampunan, ketakutan terhadap munculnya dinasti Katolik di antara masyarakat dan anggota parlemen Inggris menguat. Hal ini menyebabkan naiknya nama William III dan Mary II sebagai penerus Kerajaan Inggris. Krisis yang dihadapai raja mencapai puncaknya pada tahun 1688, yakni pada saat kelahiran James Francis Edward Stuart, tanggal 10 Juni (kalender Julian).[a]

Kedatangan William III dengan seluruh prajuritnya menerima simpati yang besar dari masyarakat Inggris. Hal ini juga didukung oleh banyak politikus Inggris yang kemudian menunjukkan keberpihakannya pada William III. Pada tanggal 11 Desember 1688, James II melakukan usaha melarikan diri, namun ditangkap dan dibawa sebagai tahanan ke London. Mengetahui mertuanya melakukan usaha tersebut, William kemudian membiarkannya melarikan diri ke Rochester. Kekosongan kekuasaan tersebut selanjutnya diisi oleh William III sebagai raja dan Mary II sebagai ratu dengan penobatan dilakukan pada 11 April 1689.[1]

Latar BelakangSunting

Popery dan anti-poperySunting

Setelah kejadian Plot Bubuk Mesiu, teori mengenai Inggris sebagai negara satelit dari kerajaan-kerajaan Katolik berkembang. Dalam teori tersebut, disebutkan bahwa kekatolikan di Inggris berniat untuk menggulingkan protestanisme dan penganut Katolik segan untuk menghormati pemerintah Protestan. [2] Citra-citra klise yang muncul di masyarakat mengenai kekatolikan (yang secara merendahkan disebut popery) memperkuat ketakutan masyarakat mengenai naiknya pemerintahan Katolik. Penganut Protestan tidak mempermasalahkan keimanan penganut Katolik,[3] namun pengaruh politik yang menyebar membuat kelompok-kelompok agama yang ada menjadi saling terpisah. Hal ini menyebabkan kemunculan sentimen anti-popery di antara masyarakat Inggris. Kemunculan sentimen popery dan anti-popery di masyarakat timbul dan tenggelam seiring dengan perubahan politik sepanjang jaman, namun keduanya timbul cukup kuat pada Periode Stuart. Kehidupan Charles II dan saudaranya, James II di Prancis dipercaya menginspirasi keduanya mengenai pemerintahan Katolik absolut layaknya Louis XIV dari Prancis. [4] Hal ini dilihat sebagai suatu ancaman oleh penganut sentimen anti-popery.

Hubungan Inggris, Prancis, dan BelandaSunting

 
Situasi Antwerpen pada tahun 1593 dengan membekunya Estuari Schelde

Perpindahan pasar serta penguatan Amsterdam sebagai pusat perdagangan baru mengokohkan perokonomian Belanda. Setelah penandatanganan Traktat Münster dan pencabutan embargo Spanyol, pedagang Belanda merasakan angin segar dalam usaha mereka.[5] Mereka menggunakan kesempatan ini untuk membanjiri pasar dengan barang-barang murah dari perdagangan bebas mereka. Hal ini semakin menguat pada abad ke-17, di mana invasi pedagang Belanda menyentuh teritori Inggris. Sistem perdagangan bebas Belanda yang menawarkan harga bersaing serta meningkatnya jumlah pedagang Belanda menyebabkan pedagang Inggris kesusahan. Selain itu, pedagang Inggris juga menuduh Belanda memanfaatkan masa Perang Saudara Inggris, yang mana dihindari oleh Belanda dengan tidak mengirimkan bantuan apapun. [6] Melihat perkembangan ini, Inggris berusaha menekan dengan mengeluarkan Undang-Undang Navigasi Inggris pada tahun 1651.[7] Undang-undang ini membatasi pedagang Belanda untuk bertransaksi dengan Inggris dan Koloni Inggris di Asia, Amerika, dan Afrika. Hal ini menyebabkan beberapa perang antara Inggris dan Belanda pada tahun 1652-1654 dan 1665-1667. Pada Perang Inggris-Belanda Kedua, Angkatan Laut Inggris dikepalai oleh James II sebagai laksamana. Keduanya kemudian mengakhiri perang lewat penandatanganan Traktat Breda pada tahun 1667, di mana Undang-Undang Navigasi diubah untuk mempermudah pedagang Belanda masuk ke pasar Inggris. [8]

 
Place des Victoires dibangun untuk merayakan kemenangan Prancis pada tahun 1678.

