Wikipedia

Papua Barat

provinsi otonom di Indonesia
(Dialihkan dari Provinsi Papua Barat)
Halaman ini berisi artikel tentang provinsi di Indonesia. Untuk wilayah Indonesia yang disebut juga dengan nama sama, lihat Papua (Indonesia). Untuk negara dengan pengakuan terbatas, lihat Republik Papua Barat.

Koordinat: 1°37′S 132°14′E / 1.617°S 132.233°E / -1.617; 132.233

Papua Barat (disingkat Pabar; dahulu Irian Jaya Barat) adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Wilayah Papua Barat mencakup Semenanjung Bomberai dan Wandamen. Ibukota provinsi ini terletak di Manokwari. Provinsi ini dimekarkan dari Provinsi Papua melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999.[4]

Papua Barat
Doberai
Provinsi otonom
Pabar
Dari kiri ke kanan: Burung Kasuari, Pegunungan Arfak dari Manokwari, Tari Tumbu Tanah, Rumah Kaki Seribu, Tradisi Papua Barat, dan Penabur Sulih Tambur.
Lambang resmi Papua Barat
Lambang
Motto: 
Cintaku negeriku
Peta
Negara Indonesia
Dasar hukum pendirianUU No. 45 tahun 1999
PP No. 24 tahun 2007
Hari jadi12 Oktober 1999
Ibu kotaKota Manokwari
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kabupaten: 7
  • Kota: -
  • Kecamatan: 86
  • Kelurahan: 21
  • Desa: 785
Pemerintahan
 • GubernurPaulus Waterpauw (Penjabat)
 • Wakil GubernurLowong
 • Sekretaris DaerahDance Sangkek
 • Ketua DPRDOrgenes Wonggor
Luas
 • Total64.134,66 km2 (24,762,53 sq mi)
Populasi
 (2021)[1]
 • Total551.792
 • Kepadatan9/km2 (20/sq mi)
Demografi
 • AgamaKristen 68,75%
- Protestan 60,88%
- Katolik 7,87%
Islam 31,09%
Hindu 0,09%
Buddha 0,07%[1]
 • BahasaIndonesia
Melayu Papua
bahasa daerah
 • IPMKenaikan 65,26 (2021)
 sedang [2]
Zona waktuUTC+09:00 (WIT)
Kode pos
981xx-984xx
Kode area telepon
Daftar
  • 0955 - Bintuni
  • 0956 - Fakfak
  • 0957 - Kaimana
  • 0981 - Ransiki
  • 0986 - Manokwari
Kode ISO 3166ID-PB
Pelat kendaraanPB
Kode Kemendagri92 Edit the value on Wikidata
DAURp 1.461.166.659.000,- (2020)[3]
Rumah adatRumah kaki seribu
Senjata tradisionalPanah dan Parang
Flora resmiMatoa
Fauna resmiKasuari gelambir tunggal
Situs webpapuabaratprov.go.id

Pada awalnya pembentukan provinsi ini mendapatkan penolakan dari masyarakat sehingga implementasi dari pemekaran ini baru dilaksanakan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003.[5][6] Walaupun pada 11 November 2004 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun keberadaan provinsi ini dinyatakan tetap sah.[7]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007, nama Irian Jaya Barat diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat sebagai pemekaran dari Provinsi Papua merupakan provinsi yang memiliki status otonomi khusus.

Pada rapat paripurna tanggal 17 November 2022, Undang-undang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dari Papua Barat disahkan oleh DPR RI.[8]

SejarahSunting

EtimologiSunting

Perkembangan asal usul nama pulau Papua memiliki perjalanan yang panjang seiring dengan sejarah interaksi antara bangsa asing dengan masyarakat Papua, termasuk pula dengan bahasa-bahasa lokal dalam memaknai nama Papua.

Menurut bahasa Tidore kata Papo Ua artinya "tidak bergabung", "tidak bersatu", atau "tidak bergandengan". Maksudnya wilayah Papua itu jauh sehingga tidak masuk dalam daerah induk Kesultanan Tidore walau wilayah-wilayah tersebut tetap tunduk dan berada dibawah persekutuan dagang Tidore bernama Uli Siwa. Dalam pembagiannya wilayah di Papua dibagi menjadi Korano Ngaruha atau Kepulauan Raja Ampat, Papo Ua Gamsio (Papua sembilan negeri), dan Mafor Soa Raha (Mafor Empat Soa).[9] Teori lain nama Papua berasal dari bahasa Melayu papuwah, artinya "rambut keriting". Akan tetapi kata ini baru masuk pada kamus bahasa melayu tahun 1812 ciptaan William Marsden yang tidak ditemukan dalam kamus yang lebih awal,[10] sedangkan catatan abad ke-16 Portugis dan Spanyol, kata Papua sudah dipakai dan hanya merujuk kepada penduduk Kepulauan Raja Ampat dan Semenanjung Kepala Burung.[11] Berdasarkan teori lain ini menurut F.C. Kamma nama ini bisa saja berasal dari Bahasa Biak Sup i Babwa yang digunakan untuk menyebut Kepulauan Raja Ampat berarti tanah di-bawah (matahari terbenam), yang kemudian menjadi Papwa lalu Papua.[10]

