Perdana Menteri Australia

Perdana Menteri Persemakmuran Australia adalah kepala pemerintahan di Australia. Orang yang memegang jabatan tersebut adalah Menteri Mahkota paling senior, pemimpin Kabinet dan ketua Komunitas Keamanan Nasional. Jabatan tersebut tidak disebutkan dalam Konstitusi Australia dan hanya terdapat pada tradisi dan konvensi politik tak tertulis. Di samping itu, dalam praktiknya, jabatan tersebut merupakan jabatan politik paling berpengaruh di Australia. Orang yang memegang jabatan tersebut ditunjuk oleh Gubernur-Jenderal Australia. Jabatan Perdana Menteri Australia menggunakan sistem konvensi Westminster yang tidak dituliskan dalam konstitusi Australia. Untuk menjadi Perdana Menteri, seorang politisi harus bisa memegang mayoritas dalam Dewan Perwakilan, sehingganya seorang perdana menteri pasti merupakan pemimpin dari suatu partai politik. Perdana menteri tidak mempunyai masa jabatan yang tetap, tetapi bisa berakhir karena kalah dalam pemilu atau diberhentikan dari partai politiknya.

Perdana Menteri Persemakmuran Australia
Coat of Arms of Australia.svg
Flag of Australia (converted).svg
Anthony Albanese portrait.jpg
Petahana
Anthony Albanese

sejak 23 Mei 2022
Pemerintah Australia
Departemen Perdana Menteri dan Kabinet
GelarThe Honourable
(Formal)
Perdana Menteri
(Pembicaraan)
Anggota
AtasanParlemen Australia
Kediaman
KantorCanberra (primer)
Sydney (sekunder)
Ditunjuk olehGubernur Jenderal Australia
Masa jabatansesuai ketentuan Gubernur Jenderal (biasanya 2 atau 3 tahun)
Pejabat perdanaEdmund Barton
Dibentuk1 Januari 1901
WakilWakil Perdana Menteri
GajiA$549.250 per tahun (2020)[1]
Situs webpm.gov.au

Kekuasaan eksekutif secara resminya berada dibawah Raja/Ratu Australia dan dijalan oleh Gubernur Jenderal Australia atas saran dari menteri-menteri kabinet, yang dicalonkan oleh perdana menteri dan membentuk Dewan Eksekutif Federal yang diketuai oleh perdana menteri. Perdana menteri juga mengetuai kabinet dan Komite Keamanan Nasional. Dukungan administratif juga diberikan oleh Departemen Perdana Menteri dan Kabinet. Perdana menteri diberikan dua rumah dinas resmi : The Lodge yang berada di Canberra dan Kirribilli House yang berada di Sydney dan juga sebuah kantor di Gedung Parlemen

Terdapat tiga puluh satu orang yang menjabat sebagai Perdana Menteri, dijabat pertama kali oleh Edmund Barton pada tanggal 1 Januari 1901. Perdana menteri dengan masa menjabat terlama adalah Robert Menzies, yang menjabat selama 18 tahun. Sedangkan yang tersingkat adalah Frank Forde, yang menjabat selama satu minggu. Suksesi jabatan perdana menteri tidak dijelaskan dalam undang-undang, bagaimanapun konvensi menjelaskan bahwa gubernur jenderal mungkin memerintahkan Wakil Perdana Menteri Australia untuk menjadi pejabat interim jika terjadi kekosongan jabatan.

Peran dan KekuasaanSunting

Banyak kekuasaan perdana menteri berasal dari menjadi seorang kepala pemerintahan. Dalam pelaksanaannya Dewan Eksekutif Federal bertindak untuk meratifikasi semua keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan membutuhkan dukungan dari perdana menteri. Kekuasaan dari perdana menteri adalah langsung kepada gubernur jenderal melalui saran untuk memberikan persetujuan kerajaan terhadap undang-undang, untuk membubarkan parlemen, memerintahkan pemilu, dan mengangkat pribadi-pribadi untuk menjabat dalam suatu jabatan, yang mana gubernur jenderal akan mengikutinya sesuai dengan konvensi.