Selain Inggris dan Belanda, Prancis juga ikut menjadi sekutu sebagai pihak anti-Habsburg. Ketiganya bergabung dan membentuk Aliansi Tiga Negara untuk menyerang Spanyol pada tahun 1596. [9] Setelah itu, Prancis dengan setengah hati terus beraliansi dengan Belanda hingga 1662, namun berusaha menghindari perang tersebut. Hal ini disadari betul oleh Belanda. Di sisi lain, Prancis menduga Belanda akan menolak keinginan mereka untuk menginvasi Belanda Spanyol (yang membuat motto "Gallus amicus non vicinus" yang berarti "Prancis sebaiknya menjadi teman, bukan tetangga" menyebar di Belanda), namun juga melihat kemenangan Inggris sebagai pemicu kembalinya kekuasaan Keluarga Orange. Menyadari kemungkinan tersebut, Prancis berusaha menjadi penengah untuk mencegah terjadinya Perang Inggris-Belanda tahun 1665, namun gagal.[10] [11] Selanjutnya, setelah penandatangan Traktat Breda, Belanda berusaha untuk menjadi penengah konfilk Prancis-Spanyol dengan dibantu oleh Inggris dan Swedia. [12] Kegagalan Johan de Witt dalam menjembatani keinginan Inggris, Spanyol, dan Prancis membuatnya kehilangan simpati Louis XIV. Louis XIV menyatakan perang dengan aliansi Inggris, Belanda, dan Swedia untuk mengklaim "hak" atas Belanda Spanyol berdasarkan pernikahannya dengan Maria Theresia. [13] [14] Tahun 1670, secara rahasia Charles II menandatangani Traktat Dover dengan Louis XIV dan membuat Inggris membantu Prancis melawan Belanda pada perang tahun 1972. Pada perang ini, James II menjadi laksamana untuk Angkatan Laut Inggris, sementara William III bersama prajuritnya menggantikan prajurit de Witt. Kemudian keadaan segera dibalik oleh Belanda lewat pernikahan William III dengan Mary, anak James II yang membuat Inggris kembali beraliansi dengan Belanda. James menyetujui pernikahan ini dengan setengah hati. Hal ini berakhir dengan penandatanganan Traktat Nijmegen pada tahun 1678. [15] Setelah itu, Inggris dan Belanda bergabung dalam suatu aliansi, yakni Aliansi Besar. [16]

Naiknya James IISunting

 
Penobatan Raja James II dari Inggris dan Ratu Maria dari Modena tahun 1685.

James II menyatakan diri sebagai penganut Katolik di bawah pemerintahan kakaknya, Charles II, pada tahun 1668. [17] Walaupun begitu, ia tetap aktif berasosiasi dengan penganut Anglikan dan Katolik Prancis, bahkan menjadi satu-satunya orang Katolik yang bertahan di parlemen pada jaman itu. [17][18] Setelah kematian Charles II, yang notabene tidak dikaruniai seorang anakpun, jabatan raja jatuh kepadanya. Ia memulai pemerintahannya di umur 52 tahun. Pada masa awal jabatannya, ia membebaskan banyak pastur dan orang-orang yang menerima hukum agama. Sikap dan pidatonya dinilai bermoral dan sangat hati-hati, namun kepercayaannya dan kekakuannya memperburuk ketakutan atas popery. [19] James II mengerti bahwa gerakan anti-popery sangat mengakar di parlemen lama, sehingga ia merasa terancam. Oleh karena itu ia membubarkan parlemen lama dan membentuk parlemen baru, yakni Parlemen Loyal. Dalam pembentukannya, James II tidak membatasi anggota parlemen lama untuk bergabung, asalkan mereka berjanji mengikuti keinginannya. Parlemen ini kemudian diisi oleh orang-orang baru, namun sebaliknya, James II tetap menggunakan mentri-mentri dari pemerintahan Charles II. Hal ini dilakukan untuk mempermudah negosiasi dengan parlemen baru. [20] Negosiasi yang paling berhasil pada masa pemerintahannya adalah pembagian hasil pemungutan pajak sebesar £ 2.000.000 pertahun selama lima tahun. Hal ini membuatnya menjadi salah satu pemimpin Inggris yang tidak meninggalkan utang. [21] Namun keberhasilan ini gagal diulang saat ia ingin mengusahakan penghapusan Undang-Undang Uji (Test Act) yang membuat seluruh anggota parlemen Katolik terpaksa turun pada pemerintahan Charles II.

Setelah pembentukan parlemen, pada tahun 1678 ia mengusahakan Deklarasi Pengampunan untuk memberikan kebebasan beragama tanpa menurunkan kehormatan Gereja Inggris, serta memberikan kebebasan melakukan ritual agama di rumah. Hal ini diterapkan pertama kali di Skotlandia dan kemudian seluruh Inggris. [22] Deklarasi ini kemudian dibacakan di seluruh Gereja Anglikan di London selama dua minggu. Keberadaan deklarasi ini menyebabkan keistimewaan Gereja Inggris harus dihapuskan dengan memasukkan beberapa anggota Katolik di dalamnya.