Era PrakolonialSunting

Sekitar akhir tahun 500 M, oleh bangsa Tiongkok diberi nama Tungki. Hal ini dapat diketahui setelah mereka menemukan sebuah catatan harian seorang pedagang Tiongkok, Ghau Yu Kuan yang menggambarkan bahwa asal rempah-rempah yang mereka peroleh berasal dari Tungki, nama yang digunakan oleh para pedagang Tiongkok saat itu untuk Papua.[12]

Selanjutnya, pada akhir tahun 600 M, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan menggunakan nama Janggi. Dalam buku Kertagama 1365 yang dikarang Pujangga Mpu Prapanca “Tungki” atau “Janggi” sesungguhnya adalah salah eja diperoleh dari pihak ketiga yaitu Pedagang Tiongkok Chun Tjok Kwan yang dalam perjalanan dagangnya sempat menyinggahi beberapa tempat di Tidore dan Papua.[12]

Di awal tahun 700 M, pedagang Persia dan Gujarat mulai berdatangan ke Papua, juga termasuk pedagang dari India. Tujuan mereka untuk mencari rempah-rempah di wilayah ini setelah melihat kesuksesan pedangang asal China. Para pedagang ini sebut nama Papua dengan Dwi Panta dan Samudranta, yang artinya Ujung Samudra dan Ujung Lautan.[12]

Di era Kerajaan Majapahit (1293-1520), Kitab Nagarakretagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca menyebut wilayah "Wanin" untuk Semenanjung Onin dan "Sran" untuk wilayah selatan Semenanjung Bomberai.[13][14] Ekspedisi asal Jawa ini diingat oleh para penduduk dalam berbagai cerita lokal di pesisir selatan Semenanjung Doberai[15] dan Semenanjung Bomberai, dari Teluk Patipi, Rumbati[16] hingga Kaimana.[17]

Setidaknya sejak abad ke-15, pedagang muslim dari Asia Tenggara terutama dari berbagai kesultanan di Maluku mengadakan perdagangan dengan Papua, hingga membentuk hubungan dagang eksklusif dan cukup mempengaruhi para penghuni Papua terutama bagian Barat hingga abad ke-17.[18] Seperti para pemimpin di Kepulauan Raja Ampat yang mengunjungi Bacan pada tahun 1569 sehingga mendapat gelar membentuk kerajaan,[19] seperti menurut cerita lokal Biak tentang hubungan kapiten Waigeo Gurabesi dengan ekspedisi Sultan Tidore,[20] maupun seperti beberapa kerajaan semenanjung Onin yang mendapatkan gelar dari Kesultanan Tidore.[21]

Era KolonialSunting

Pada tanggal 13 Juni 1545, Ortiz de Retez, seorang pengelana Spanyol, meninggalkan Tidore dan berlayar menuju pesisir utara dari pulau Papua, dan kemudian ia menelusuri hilir Sungai Mamberamo. Ia mendeklarasikan wilayah tersebut sebagai milik Raja Spanyol.[22] Ia memberi nama Nueva Guinea (Nugini Baru) karena kemiripan penghuni wilayah tersebut terhadap para penghuni pesisir Guinea di Afrika Barat.[23]

Sebagai usaha untuk memperkuat kedudukannya di Papua, pada tahun 1770, Belanda mengubah nama Papua menjadi Nieuw Guinea yang merupakan terjemahan ke dalam bahasa Belanda atas Gova Guinea atau Nova Guinea dan diterbitkan dalam peta internasional yang diterbitkan oleh Isaac Tiron, seorang pembuat peta berkebangsaan Belanda pada abad ke 18. Dengan dimuatnya ke dalam peta tersebut, maka daerah ini kian terkenal di negara-negara Eropa.[24]