Konstitusi membagi kekuasaan antara pemerintahan federal dan negara-negara bagian, dan perdana menteri akan dibatasi dalam hal ini.

Kekuasaan resmi untuk mengangkat gubernur jenderal terletak bersama antara perdana menteri dan gubernur jenderal, yang mana berdasarkan konvensi ratu akan terikat pada saran resmi perdana menteri. Perdana menteri juga dapat menyarankan kepada ratu untuk memberhentikan gubernur jenderal, walaupun itu menjadi jelas bahwa bagaimana sikap cepat dari ratu untuk dapat bertindak atas saran tersebut dalam krisis konstitusional. Ini yang menjadi ketidakjelasan dan akan ada kemungkinan terjadinya perlombaan untuk saling memberhentikan satu sama lainnya dimana hal tersebut menjadi pertanyaan kunci pada saat krisis konstitusional tahun 1975. Pemerintahan perdana menteri yang koalisinya atau partainya mendapat mosi tidak percaya dari Dewan Perwakilan akan menyarankan gubernur jenderal untuk membubarkan parlemen dan melaksanakan pemilu, jika pemerintahan alternatif tidak dapat dibentuk,. Jika gagal, maka gubernur jenderal akan membubarkan parlemen.

Perdana menteri juga bertanggungjawab di Departemen Perdana Menteri dan kabinet, dimana akan diberikan tugas dengan dukungan dari agenda kebijakan perdana menteri dan kabinet melalui saran kebijakan dan koordinasi dalam pengimplementasian program-program kunci pemerintah. Untuk mengelola kebijakan dan program Aborigin dan Torres Strait Islander dan untuk mempromosikan rekonsiliasi, untuk memberikan kepemimpinan bagi Layanan Publik Australia bersama Komisi Layanan Publik Australia, untuk mengawasi kehormatan dan simbol Persemakmuran, untuk memberikan dukungan pada upacara dan kunjungan resmi, untuk mengatur seluruh kebijakan pemberian layanan pemerintah, dan untuk mengoordinasikan keamanan nasional, dunia maya, kontra-terorisme, reformasi peraturan, kota, kependudukan, data, dan kebijakan perempuan. Sejak 1992, perdana menteri juga bertindak sebagai ketua Council of Australian Governments (COAG), sebuah forum antar pemerintah antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian di mana perdana menteri, perdana menteri negara bagian dan kepala menteri, dan perwakilan lokal pemerintah bertemu setiap tahun.

Lihat jugaSunting

ReferensiSunting

  1. ^ "Salary". Ministerial and Parliamentary Services, Department of Finance. 3 February 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-06-23. Diakses tanggal 29 May 2020. 

Bacaan lebih lanjutSunting

  • Abjorensen, Norman (2015). The Manner of Their Going: Prime Ministerial Exits from Lyne to Abbott. Australian Scholarly. ISBN 9781925333213. 
  • Grattan, Michelle (2016). Australian Prime Ministers. New Holland. ISBN 9781742579337. 
  • Hughes, Colin (1976). Mr Prime Minister: Australian Prime Ministers 1901–1972. Oxford University Press. ISBN 0195504712. 
  • Strangio, Paul (2013). "Evaluating Prime-Ministerial Performance: The Australian Experience". Dalam Strangio, Paul; 't Hart, Paul; Walter, James. Understanding Prime-Ministerial Performance: Comparative Perspectives. Oxford University Press. ISBN 9780199666423. 
  • Strangio, Paul; 't Hart, Paul; Walter, James (2016). Settling the Office: The Australian Prime Ministership from Federation to Reconstruction. Melbourne University Press. ISBN 9780522868722. 
  • Strangio, Paul; 't Hart, Paul; Walter, James (2017). The Pivot of Power: Australian Prime Ministers and Political Leadership, 1949-2016. Melbourne University Press. ISBN 9780522868746. 
  • Whitington, Don (1972). Twelfth Man?. Jacaranda Press. ISBN 0701605855. 

Pranala luarSunting