Pada tahun 1685 ia kembali mengusahakan deklarasi pengampunan untuk dibacakan di gereja, namun ia menerima penolakan dari enam uskup bersama seorang uskup agung. Hal ini membuat mereka diadili atas tuduhan penghasutan. [23] Tuduhan ini membuat gerakan anti-popery semaking kuat. Kelahiran James Francis Edward Stuart, anak laki-laki pertamanya dengan Ratu Maria semakin memperkuat ketakutan atas adanya dinasti Katolik. Ketakutan atas kemungkinan ini kemudian membuat hubungan James II dengan kaum Anglikan memburuk.[22]

Undangan dan InvasiSunting

Oleh ketakutan ini, maka muncul nama anak pertama James II, Mary II yang menikah dengan William III. Atas permintaan Raja Charles II, ia memperbolehkan anaknya untuk dididik oleh Gereja Inggris. Hal ini membuat anaknya lebih mengenal ajaran Protestan. Mengetahui kenyataan bahwa Mary dan William menganut Protestan, beberapa politikus Anglikan memperkuat keinginannya untuk menarik William III ke dalam Kerajaan Inggris. William III dan beberapa politikus Inggris telah melakukan kontak sejak pengukuhan James II dilakukan. [24] Ia melakukan pendekatan atas alasan perdamaian sejak Perang Inggris-Belanda Ketiga berakhir. Setelah beredar berita mengenai kelahiran anak laki-laki pertama James II, ia semakin giat berkontak dengan politikus Anglikan. Ia juga mengirimkan surat terbuka mengenai pendapatnya terhadap keadaan tersebut, yang kemudian menarik simpati masyarakat Inggris dan mendorongnya untuk melakukan invasi. [25]

 
Kedatangan William III dari Orange di Inggris, 15 November 1688 oleh Romain de Hooghe.

Pada tahun 1685, beberapa waktu setelah pengadilan ketujuh uskup, beberapa politikus yang disebut Tujuh Orang Hidup (Immortal Seven) mengirimkan undangan untuk William. Isi undangan tersebut adalah untuk melakukan invasi terhadap Inggris. Sebelumnya, beberapa sejarawan menyatakan bahwa ia sudah mempersiapkan invasi ini jauh sebelum undangan dikirimkan. Hal ini memperkuat dugaan atas lamanya korespondensi antara William dengan politikus Inggris. Dalam pembicaraan ini, ia sempat menolak rencana invasi, namun setelah melihat perkembangan situasi yang ada ia setuju. [26] Selanjutnya, atas permintaan tersebut ia pergi ke Brixham, Teluk Tor, bersama dengan pasukan Belanda dan sampai di sana pada tanggal 5 November 1688 (gaya baru). [27] Dalam invasi ini ia membawa 463 kapal dengan 14.000 prajurit. Kedatangannya sudah diantisipasi sejak bulan September. Hal ini membuat masyarakat tergerak untuk membantu dengan menjadi tenaga tambahan yang membuat anggotanya bertambah hingga sejumlah 20.000 orang. [28] Kedatangan William ke Inggris segera menurunkan simpati James II di masyarakat. Banyak politikus yang juga menyatakan bahwa mereka berpihak pada William. [29] Kedatangan William dan pengikutnya diketahui oleh James II dengan baik. Walaupun secara jumlah prajurit James II lebih banyak, namun melihat bagaimana keadaan politik dan simpati masyarakat serta fakta bahwa anaknya, Putri Anne, juga sudah berpihak pada William, ia mengurungkan niatnya dan memilih untuk melarikan diri. Tanggal 12 Desember James II melakukan percobaan untuk melarikan diri, namun gagal dan ditangkap oleh pemburu Papist. Selanjutnya ia dibawa ke London sebagai tahanan. [30] Melihat hal ini, William mengijinkan James II untuk pergi ke Rochester.

Naiknya William III dan Mary IISunting

Setelah kepergian James II, terjadi kekosongan pemerintahan. Parlemen melihat hal ini sebagai kesempatan untuk menaikkan Mary, anak James II sebagai ratu. Selain pandangan ini, terdapat banyak pemikiran lain yang berkembang, namun segera dipatahkan oleh William. William menyatakan bahwa ia ingin memimpin sebagai raja bersama istrinya atau ia akan meninggalkan Inggris. [1] Atas desakan tersebut, Parlemen Inggris menerima William sebagai raja dengan kekuasaan yang lebih dominan serta Mary sebagai ratu. Keduanya dikukuhkan di Westminster Abbey tanggal 11 April 1689 oleh Uskup London Henry Compton.