Pada tahun 1774, kekuasaan Belanda atas Papua jatuh ke tangan Inggris. Di mana pada tahun 1775, nakhoda kapal La Tartare, Kapten Forrest dari Inggris berlabuh di Manokwari, Teluk Doreri, dan pada tahun 1793, Papua menjadi daerah koloninya yang baru. Berdasarkan perintah Gubernur Inggris berkedudukan di Maluku, mereka mulai membagi garis pulau dan mendirikan Benteng Coronation di Teluk Doreri. Namun Kamaludin Syah, Sultan Tidore yang berkuasa atas seluruh Kesultanan Tidore (dimana pulau Papua bagian Barat klaim masuk dalam wilayah kekuasaannya milik Belanda) menentang pendiriannya, sehingga pada tahun 1814, Inggris meninggalkan Papua.[18][24]

Pada 24 Agustus 1828 berdirilah benteng Fort Du Bus di Teluk Trinton oleh A.J. van Delden atas nama Raja Willem I, sebagai penanda mulainya kolonialisme Belanda di Papua dengan diwujudkannya kerjasama dalam bentuk penandatanganan surat perjanjian dengan tiga raja yaitu Raja Namatota, Kasa (Raja Lahakia) dan Lutu (orang kaya di Lobo, Mewara dan Sendawan). Mereka mendapatkan pengakuan sebagai kepala daerah dibawah Sultan Tidore dan tongkat kekuasaannya yang berkepala perak dari Belanda, di mana secara bersamaan juga diangkat 28 kepala daerah bawahannya.[25] Belanda mengangkat Sultan Tidore sebagai penguasa atas wilayah Papua karena menanggap potensi ekonomi yang kecil, hingga pada tahun 1849, batas wilayah kekuasaan Tidore sudah sampai ke perbatasan modern Indonesia dan Papua Nugini.[26]

Kesultanan Tidore harus mengangkat pajak yang dibayar ke pemerintah Belanda dari wilayahnya ini berupa budak, kayu mesoyi, cengkih, pala, cangkang kura-kura, burung cendrawasih, dll. Bila tidak dibayar, hukuman berupa Perang Hongi akan dilaksanakan atas nama Sultan Tidore oleh kerajaan[27], kampung[28], dan kelompok marga[29] bawahan Tidore.[27] Efek pelayaran hongi ini cukup destruktif untuk perdagangan antar pulau, dimana Pulau Kurudu, Waropen yang merupakan pusat perdagangan di Teluk Cendrawasih diserang berkali-kali pada akhir tahun 1840-an hinga pusat perdagangan berpindah ke Teluk Doreri (Manokwari) dan Pulau Roon, Wondama pada tahun 1850-an. Walau kapal pedagang sangat jarang diserang tetapi berita adanya pelayaran hongi menyebabkan penduduk pesisir kabur sehingga tidak akan ada perdagangan pada musim itu.[30]

Belanda baru memulai memerintah langsung wilayah Niew Guinea sejak tahun 1898, parlemen Belanda mensyahkan pengeluaran anggaran sebanyak f.115.000 untuk mendirikan pemerintahan di Nieuw Guinea. Pemerintah Belanda membagi dua bagian daerah Nieuw Guinea, bagian utara dinamakan Afdeeling Noord Nieuw Guinea dengan kontrolir ditempatkan di Manokwari, lalu bagian Barat dan Selatan dinamakan Afdeeling West en Zuid Nieuw Guinea dengan kontrolir ditempatkan di Fakfak (Koentjaranigrat, 1992).[31] Pada tahun 1901, Belanda membeli wilayah New Guinea dari Sultan Tidore menjadi wilayah Hindia Belanda.[32]

Era ModernSunting

Di masa Kebangkitan Nasional Indonesia, beberapa sosok nasionalis Indonesia yang sebagian besar merupakan tokoh pemberotakan komunis pada tahun 1926 ditahan di wilayah Boven-Digoel. Hal ini menjadi cikal bakal terbentuknya gerakan nasionalis Indonesia di wilayah Nugini Barat. Setelah proklamasi kemerdekaan dari Belanda pada tahun 1945, Republik Indonesia mengklaim semua wilayah Belanda yang sebelumnya merupakan bagian dari Hindia Belanda, termasuk wilayah Nugini Barat. Sosok nasionalis mulai mendirikan organisasi sebagai bagian dari persiapan perang revolusi melawan Belanda. Seperti Marthen Indey memimpin Komite Indonesia Merdeka (KIM) Desember 1946 di Abepura, Gerakan Merah Putih didirikan oleh Petrus Walebong dan Samuel Damianus Kawab di Manokwari,[33] Perserikatan Indonesia Merdeka (PIM) didirikan oleh Lukas Rumkorem di Biak bulan September 1945, dan Silas Papare membentuk PKII pada tahun 1945 di Serui. Untuk menghadang rencana ini, Belanda membentuk Dewan Nugini pada tahun 1961.[34] Untuk melawan ini para pemuda Papua seperti Rumagesan, N.L. Suwages, Papare, Marani di Indonesia membentuk konferensi di Cibogo, Bogor para tanggal 13-15 April 1961. Usaha ini melahirkan Depertan pada Desember 1961, yang membentuk Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (KOTI), dan puncaknya deklarasi Trikora diproklamirkan Sukarno pada 19 Desember 1961.[35]

