Penghilangan paksa

Dalam hukum hak asasi manusia internasional, penghilangan paksa terjadi saat seseorang secara diam-diam diculik atau ditahan oleh suatu negara, organisasi politik, atau sebuah partai ketiga dengan otorisasi, dukungan, dan persetujuan negara atau organisasi politik, serta disusul oleh pengecaman dari para kerabat atau orang-orang kenalan yang bersangkutan, dengan menuduh korban berada di luar perlindungan hukum.[1]

Menurut Statuta Roma Pengadilan Kejahatan Internasional, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2002, karena menyebarkan atau menunjukkan serangan sistematis terhadap penduduk sipil mana pun, "penghilangan paksa" dicap sebagai kejahatan melawan kemanusiaan . Pada 20 Desember 2006, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.

Sering kali, penghilangan paksa berujung pada pembunuhan. Korban yang berada dalam kasus semacam ini biasanya diculik secara ilegal,ditahan, disiksa saat interogasi, dan dibunuh serta menyembunyikan jenazahnya.

ReferensiSunting

  1. ^ Jean-Marie Henckaerts; Louise Doswald-Beck; International Committee of the Red Cross (2005). Customary International Humanitarian Law: Rules. Cambridge University Press. hlm. 342. ISBN 978-0-521-80899-6. 

Kesalahan pengutipan: Tag <ref> dengan nama "DoDList2" yang didefinisikan di <references> tidak digunakan pada teks sebelumnya.
Kesalahan pengutipan: Tag <ref> dengan nama "BostonGlobe060123" yang didefinisikan di <references> tidak digunakan pada teks sebelumnya.

Kesalahan pengutipan: Tag <ref> dengan nama "Nytimes2006-02-26" yang didefinisikan di <references> tidak digunakan pada teks sebelumnya.

Pranala luarSunting