Baik parlemen maupun WIlliam sadar akan kebutuhannya atas keberadaan masing-masing pihak. Oleh karena itu, untuk mengakomodasi kebutuhannya selama perang, ia menyetujui Rancangan Undang-Undang Hak 1689 yang diajukan oleh parlemen. [31] Keberadaaan aturan ini membuatnya harus terus melaporkan keuangannya kepada parlemen. Awal pemerintahan William III difokuskan kepada perang, sehingga Mary menggantikannya selama absen. Pengukuhan William III sebagai raja dianggap menjadi suatu momentum yang baik bagi negara-negara anti-Prancis untuk mendorong Prancis kembali ke batasnya. Mengetahui hal ini William III berusaha membangun aliansi antar negara anti-Prancis dan ikut dalam Perang Sembilan Tahun bersama negara-negara lainnya. [32]

Catatan KakiSunting

  1. ^ Dalam artikel ini "Gaya Baru" berarti permulaan tahun disesuaikan ke 1 Januari. Peristiwa di daratan Eropa biasanya dinyatakan menggunakan kalender Gregorian, sementara peristiwa di Britania Raya dan Irlandia biasanya dinyatakan menggunakan kalender Julian dengan tahun disesuaikan ke 1 Januari. Tanggal tanpa catatan tambahan Julian atau Gregorian yang jelas akan menggunakan kalender yang sama sebagai tanggal terakhir dengan catatan tambahan yang jelas. Untuk penjelasan dari perubahan-perubahan dalam kalender dan gaya penanggalan, lihat Tanggal Gaya Lama dan Gaya Baru

ReferensiSunting

  1. ^ a b Coward 1980, hlm. 314.
  2. ^ Sowerby 2012, hlm. 28.
  3. ^ Sowerby 2012, hlm. 29.
  4. ^ Vallance 2011.
  5. ^ Rijksmuseum.
  6. ^ Rommelse 2010, hlm. 595.
  7. ^ Rommelse 2010, hlm. 596.
  8. ^ Ormrod 2003, hlm. 38.
  9. ^ Wernham 1994.
  10. ^ Rowen 1954, hlm. 3.
  11. ^ Grever 1982, hlm. 237.
  12. ^ Rowen 1954, hlm. 5.
  13. ^ Wolf 1968, hlm. 117.
  14. ^ Rowen 1954, hlm. 12-13.
  15. ^ Pritchard 2012, hlm. 267.
  16. ^ Onnekink & Rommelse 2016, hlm. 283-284.
  17. ^ a b Callow & 2000 p143-144.
  18. ^ Kenyon 1927, hlm. 104-105.
  19. ^ Wakeling 1896, hlm. 88-89.
  20. ^ Maurice 1907, hlm. 160.
  21. ^ Maurice 1907, hlm. 165.
  22. ^ a b Harris 2006.
  23. ^ Maurice 1907, hlm. 225-228.
  24. ^ Troost 2005, hlm. 172-173.
  25. ^ Troost 2005, hlm. 186.
  26. ^ Coward 1980, hlm. 300.
  27. ^ Robb 2020.
  28. ^ Britroyals.
  29. ^ Maurice 1907, hlm. 255.
  30. ^ Maurice 1966, hlm. 173-174.
  31. ^ Living Heritage.
  32. ^ Routh & 1904 p61-63.

Daftar PustakaSunting

BukuSunting

  • Van der Kuijl, Arjen (1988). De glorieuze overtocht: De expeditie van Willem III naar Engeland in 1688. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw. ISBN 978-90-6707-187-1. 
  • Vries, Jan de; Woude, Ad van der (1997). The First Modern Economy: Success, Failure, and Perseverance of the Dutch Economy, 1500–1815. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-57061-9. 
  • Webb, Stephen Saunders (1995), Lord Churchill's Coup, Syracuse, New York: Syracuse University Press 
  • Wakeling, George Henry (1896). King and Parliament (1603-1714). Scribner. 
  • Wernham, R. B. (1994). The Treaties of Greenwich and the Triple Alliance (dalam bahasa Inggris). Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780198204435.001.0001/acprof-9780198204435-chapter-6. ISBN 978-0-19-167627-7. 
  • Williams, E. N. (1960). The Eighteenth-Century Constitution. 1688–1815. Cambridge University Press. OCLC 1146699. 
  • Western, John R. (1972). Monarchy and Revolution. The English State in the 1680s. London: Blandford Press. ISBN 978-0-7137-3280-1. 
  • Windeyer, W. J. Victor (1938). "Essays". Dalam Windeyer, William John Victor. Lectures on Legal History. Law Book Co. of Australasia. 
  • Wolf, John B. (1968). Louis XIV. New York: W. W. Norton & Company Inc. 

SitusSunting

Bacaan tambahanSunting

Pranala luarSunting