Provinsi Papua Barat dibentuk melalui proses pemekaran dari Provinsi Papua pada bulan Februari 2003, dengan penamaan awal Irian Jaya Barat. Pemekaran ini sejalan dengan tren pemecahan wilayah yang terjadi di seluruh Indonesia pada era Pasca-Suharto. Pada 18 April 2007, pengesahan PP No. 24 Tahun 2007 secara resmi mengubah nama Irian Jaya Barat menjadi Papua Barat.[36]

Perlengkapan DaerahSunting

LambangSunting

Lambang Daerah berbentuk Tameng /Perisai melambangkan pertahanan dengan warna utama Kuning, Biru, Merah dan Hijau. Sedangkan warna pendukung Hitam dan Putih, di dalamnya terdapat unsur-unsur lambang dan tulisan Papua Barat, serta didesain dengan Pita berwarna Kuning dengan tulisan ”Cintaku Negeriku”.

Lambang Daerah terdiri dari 8 (delapan) bagian dengan rincian sebagai berikut:[37]

  1. Bintang berwarna putih bermakna Ketuhanan Yang Maha Esa dan cita-cita serta harapan yang akan diwujudkan.
  2. Perisai dengan warna dasar biru bersudut lima bermakna bahwa Provinsi Papua Barat berasaskan Pancasila yang mampu melindungi seluruh rakyat.
  3. Leher dan Kepala Burung Kasuari menghadap ke kanan dalam bidang lingkaran hijau bermakna bahwa Provinsi Papua Barat secara geografis terletak di wilayah leher dan kepala burung pulau Papua, sekaligus memiliki filosofi ketangguhan, keberanian, kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi tantangan pembangunan pada masa depan serta berkeyakinan bahwa dengan semangat persatuan dan kesatuan, kesinambungan pembangunan mewujudkan masa depan yang cerah.
  4. Menara Kilang dengan semburan api berwarna merah bermakna bahwa Papua Barat memiliki kekayaan bahan tambang yang melimpah.
  5. Pohon dan ikan bermakna bahwa Provinsi Papua Barat juga memiliki Sumber Daya Hutan dan Sumber Daya Laut yang berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
  6. Sepasang pelepah daun sagu, masing-masing pelepah bagian kanan terdiri 12 (duabelas) pasang anak daun sagu dan pelepah bagian kiri terdiri 10 (sepuluh) pasang anak daun yang diikat oleh dua angka sembilan bermotif ukiran karerin budaya papua, bermakna bahwa Provinsi Papua Barat dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai Provinsi ke-2 di Tanah Papua dan ke-31 di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sagu merupakan makanan pokok masyarakat Provinsi Papua Barat yang melambangkan kesejahteraan dan Kemakmuran.
  7. Bidang hijau yang diapit 3 (tiga) bidang biru bermakna kesatuan teka dan perjuangan dari 3 (tiga) unsur, yaitu Pemerintah, Rakyat/Adat, dan Agama mewujudkan keberadaan Provinsi Papua Barat.
  8. Pita berwarna kuning bertuliskan “Cintaku Negeriku” berwarna hitam bermakna filosofis perjuangan seluruh komponen masyarakat untuk mempertahankan keberadaan Provinsi Papua Barat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

GeografiSunting

 
Peta Administrasi Provinsi Papua Barat

Wilayah provinsi ini mencakup kawasan kepala burung pulau Papua dan kepulauan-kepulauan di sekelilingnya. Di sebelah utara, provinsi ini dibatasi oleh Samudra Pasifik, bagian barat berbatasan dengan provinsi Maluku Utara dan provinsi Maluku, bagian timur dibatasi oleh Teluk Cenderawasih, selatan dengan Laut Seram dan tenggara berbatasan dengan provinsi Papua Tengah. Batas Papua Barat hampir sama dengan batas Afdeling ("bagian") West Nieuw-Guinea ("Guinea Baru Barat") pada masa Hindia Belanda. Provinsi ini dibagi dalam beberapa kabupaten dan Kota.

Batas WilayahSunting

Utara Samudera Pasifik
Timur Teluk Cenderawasih dan Provinsi Papua Tengah
Selatan Laut Banda
Barat Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Maluku

GunungSunting

 
Gunung Arfak terlihat dari telaga dekat Bandar Udara Rendani, Manokwari.

DanauSunting

PemerintahanSunting

Artikel utama: Otonomi Khusus Papua

Daftar gubernurSunting

Artikel utama: Daftar gubernur Papua Barat
No Potret
resmi 		Pejabat Awal Jabatan Akhir Jabatan Periode Keterangan Wakil Gubernur
1
 
Abraham Octavianus Atururi
24 Juli 2006
24 Juli 2011
1
(2006)
[ket. 1]
Rahimin Katjong (2006–15)
17 Januari 2012
17 Januari 2017
2
(2012)
[ket. 2]
Irene Manibuy
(2015–17)
2
 
Dominggus Mandacan
12 Mei 2017
12 Mei 2022
3
(2017)
Mohamad Lakotani
  1. ^ Periode pertama
  2. ^ Periode kedua

Dewan PerwakilanSunting

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat

DPRPB beranggotakan 45 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali dan 11 orang yang diangkat melalui jalur otonomi khusus, sehingga total anggota DPRPB adalah 56 orang. Pimpinan DPRPB terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak serta ditambah 1 Wakil Ketua yang berasal dari jalur otonomi khusus. Anggota DPRPB yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 2 Oktober 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Setyawan Hartono, di Auditorium PKK Provinsi Papua Barat.[38] Komposisi anggota DPRPB periode 2019-2024 terdiri dari 11 partai politik dimana Partai Golkar adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 8 kursi disusul oleh Partai NasDem dan PDI Perjuangan yang masing-masing meraih 7 kursi.Berikut ini adalah komposisi anggota DPRPB dalam dua periode terakhir.[39][40]

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014-2019 2019-2024
  Jalur Otsusa 11   11
  PKB 3   2
  Gerindra 4   3
  PDI-P 4   7
  Golkar 9   8
  NasDem 4   7
  PKS 1   2
  PPP 1   0
  PAN 4   3
  Hanura 4   3
  Demokrat 9   6
  PKPI 2   2
  Perindo (baru) 2
Jumlah Anggota 56   56
Jumlah Partai 11   11
aAnggota DPRPB jalur otsus dilantik pertama kali pada Januari 2015.

Kabupaten dan KotaSunting

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Papua Barat
No. Kabupaten Ibu kota Bupati Luas wilayah (km²)[41] Jumlah penduduk (2020) Distrik Kelurahan/kampung Lambang
 
 Peta lokasi
1 Kabupaten Fakfak Fakfak Untung Tamsil 14.320,00 85.197 17 7/142
 
 
2 Kabupaten Kaimana Kaimana Freddy Thie 16.241,84 62.256 7 2/84
 
 
3 Kabupaten Manokwari Manokwari Hermus Indou 3.186,28 192.663 9 9/164
 
 
4 Kabupaten Manokwari Selatan Ransiki Markus Waran 2.812,44 35.949 6 -/57
 
 
5 Kabupaten Pegunungan Arfak Anggi Yosias Saroy 2.773,74 38.207 10 -/166
 
 
6 Kabupaten Teluk Bintuni Bintuni Petrus Kasihiw 20.840,83 87.033 24 2/115
 
 
7 Kabupaten Teluk Wondama Rasiei Hendrik Mambor 3.959,53 41.644 13 1/75
 
 

Distrik, Kampung, dan KelurahanSunting

Artikel utama: Daftar kecamatan dan kelurahan di Papua Barat

Provinsi Papua Barat terdiri dari 7 kabupaten, 86 kecamatan, 21 kelurahan, dan 803 kampung. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 520.740 jiwa dengan total luas wilayah 64.134,66 km².[42][43]

No. Kode
Kemendagri 		Kabupaten/Kota Luas Wilayah
(km2) 		Penduduk
(jiwa) 		2017
Distrik Kelurahan Kampung
1 92.03 Kab. Fakfak 14.320,00 84.692 17 7 142
2 92.08 Kab. Kaimana 16.241,84 61.370 7 2 84
3 92.02 Kab. Manokwari 3.186,28 185.615 9 9 164
4 92.11 Kab. Manokwari Selatan 2.812,44 34.009 6 - 57
5 92.12 Kab. Pegunungan Arfak 2.773,74 36.818 10 - 166
6 92.06 Kab. Teluk Bintuni 20.840,83 76.932 24 2 115
7 92.07 Kab. Teluk Wondama 3.959,53 41.304 13 1 75
TOTAL 64.134,66 520.740 86 21 803

DemografiSunting

Suku BangsaSunting

Artikel utama: Daftar suku bangsa di Papua
 
Potret seorang ibu, suku Biak di Kabupaten Biak Numfor.

Penduduk provinsi Papua Barat terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2010 dari 753.399 jiwa penduduk 2010, jumlah penduduk dari suku asli Papua sebanyak 387.816 jiwa (51,47%), termasuk suku Arfak, Biak, Yapen dan suku lainnya asal Papua Barat. Penduduk dari luar Papua terbanyak yaitu suku Jawa sebanyak 111.274 jiwa (14,77%), kemudian asal Maluku 78.855 jiwa (10,47%), asal Sulawesi 60.091 jiwa (7,98%), Bugis 40.046 jiwa (5,32%), Makassar 17.025 jiwa (2,26%), asal NTT 14.918 jiwa (1,98%), Minahasa 13.492 jiwa (1,79%), Batak 7.186 jiwa (0,95%), Sunda 7.160 jiwa (0,95%) dan lainnya 2,06%.[44]

Berikut ini merupakan komposisi suku bangsa di Papua Barat menurut Sensus Penduduk 2010:[44]

 
Seorang laki-laki dari Papua dengan pakaian adat Papua.
No Suku Jumlah 2010 %
1 Asli Papua * 387.816 51,48%
2 Jawa 111.274 14,77%
3 Asal Maluku 78.855 10,47%
4 Asal Sulawesi lainnya 60.091 7,98%
5 Bugis 40.046 5,32%
6 Makassar 17.025 2,26%
7 Asal NTT 14.918 1,98%
8 Minahasa 13.492 1,79%
9 Batak 7.186 0,95%
10 Sunda 7.160 0,95%
11 Suku Lainnya 15.536 2,05%
Provinsi Papua Barat 753.399 100%

Suku asli Papua termasuk suku Arfak (9,18%), Biak-Numfor (7,47%), Ayfat (6,06%), Baham (2,94%), Yapen (2,49%), Mooi (2,40%), Tehit (2,12%), Wandamen (1,79%), Irarutu (1,57%), Kokoda (1,33%), Inanwatan (1,18%), Wamesa (1,16%), dan suku Papua Barat lainnya (11,8%).[45]

KebudayaanSunting

 
Tari Bumbu Tanah dari suku Arfak

Salah suku yang dikenal dari Papua Barat adalah suku Arfak. Orang Arfak dikenal sebagai suku yang bangga dengan Identitas Kesukuan. Bila orang Arfak keluar dari daerahnya, mereka tidak segan mengaku sebagai bagian dari suku besar Suku Arfak. Dari segi bahasa, Suku Arfak yang memiliki empat sub anak suku memiliki bahasa yang berbeda, kecuali Suku Hatam dan Moilei masih memiliki kemiripan penggunaan tata bahasa.

Senjata suku Arfak dan empat suku anaknya sama yakni panah dan parang. Busur dan panah adalah salah satu paket senjata lengkap bagi suku Arfak. Busur dan Anak Panah lengkap ini disebut Inyomus oleh Suku Sough. Sedangkan di Kampung Irai disebut dengan Inyomusi. Pemilik ilmu hitam di antara orang Arfak disebut sebagai Suwanggi, seseorang yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran yang menggunakan ilmu hitam berbau mistis. Sementara sebutan itu bagi suku Sougb disebut Surer.[46]

PotensiSunting

 
Taman Nasional Telu Cendrawasih di Kabupaten Teluk Wondama.

Provinsi ini mempunyai potensi yang luar biasa, baik itu pertanian, pertambangan, hasil hutan maupun pariwisata. Mutiara dan rumput laut dihasilkan di kabupaten Raja Ampat sedangkan satu-satunya industri tradisional tenun ikat yang disebut kain Timor dihasilkan di kabupaten Sorong Selatan. Sirup pala harum dapat diperoleh di kabupaten Fakfak serta beragam potensi lainnya. Selain itu wisata alam juga menjadi salah satu andalan Irian Jaya Barat, seperti Taman Nasional Teluk Cenderawasih yang berlokasi di Kabupaten Teluk Wondama. Taman Nasional ini membentang dari timur Semenanjung Kwatisore sampai utara Pulau Rumberpon dengan panjang garis pantai 500 km, luas darat mencapai 68.200 ha, luas laut 1.385.300 ha dengan rincian 80.000 ha kawasan terumbu karang dan 12.400 ha lautan.

Disamping itu baru-baru ini, ditemukan sebuah gua yang diklaim sebagai gua terdalam di dunia oleh tim ekspedisi speologi Prancis di kawasan Pegunungan Lina, Kampung Irameba, distrik Anggi, Kabupaten Manokwari. Gua ini diperkirakan mencapai kedalaman 2000 meter. Kawasan pegunungan di Papua Barat masih menyimpan misteri kekayaan alam yang perlu diungkap.

ReferensiSunting

  1. ^ a b "Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2022" (pdf). www.papuabarat.bps.go.id. hlm. 6, 50, 208. Diakses tanggal 31 Oktober 2022. 
  2. ^ "Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2019-2021". www.bps.go.id. Diakses tanggal 26 November 2021. 
  3. ^ "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 11 Februari 2021. 
  4. ^ "Sekilas Papua Barat – Pemerintah Provinsi Papua Barat". Diakses tanggal 2022-11-17. 
  5. ^ "Politik, Perang, dan Pemekaran Papua". Republika Online. 2019-11-01. Diakses tanggal 2021-04-16. 
  6. ^ "Gus Dur tentang Pemekaran Papua:". Tempo (dalam bahasa Inggris). 2003-11-29. Diakses tanggal 2021-04-16. 
  7. ^ "Keberadaan Irian Jaya Barat disahkan Mahkamah Konstitusi". Tempo (dalam bahasa Inggris). 2004-11-11. Diakses tanggal 2021-04-16. 
  8. ^ Rolando Fransiscus Sihombing (17 November 2022). "DPR Sahkan RUU Provinsi Papua Barat Daya Jadi UU". Detik.com. Diakses tanggal 17 November 2022. 
  9. ^ Wanggai, Tony V.M. (2008) (dalam bahasa id). Rekonstruksi Sejarah Islam di Tanah Papua (Tesis). UIN Syarif Hidayatullah. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7292/1/Toni%20Victor%20M.%20Wanggai_Rekonstruksi%20Sejarah%20Umat%20Islam%20di%20Tanah%20Papua.pdf. Diakses pada 2022-01-30. 
  10. ^ a b Sollewijn Gelpke, J.H.F. (1993). "On the origin of the name Papua". Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia. Brill. 149 (2): 318–332. doi:10.1163/22134379-90003129. ISSN 0006-2294. 
  11. ^ Kustiani, Rini (29 October 2020). "Asal Usul Nama Papua, Ada di Catatan Pelaut Portugis dan Spanyol". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 25 February 2021. 
  12. ^ a b c Saragih 2019, hlm. 7.
  13. ^ Slama, Martin (2015). From 'Stone Age' to 'Real Time' Exploring Papuan Temporalities, Mobilities, and Religiosities. Canberra: Australian National University Press. hlm. 110. ISBN 978-1-925022-43-8. Periksa nilai: invalid character |isbn= (bantuan). 
  14. ^ Usmany, Dessy Pola (2017-06-03). "SEJARAH RAT SRAN RAJA KOMISI KAIMANA (History of Rat Sran King of Kaimana)". Jurnal Penelitian Arkeologi Papua Dan Papua Barat. 6 (1): 85–92. doi:10.24832/papua.v6i1.45  . ISSN 2580-9237. Diakses tanggal 2021-04-24. 
  15. ^ Martin Slama and Jenny Munro, ed. (2015). From 'Stone Age' to 'Real Time' Exploring Papuan Temporalities, Mobilities, and Religiosities. Canberra: Australian National University Press. hlm. 112. ISBN 978-1-925022-43-8. 
  16. ^ Usmany, Dessy Polla (2014). Kerajaan Fatagar dalam Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Fakfak Papua Barat. Yogyakarta: Kepel Press. hlm. 39–73. ISBN 978-602-1228-79-1. 
  17. ^ Usmany, Desy Polla (2017-06-03). "SEJARAH RAT SRAN RAJA KOMISI KAIMANA (History of Rat Sran King of Kaimana)". Jurnal Penelitian Arkeologi Papua Dan Papua Barat. 6 (1): 85–92. doi:10.24832/papua.v6i1.45  . ISSN 2580-9237. Diakses tanggal 2021-04-24. 
  18. ^ a b Slama, Martin (2015). From 'Stone-Age' to 'Real-Time': Exploring Papuan Temporalities, Mobilities and Religiosities. Canberra: Australian National University Press. hlm. 243–270. ISBN ISBN 978-1-925022-43-8 Periksa nilai: invalid character |isbn= (bantuan). 
  19. ^ "W.C.Klein – Nieuw Guinea – 3 volumes – 1953". Catawiki (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 25 February 2021. 
  20. ^ Leonard Andaya (1993), p. 105.
  21. ^ Usmany, Dessy Polla (2014). Kerajaan Fatagar dalam Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Fakfak Papua Barat. Yogyakarta: Kepel Press. hlm. 39–85. ISBN 978-602-1228-79-1. 
  22. ^ Translation of Torres’ report to the king in Collingridge, G. (1895) Discovery of Australia p. 229-237. Golden Press Edition 1983, Gladesville, NSW. ISBN 0-85558-956-6
  23. ^ Translation of Torres’ report to the king in Collingridge, G. (1895) Discovery of Australia p. 186-187. Golden Press Edition 1983, Gladesville, NSW. ISBN 0-85558-956-6
  24. ^ a b Saragih 2019, hlm. 9.
  25. ^ Saragih 2019, hlm. 11.
  26. ^ Swadling, Pamela; Wagner, Roy; Laba, Billai (2019-12-01). Plumes from Paradise. Sydney University Press. hlm. 17. doi:10.30722/sup.9781743325445. ISBN 978-1-74332-544-5. 
  27. ^ a b Swadling, Pamela; Wagner, Roy; Laba, Billai (2019-12-01). Plumes from Paradise. Sydney University Press. hlm. 146. doi:10.30722/sup.9781743325445. ISBN 978-1-74332-544-5. 
  28. ^ Swadling, Pamela; Wagner, Roy; Laba, Billai (2019-12-01). Plumes from Paradise. Sydney University Press. hlm. 211. doi:10.30722/sup.9781743325445. ISBN 978-1-74332-544-5. 
  29. ^ Helweldery, Ronald (2018-11-05). Strategi Budaya Rumpun Etnik Mbaham Matta Kabupaten Fakfak dalam Perjumpaan dengan Agama-Agama dan Otoritas Politik-Ekonomi: Penelusuran Etnografis Atas Narasi dan Praktik Sosial; Bab IV Rumpun Etnik Mbaham Matta: Tuan Rumah Sosial-Budaya. Repositori Institusi Universitas Kristen Satya Wacana. hlm. 157. Diakses tanggal 2022-06-04. 
  30. ^ Swadling, Pamela; Wagner, Roy; Laba, Billai (2019-12-01). Plumes from Paradise. Sydney University Press. hlm. 125,146. doi:10.30722/sup.9781743325445. ISBN 978-1-74332-544-5. 
  31. ^ Usmany, Desy Polla (2017-06-03). "SEJARAH RAT SRAN RAJA KOMISI KAIMANA (History of Rat Sran King of Kaimana)". Jurnal Penelitian Arkeologi Papua Dan Papua Barat. 6 (1): 89–90. doi:10.24832/papua.v6i1.45  . ISSN 2580-9237. Diakses tanggal 2021-04-24. 
  32. ^ Ron Crocombe, Asia in the Pacific Islands, p. 281
  33. ^ 25 tahun Trikora. Google Play Books (dalam bahasa Kinyarwanda). Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat. 1988. Diakses tanggal 2021-11-01. 
  34. ^ Jouwe, N. (2014). Back to Indonesia: Step, Thought, and Desire. PT Pustaka Sinar Harapan. ISBN 978-979-416-962-9. Diperoleh 20 August 2021.
  35. ^ 25 tahun Trikora. Google Play Books. Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat. 1988. Diakses tanggal 2021-11-01. 
  36. ^ PP No. 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Barat Menjadi Provinsi Papua Barat. Database Peraturan (in Indonesian). 18 April 2007. Retrieved 20 August 2021.
  37. ^ "Salinan arsip" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-06-15. Diakses tanggal 2015-06-12. 
  38. ^ James Aisoki dan Charles Maniani (02-10-2019). "Resmi Dilantik, 45 Anggota DPR Papua Barat Dipimpin Origenes Wonggor dan Zeth Kadakolo". arfaknews.com. Diakses tanggal 10-10-2019. 
  39. ^ Arsul Latul Rahman (19-05-2019). "Inilah 45 Caleg Bakal Duduki Kursi Dewan Papua Barat 2019-2024". teropongnews.com. Diakses tanggal 10-10-2019.  [pranala nonaktif permanen]
  40. ^ "Hasil Pemilu 2014 Provinsi Papua Barat". puskapol.ui.ac.id. Diakses tanggal 10-10-2019. 
  41. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  42. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  43. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
  44. ^ a b "Kewarganegaraan Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia" (pdf). www.bps.go.id. hlm. 36–41. Diakses tanggal 9 September 2021. 
  45. ^ Ananta, Aris (2015). Demography of Indonesia's Ethnicity. Evi Nurvidya Arifin, M. Sairi Hasbullah, Nur Budi Handayani, Agus Pramono. SG: Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 978-981-4519-88-5. OCLC 1011165696. 
  46. ^ "Mengenal Suku-Suku Pegunungan Papua Barat". travel.detik.com. Diakses tanggal 20 Oktober 2021. 

Pranala luarSunting

 
Wikimedia Commons memiliki media mengenai West Papua (province).


 

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Papua_Barat&oldid=22148216"